Zulfikar Arse Dukung Wacana Potong Gaji Anggota DPR, Minta Evaluasi hingga Audit Program yang Boros

Ringkasan Berita:

• Muncul wacana potong gaji anggota DPR RI demi menghemat anggaran negara
• Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menilai langkah efisiensi tidak boleh berhenti pada pemotongan gaji pejabat semata
• Menurutnya, evaluasi penting dilakukan terhadap seluruh program di Kementerian/Lembaga agar penggunaan APBN benar-benar tepat sasaran

TRIBUNTRENDS.COM - Wacana penghematan anggaran negara kembali menjadi sorotan di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menilai langkah efisiensi tidak boleh berhenti pada pemotongan gaji pejabat semata.

Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus menyentuh aspek yang lebih luas dan menyeluruh.

Menurutnya, evaluasi penting dilakukan terhadap seluruh program di Kementerian/Lembaga agar penggunaan APBN benar-benar tepat sasaran.

Pandangan ini muncul sebagai respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran pemerintah.

Baca juga: Soal Wacana Prabowo Potong Gaji Menteri untuk Hemat Biaya, PDIP: Dimulai Presiden dan Wapres Dulu

Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi dampak krisis global yang dipicu konflik di berbagai wilayah dunia.

Zulfikar melihat momentum ini sebagai kesempatan untuk meninjau ulang seluruh kebijakan negara.

Ia menegaskan bahwa efisiensi harus mencakup semua aspek, bukan hanya pada level individu pejabat.

"Sebenarnya yang lebih menarik lagi itu, dalam keadaan seperti ini ya kita harus me-review (meninjau ulang) semua. Tidak hanya pejabat negara atau anggota DPR, tapi semua. Tidak hanya gajinya, program juga," ujar Zulfikar Arse Sadikin di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Dengan demikian, penghematan anggaran diharapkan menjadi langkah strategis yang lebih efektif dan berdampak luas.

Audit Program Boros

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi aparatur negara, birokrasi, dan pemerintahan dalam negeri, Zulfikar menilai setiap kegiatan rutin kementerian yang didanai negara harus ditinjau ulang urgensinya.

Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi pemborosan pada program-program yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas.

Zulfikar menekankan pentingnya rasionalisasi, proses penyesuaian anggaran agar lebih masuk akal dan efisien—secara total di semua lini instansi mitra kerjanya.

"Jadi, rasionalisasi dan evaluasi harus dilaksanakan supaya makin efektif penggunaan APBN itu," imbuhnya.

Baca juga: 3 Strategi Pemerintah Kurangi Penggunaan BBM: WFH Bagi ASN, Bakal Potong Gaji Menteri & Anggota DPR?

Prabowo: Belajar dari Pakistan

Wacana pemotongan gaji pejabat negara ini mencuat dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3/2026) sebagai strategi efisiensi fiskal Presiden RI Prabowo Subianto menghadapi ketidakpastian ekonomi global.