Tak Mau Asal Kasih! Menkeu Purbaya Tantang BEI Bereskan Investor Nakal Sebelum Minta Insentif

TRIBUNTRENDS.COM - Suasana hangat pertemuan antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan jajaran direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) mendadak berubah serius.

Di hadapan para pelaku pasar dan petinggi bursa, sang menteri yang dikenal berwatak tenang itu melontarkan pernyataan tegas menandai babak baru hubungan antara regulator fiskal dan dunia pasar modal Indonesia.

Pertemuan yang digelar di Gedung BEI, Jakarta, pada Kamis (9/10/2025) itu awalnya berlangsung seperti biasa.

Namun, ketika pembahasan menyentuh soal rencana pemberian insentif fiskal dari pemerintah kepada BEI, suasana langsung mengeras. 

Dengan nada tegas namun tetap tenang, Purbaya memastikan dirinya tidak akan gegabah dalam memberikan insentif apa pun, termasuk keringanan pajak yang diusulkan pihak bursa.

Baca juga: Kemenkeu Memanas! Bobby Nasution hingga Sherly Tjoanda Marah Gegara Ulah Purbaya: Kami Tidak Setuju

Bagi Purbaya, dukungan fiskal bukanlah hadiah yang bisa diberikan begitu saja. 

Ia menekankan bahwa sebelum meminta fasilitas dan kemudahan dari negara, BEI harus lebih dulu membenahi perilaku para pemain saham terutama mereka yang kerap melakukan praktik “menggoreng” harga hingga merugikan investor kecil yang polos dan tidak berdaya menghadapi permainan para pemain besar.

“Direktur Bursa juga minta insentif, tapi belum tentu saya kasih.

Saya bilang, insentif akan saya berikan kalau Anda sudah merapikan perilaku investor di pasar modal,” tegas Purbaya di hadapan awak media selepas pertemuan.

Ia menambahkan, praktik manipulasi harga saham yang masih marak selama ini menjadi momok bagi kepercayaan publik terhadap pasar modal.

Menurutnya, pengendalian terhadap praktik semacam itu sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab pihak BEI.

“Artinya, yang goreng-goreng itu dikendalikan sama dia lah, supaya investor kecil terlindungi. Baru saya bisa kasih insentifnya,” lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Direktur BEI, Iman Rachman, diketahui mengajukan sejumlah usulan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai dari keringanan pajak hingga bentuk dukungan fiskal lain dengan alasan memperkuat pertumbuhan pasar modal nasional.

Namun bagi Purbaya, usulan tersebut harus diimbangi dengan komitmen pembenahan tata kelola dan perlindungan investor yang lebih kokoh.

Baca juga: Santai Tapi Menohok! Begini Cara Purbaya Menjawab Keluhan Menantu Jokowi Soal Dana yang Dipotong

“Sekarang belum (ada insentif). Dia minta macam-macam, pajak,” ujarnya singkat, menggambarkan posisinya yang belum luluh.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyinggung upaya besar yang tengah ia lakukan di internal Kementerian Keuangan sendiri.

Ia menyebut, pembenahan di jajaran pegawai pajak masih menjadi prioritas agar kepercayaan publik terhadap institusi fiskal negara dapat pulih sepenuhnya.

Menurutnya, reformasi di dalam kementerian harus berjalan paralel dengan perbaikan di luar, termasuk di sektor pasar modal.

“Saya bilang begini, kalau saya bisa merapikan pegawai pajak saya supaya nggak macam-macam lagi, maka ke depan seharusnya kekhawatiran mereka hilang.

Tapi kalau saya sudah bereskan di dalam, lalu masih ada masalah di luar, ya mereka bisa datang ke saya lagi,” bebernya dengan nada mantap.

Baca juga: Momen Haru di Istana Negara: Anggito Abimanyu Gantikan Purbaya, Siap Jaga Uang Rakyat!

Meski bersikap keras dan penuh kehati-hatian, Purbaya tidak menutup pintu bagi pemberian insentif.

Ia menegaskan, pemerintah tetap membuka ruang bagi dukungan fiskal, selama hal itu diiringi dengan langkah nyata untuk menata ulang industri pasar modal agar lebih sehat dan transparan.

“Saya lagi lihat insentif apa yang cocok buat mengembangkan dan mendukung pertumbuhan industri pasar modal di Indonesia,” ujarnya.

Sikap tegas Purbaya ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menumbuhkan pasar modal nasional secara berkelanjutan dan berintegritas, bukan hanya sekadar mendorong angka pertumbuhan sesaat.

Di tengah geliat ekonomi yang dinamis, langkah hati-hati sang Menteri Keuangan menunjukkan bahwa bagi dirinya, stabilitas dan keadilan investor kecil jauh lebih penting daripada sekadar insentif fiskal jangka pendek.

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari Kompas)