Purbaya Bawa Data Setengah Matang ke Forum Publik! DPR Ingatkan Menteri Jangan Asal Bicara

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menilai perdebatan terbuka antara Menkeu Purbaya dan Menteri KP Trenggono menimbulkan kegaduhan publik
• Menurut DPR, polemik terjadi karena informasi yang disampaikan ke publik tidak utuh, sehingga memicu tafsir keliru
• Purbaya mempertanyakan realisasi pesanan kapal KKP dalam forum Kadin, sementara Trenggono membantah dengan menegaskan dana proyek berasal dari pinjaman Inggris dan bukan APBN murni

TRIBUNTRENDS.COM - Polemik terbuka antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait anggaran pengadaan kapal menuai perhatian serius dari DPR RI.

Perdebatan yang berlangsung di ruang publik dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan dan mencerminkan lemahnya penyampaian informasi antarpejabat negara.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman pun angkat bicara. Ia menilai, pola komunikasi di internal kabinet perlu segera dibenahi agar perbedaan pandangan tidak berujung polemik terbuka yang membingungkan publik.

Baca juga: Perdebatan Anggaran Kapal, Menkeu Purbaya dan Trenggono Saling Tuding, PKB: Seperti Tidak Solid

Komunikasi Terbuka yang Berujung Polemik

Alex menilai, gaya komunikasi terbuka sejatinya bukan hal baru, khususnya dari Menteri Keuangan Purbaya.

Namun, situasi menjadi berbeda ketika pernyataan tersebut dibalas secara terbuka pula oleh menteri lain.

“Yang kita lihat pola komunikasi Pak Purbaya terbuka di mana saja, hanya kali ini ditanggapi oleh Pak Trenggono secara terbuka juga,” ujar Alex kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, saling respons di ruang publik inilah yang kemudian memicu polemik dan perhatian luas dari masyarakat.

DPR Harap Kegaduhan Tak Terulang

Alex menegaskan, DPR berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Ia meminta agar jalur komunikasi di dalam kabinet diperkuat sehingga perbedaan pandangan dapat diselesaikan secara internal, bukan melalui pernyataan terbuka.

“Tentu kami berharap pola komunikasi di internal kabinet dibenahi sehingga tidak menimbulkan polemik seperti ini,” kata dia.

Ia menilai, kegaduhan di ruang publik hanya akan mengalihkan fokus dari substansi kebijakan yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat.

Bukan Masalah Koordinasi, Tapi Informasi Tak Lengkap

Menanggapi anggapan bahwa polemik tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi antar kementerian, Alex justru memiliki pandangan berbeda.

Ia menilai persoalan utama terletak pada informasi yang tidak utuh saat disampaikan ke publik.

“Sepertinya ini bukan masalah koordinasi tetapi informasi yang tidak lengkap dibawa ke dalam sebuah acara publik,” ujar politikus PDI-P itu.