Daftar 16 Perusahaan EO yang Kelola Rp113 Miliar Dana BGN, Ada yang Dapat Rp18 Miliar Sekali Jalan

Ringkasan Berita:

• Badan Gizi Nasional benarkan anggaran EO Rp113,9 miliar
• EO digunakan karena keterbatasan SDM dan sistem internal
• Meski diklaim transparan dan sesuai aturan, besarnya nilai kontrak untuk 16 perusahaan EO memicu pertanyaan publik terkait efektivitas dan prioritas belanja

TRIBUNTRENDS.COM - Gelombang perbincangan di media sosial kembali menyeret perhatian pada penggunaan anggaran pemerintah.

Kali ini, fokus tertuju pada daftar pengeluaran untuk jasa event organizer (EO) yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Informasi yang beredar luas di platform digital memunculkan beragam spekulasi, mulai dari pertanyaan soal urgensi hingga efektivitas penggunaan dana tersebut.

Di tengah ramainya perbincangan, Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya memberikan klarifikasi resmi untuk meluruskan berbagai asumsi yang berkembang.

Baca juga: Tolak MBG Demi Bantu Guru, Siswa Ini Malah Jadi Korban Intimidasi! Ombudsman: Itu Hak Sipil Anak!

BGN Benarkan Anggaran, Sebut sebagai Kebutuhan Strategis

Kepala BGN, Dadan Hindayana, membenarkan bahwa anggaran untuk jasa EO sebesar Rp 113,91 miliar memang ada.

Namun, ia menekankan bahwa penggunaan jasa tersebut merupakan bagian dari kebutuhan strategis lembaga, terutama dalam fase awal pembentukannya.

Menurut Dadan, saat ini BGN masih dalam tahap membangun fondasi organisasi, mulai dari sistem kerja, struktur kelembagaan, hingga tata kelola operasional.

Kondisi ini membuat lembaga belum sepenuhnya siap menjalankan kegiatan berskala besar secara mandiri.

"Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (12/4/2026).

Keterbatasan Internal Jadi Alasan Utama

Dadan menjelaskan bahwa penggunaan EO tidak lepas dari keterbatasan internal yang masih dihadapi BGN. Ia menyebut, EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara yang saat ini belum sepenuhnya dimiliki oleh lembaga tersebut.

Kemampuan itu meliputi perencanaan kegiatan, koordinasi dengan berbagai vendor, pengelolaan teknis di lapangan, hingga mitigasi risiko operasional yang kompleks.

"Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya," jelasnya.

Selain aspek teknis, penggunaan EO juga dinilai membantu dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. Proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran kepada vendor, hingga pelaporan kegiatan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan terpusat.

Baca juga: Alasan Jujur Dadan Hindayana Pakai EO Rp113,9 Miliar untuk MBG: Kami Belum Sanggup Jalan Sendiri

EO Sebagai Solusi Sementara

Dalam pandangan Dadan, menggandeng EO merupakan langkah yang lebih efisien dibandingkan harus membentuk tim internal secara instan.

Ia menilai proses rekrutmen dan pelatihan membutuhkan waktu yang tidak singkat, sementara program harus segera dijalankan.

"Sementara kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu," kata Dadan.

Dengan demikian, EO diposisikan sebagai solusi sementara untuk menjembatani keterbatasan yang ada.

Peran EO Lebih dari Sekadar Seremonial

BGN menegaskan bahwa kegiatan yang melibatkan EO tidak hanya terbatas pada acara seremonial. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi komunikasi publik dalam menyampaikan isu gizi nasional kepada masyarakat luas.

Peran EO mencakup pelaksanaan kampanye publik, sosialisasi nasional, hingga kegiatan teknis seperti bimbingan teknis (bimtek) bagi penjamah makanan.

"Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya," ungkapnya.

Selain pelaksanaan, EO juga memberikan kontribusi dalam tahap perencanaan, termasuk strategi komunikasi, pengelolaan audiens, hingga optimalisasi penggunaan anggaran.

Baca juga: Isi Garasi Kepala BGN Dadan Hindayana yang Viral Gegara Motor Listrik, Disidang DPR Minggu Depan!

Transparansi Jadi Penegasan

Menanggapi kekhawatiran publik, Dadan memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap dijaga dalam setiap proses.

"Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal," tuturnya.

Daftar Perusahaan EO Picu Perdebatan

Polemik ini mencuat setelah beredarnya unggahan di media sosial X yang memuat daftar 16 perusahaan EO dengan total nilai kontrak Rp 113.916.541.381 untuk 16 paket pekerjaan.

Beberapa perusahaan dengan nilai kontrak terbesar di antaranya:

1. Maria Utara Jaya — Rp18.472.000.000
2. Anugrah Duta Promosindo — Rp17.425.272.368
3. Falah Eka Cahya — Rp16.590.000.000
4. Raja Idea Kreatif — Rp15.577.519.527
5. Pojok Celebes Mandiri — Rp15.416.365.703
6. Anugrah Wizardhi Convex — Rp8.804.528.769
7. Renjana Media Indonesia — Rp7.807.848.994
8. Citra Solusi Konvensindo — Rp6.034.857.047
9. Erawan Prakarsa Utama — Rp2.735.874.263
10. Kredo Aum — Rp1.339.310.500
11. Moksha Karsa Ganendra — Rp1.322.337.367
12. Milli Kita Bersama — Rp872.682.687
13. Greenlite Kreasi Abadi — Rp465.554.555
14. Azka Jaya Pratama — Rp419.015.441
15. Senawangi Citra Imaji — Rp391.376.160
16. Gloria Abdi Cendana — Rp242.000.000

Besarnya angka tersebut menjadi sorotan publik, terutama di tengah tuntutan efisiensi dan prioritas belanja pemerintah yang lebih tepat sasaran.

Penjelasan dari Badan Gizi Nasional menunjukkan bahwa penggunaan EO dilandasi kebutuhan operasional di fase awal pembentukan lembaga.

Namun di sisi lain, besarnya anggaran tetap memunculkan pertanyaan publik mengenai prioritas dan efektivitas penggunaan dana.

Ke depan, tantangan utama bagi BGN adalah menjaga keseimbangan antara percepatan pelaksanaan program dan transparansi pengelolaan anggaran, agar kepercayaan publik tetap terjaga di tengah sorotan yang terus meningkat.

***

(TribunTrends/Jonisetiawan, sebagian artikel diolah dari Kompas)