Bukan Pak Purbaya, Tapi 'Mas Yudhi'! Julukan Jadul Menkeu Akhirnya Dibongkar Teman Lama

TRIBUNTRENDS.COM - Fakta menarik tentang sosok Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terungkap di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Di panggung tersebut, Menkeu Purbaya menjadi narasumber, didampingi oleh ekonom senior Aviliani sebagai moderator.

Menkeu Purbaya dan Avilani diketahui sudah lama saling kenal karena sama-sama berkecimpung dalam dunia ekonomi.

Dalam perbincangan, Aviliani memangil Menteri Keuangan dengan nama Pak Purbaya.

Hal itu langsung mendapat respons tak terduga dari Menkeu Purbaya.

"Sejak kapan Bu Aviliani panggil saya Pak Burbaya, biasanya panggilnya Mas Yudhi dia," kata Menkeu Purbaya dikutip dari YouTube CNBC, Rabu (29/10/2025).

Menkeu Purbaya kemudian memberikan pengakuan.

Ia mengaku memiliki banyak nama panggilan dan terus berubah di tiap pemerintahan.

"Jadi setiap pemerintahan nama saya ganti-ganti terus," ujar Menkeu Purbaya.

"Dulu Yudhi, sekarang jadi Purbaya, nanti bentar lagi Yudhi lagi," tambahnya disusul dengan tawa bersama Avilani.

Baca juga: Kisah Pedagang Kecil yang Terancam Mati Pelan-pelan Gegara Kebijakan Purbaya: Tolong Solusinya

Seperti diketahui, Menkeu Purbaya membahas banyak hal dalam forum Sarasehan 100 Ekonom Indonesia.

Satu di antaranya adalah ia memberikan janji manis untuk rakyat terkait tarif pajak.

Mantan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyatakan hanya akan menaikkan tarif pajak ketika kondisi perekonomian kuat.

Menkeu Purbaya tidak akan menaikkan tarif pajak selama pertumbuhan ekonomi Indonesia belum tembus 6 persen.

"Saya akan naikin pajak pada waktu (perekonomian) tumbuhnya di atas 6 persen.

Anda akan happy juga bayar pajaknya," kata Menkeu Purbaya 

Menkeu Purbaya menyebut langkah itu diambil agar tidak menambah beban dan menggerus daya beli masyarakat.

Menurutnya, kewajiban membayar pajak seharusnya tidak membuat masyarakat merasa terbebani. 

Namun, selama ini yang terjadi justru sebaliknya.

"Kalau saya naikin pajak, Anda akan susah," ujar Menkeu Purbaya.

Hal tersebut terjadi karena penerimaan negara justru dibiarkan mengendap di sistem Bank Indonesia (BI) dan perbankan.

Padahal, menurut Menkeu Purbaya, seharusnya penerimaan negara segera dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program atau kebijakan yang dapat menstimulus perekonomian.

"Kenapa selama ini mengganggu?

Karena uangnya nganggur di sana.

Saya ambil pajak, uang di bank sentral, di sistem kering," ungkap Menkeu Purbaya.

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, Menkeu Purbaya mengambil kebijakan memindahkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 200 triliun yang selama ini disimpan di BI ke sistem perbankan dalam negeri.

Dana tersebut kemudian disalurkan perbankan melalui pemberian kredit ke sektor usaha maupun masyarakat sehingga dapat menggerakkan perekonomian.

"Harusnya dampaknya akan lebih bagus. Kenapa?

Pertama, ada dorongan dari sisi fiskal, dari sisi pembangunan. 

Kedua, uangnya akan di sistem terus membuat swasta juga akan bergerak.

Jadi saya akan monitor itu ke depan dengan hati-hati, jadi Anda enggak usah takut," pungkasnya.

(TribunTrends.com/ Amr)