Jokowi Dikritik PDIP, Diminta Sudahi Drama 'Cuci Tangan' Soal UU KPK: Bukan Begitu Cara Bernegara!

Ringkasan Berita:

• Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kritik pernyataan Joko Widodo yang mendukung pengembalian UU KPK ke versi lama
• Ketua DPP PDIP Said Abdullah menolak perdebatan soal siapa “aktor intelektual” revisi UU KPK 2019
• PDIP menyoroti penurunan Indeks Persepsi Korupsi dan mendorong pembenahan KPK melalui kajian mendalam di DPR

TRIBUNTRENDS.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang memberi sinyal dukungan agar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dikembalikan ke versi lama.

PDIP mengingatkan bahwa proses pembentukan undang-undang tidak boleh didorong oleh selera kekuasaan semata, melainkan harus berpijak pada kebutuhan bangsa.

Baca juga: Pengamat Sebut Jokowi Plin-plan Gegara Setuju Revisi UU KPK, Tapi Ogah Akui Dosa Masa Lalu

Said Abdullah: Regulasi Tidak Boleh Berubah Karena Jabatan

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan, marwah sebuah regulasi tidak seharusnya berubah-ubah mengikuti posisi seseorang, baik saat masih berkuasa maupun setelah tidak menjabat.

"Bicara undang-undang, bukan bicara tentang selera kekuasaan. Ketika saya berkuasa, undang-undangnya saya ubah.

Ketika saya tidak berkuasa, maka undang-undang yang saya ubah itu ternyata salah, ubah lagi deh. Bukan seperti itu," ujar Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, pola pikir yang berubah mengikuti dinamika politik pribadi tidak elok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Minta Polemik “Aktor Intelektual” Dihentikan

Said juga menolak perdebatan berkepanjangan mengenai siapa aktor intelektual di balik revisi UU KPK tahun 2019.

Ia menilai diskursus tersebut tidak produktif bagi publik.

"Saya tidak mau terjebak kepada aktor intelektualnya Jokowi atau siapa pun, enggak ada urusan dengan itu semua saya.

Itu kan sampah begitu. Masyarakat enggak dapat apa-apa itu. Jangan diteruskan deh yang enggak kayak gitu-gitu," tegasnya.

Ia mengajak semua pihak untuk meninggalkan polemik masa lalu dan fokus pada persoalan yang lebih substantif.

Soroti Indeks Persepsi Korupsi yang Menurun

Alih-alih saling menyalahkan, Said menekankan bahwa perhatian utama seharusnya tertuju pada kondisi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang disebut sedang merosot.

Menurutnya, pembenahan KPK harus dilandasi kebutuhan objektif bangsa, bukan karena dorongan tokoh tertentu.

"Marilah kita maknai bahwa indeks persepsi korupsi kita lagi turun di titik nadir. Mari kita perbaiki bersama-sama. Jangan kemudian kita melompat dari satu titik ke titik yang lain.