Buntut Kasus Tyas, Pengamat Desak Evaluasi Total LPDP, Sebut Karakter Lebih Penting dari Sekadar IPK

Ringkasan Berita:

• Pengamat pendidikan Ina Liem menegaskan bahwa evaluasi terhadap Lembaga Pengelola Dana Pendidikan merupakan bagian normal dari tata kelola kebijakan publik
• Menurut Ina, polemik “cukup aku WNI” menunjukkan persoalan lebih dalam dari sekadar aturan beasiswa
• Ina mendorong agar kewajiban pascastudi tidak hanya diukur dari kepulangan ke Indonesia, tetapi juga dari dampak nyata yang bisa diverifikasi

TRIBUNTRENDS.COM - Polemik pernyataan seorang alumni penerima beasiswa negara kembali mengguncang ruang publik dan memantik perdebatan luas soal nasionalisme, tanggung jawab moral, serta tata kelola beasiswa negara. Sorotan bermula dari unggahan alumni penerima Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS di media sosial.

Dalam video yang diunggah, DS melontarkan frasa yang kemudian viral dan menuai kecaman luas, yakni “cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan”.

Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari sebagian warganet yang menilai narasi itu bertolak belakang dengan nilai kebangsaan serta semangat pengabdian yang melekat pada penerima beasiswa negara.

Tak sedikit publik yang mempertanyakan komitmen kebangsaan penerima LPDP. Dari kontroversi inilah muncul desakan agar sistem dan mekanisme beasiswa LPDP dievaluasi secara serius agar polemik serupa tidak terulang di masa depan.

Baca juga: Bukan Cuma Tyas, Ketua Komisi X DPR Ingatkan Seluruh Alumnus LPDP Bahwa Rakyat Menunggu Bakti Mereka

Evaluasi Sistem LPDP: Sebuah Keniscayaan

Pada dasarnya, evaluasi terhadap sistem LPDP merupakan bagian tak terpisahkan dari tata kelola kebijakan publik. Pengamat pendidikan Ina Liem menilai evaluasi terhadap LPDP bukan semata reaksi atas polemik, melainkan kebutuhan rutin dalam setiap kebijakan negara.

"Ya, evaluasi sistem LPDP tentu perlu. Bahkan bukan karena ada masalah, tetapi karena setiap kebijakan publik memang harus dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan perubahan zaman, kebutuhan pembangunan, dan dinamika global," beber Ina kepada Kompas.com, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, evaluasi berkala bertujuan memastikan sistem penerimaan dan pengelolaan beasiswa negara tetap adaptif terhadap tantangan global sekaligus kebutuhan pembangunan nasional.

Persoalan Lebih Dalam dari Sekadar Aturan Beasiswa

Namun, Ina mengingatkan bahwa evaluasi LPDP tidak bisa berhenti pada tataran regulasi teknis semata. Di balik polemik yang mencuat, tersimpan persoalan mendasar yang lebih luas.

"Tapi kalau mau jujur, persoalan yang lebih besar bukan semata di aturan beasiswanya. Akar masalahnya ada pada bagaimana sistem pendidikan kita membentuk karakter kewarganegaraan," ucap Ina.

Menurut Ina, pembentukan karakter kewarganegaraan sejatinya merupakan tujuan utama pendidikan yang kerap terabaikan.

Jika sejak dini nilai tanggung jawab publik dan etika penggunaan dana negara tidak ditanamkan secara konsisten, orientasi individual akan lebih dominan ketika seseorang memperoleh fasilitas negara.

"Kalau sejak sekolah anak-anak tidak dibiasakan berpikir tentang tanggung jawab publik, kontribusi pada bangsa, dan etika penggunaan dana negara, maka ketika menerima beasiswa pun orientasinya bisa menjadi sangat individual," lanjutnya.

Baca juga: DPR Ingatkan Menkeu Purbaya: Jangan Asal Blacklist Tyas Alumnus LPDP Tanpa Dasar Hukum yang Kuat!

Negara Membutuhkan Warga Negara yang Sadar Tanggung Jawab

Ina menekankan bahwa diskusi publik tidak seharusnya berhenti pada perdebatan boleh atau tidaknya penerima beasiswa bekerja di luar negeri. Yang jauh lebih penting, menurutnya, adalah bagaimana pendidikan mampu menanamkan kesadaran bahwa dana publik merupakan amanah.

"Negara butuh talenta cerdas, tapi lebih dari itu, negara butuh warga negara yang sadar peran dan tanggung jawabnya," lanjut Ina.