Daftar Anggaran yang Dipangkas Pemerintah Demi Selamatkan APBN, MBG dan Koperasi Merah Putih Aman

Ringkasan Berita:

• Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih tidak akan dipotong anggarannya
• Penghematan anggaran dilakukan pada pos yang tidak langsung menyentuh masyarakat, seperti perjalanan dinas, belanja jasa, dan pengadaan
• Kebijakan ini diambil untuk menjaga disiplin fiskal dan kepercayaan pasar

TRIBUNTRENDS.COM - Di saat pemerintah bersiap melakukan efisiensi anggaran besar-besaran di berbagai kementerian dan lembaga, muncul kekhawatiran publik terkait nasib program-program strategis nasional.

Namun di tengah upaya menjaga stabilitas fiskal tersebut, pemerintah memastikan bahwa sejumlah program unggulan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tidak akan terganggu.

Langkah efisiensi ini diambil sebagai strategi untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tetap berada dalam batas aman, yakni maksimal 3 persen.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa program-program yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk pemenuhan gizi masyarakat, akan tetap menjadi prioritas utama.

Baca juga: Dua Kepala SPPG Ngadu ke BGN, Anggaran MBG Rp 10.000 Dipangkas Yayasan Jadi Rp 6.500: Kami Nombok

Program Unggulan Dipastikan Aman

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa program-program unggulan pemerintah tidak akan terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

Salah satu yang dipastikan tetap berjalan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi bagian dari agenda besar pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Anggaran program unggulan tidak dipotong, sama sekali,” ujar Airlangga, dikutip dari Antara.

Menurutnya, program-program tersebut memiliki dampak jangka panjang, baik terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Efisiensi Difokuskan ke Belanja Operasional

Alih-alih memangkas program prioritas, pemerintah justru mengarahkan efisiensi pada berbagai pos belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang dinilai masih bisa ditekan.

Beberapa komponen pengeluaran yang berpotensi dikurangi antara lain belanja jasa, perjalanan dinas, belanja aparatur, hingga pengadaan peralatan.

Setiap K/L juga diminta untuk melakukan evaluasi internal guna menghitung besaran anggaran yang masih dapat dihemat tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik.

“K/L diminta menghitung berapa yang bisa diefisienkan. Angkanya belum final karena yang memutuskan Bapak Presiden,” kata Airlangga, dikutip dari Kontan.

Disiplin Fiskal Jadi Kunci Kepercayaan

Di sisi lain, Ekonom Senior INDEF, Didin S. Damanhuri, menekankan pentingnya menjaga disiplin fiskal agar kepercayaan pasar keuangan dan lembaga pemeringkat internasional tetap terjaga.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola defisit anggaran, terutama di tengah potensi tekanan fiskal akibat fluktuasi harga minyak dunia.