Janji Bobby Nasution Menutup PT Toba Pulp Lestari Belum Terwujud, Padahal Sudah Didesak Warga!

Ringkasan Berita:

• Bobby Nasution menyatakan siap menandatangani rekomendasi penghentian operasional Toba Pulp Lestari (TPL) setelah tekanan publik terkait dugaan kerusakan lingkungan dan banjir di Sumut
• Pihak perusahaan menegaskan aktivitas operasional mereka sudah sesuai regulasi, memenuhi standar HCV–HCS, dan hasil audit KLHK 2022–2023 menyatakan “TAAT”
• Ribuan warga, tokoh adat, lembaga gereja, dan kelompok masyarakat sipil mendesak penutupan TPL, mengangkat narasi kerusakan ekologis dan kriminalisasi warga

TRIBUNTRENDS.COM - Dalam beberapa pekan terakhir, bencana banjir besar yang menyapu wilayah Sumatera Utara (Sumut), Aceh, dan Sumatera Barat (Sumbar) tak hanya meninggalkan jejak lumpur dan kerusakan fisik.

Peristiwa itu memantik reaksi berlapis, menguak rangkaian persoalan yang terus melebar dan menyulut perdebatan publik. 

Di tengah tekanan masif dari masyarakat, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan dirinya siap menerbitkan rekomendasi untuk menghentikan operasional Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan yang berkali-kali dituding sebagai biang keladi kerusakan lingkungan dan penyebab banjir di Sumatera Utara.

TPL yang dalam struktur industrinya dikenal sebagai INRU merupakan produsen bubur kertas dan serat rayon yang telah puluhan tahun menjalankan aktivitasnya di kawasan Danau Toba.

Namun kini, keberadaannya kembali menjadi sorotan tajam.

Baca juga: Terungkap Pemilik PT Toba Pulp Lestari yang Dituding Jadi Dalang Banjir Sumatera, Benarkah Luhut?

Pertemuan yang Menentukan: Janji Penutupan TPL

Rencana penghentian operasional itu mengemuka usai Bobby bertatap muka dengan perwakilan Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis, unsur HKBP, serta komunitas adat pada Senin (24/11/2025).

Dari pertemuan tersebut muncul jadwal bahwa rekomendasi resmi akan ditandatangani pada 1 Desember 2025, sebagai penanda langkah besar pemerintah provinsi dalam merespons keresahan publik.

Namun saat kalender menunjuk Senin (1/12/2025), pihak Toba Pulp Lestari menyatakan belum menerima dokumen resmi apa pun dari gubernur.

Pernyataan itu disampaikan perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), seraya menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut masih dalam proses penyusunan dan baru akan difinalisasi setelah evaluasi operasi di kabupaten-kabupaten terkait dirampungkan.

Hingga Rabu (3/12/2025), situasi tidak berubah.

Tak ada satu pun dokumen resmi yang diterima. Perusahaan kembali menegaskan bahwa rencana pemerintah itu belum mencapai tahap final.

“Perseroan belum menerima salinan rekomendasi tersebut karena masih berupa rencana yang akan disusun setelah Gubernur menyelesaikan proses evaluasi operasional perseroan di sejumlah kabupaten tempat perseroan beroperasi,” demikian bunyi keterbukaan informasi perusahaan pada BEI, Rabu (3/12/2025).

Sang Perusahaan Membalas Tuduhan