Menkeu Purbaya Potong TKD, Ini Komentar Para Gubernur, Disebut Pengaruhi Program Infrastruktur

Ini beragam komentar dari para gubernur terkait pemangkasan TKD oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan kebijakan baru terkait pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Namun, kebijakan tersebut menuai gelombang protes dari 18 gubernur di seluruh Indonesia.

Untuk merespons keluhan tersebut, Purbaya menggelar pertemuan khusus dengan para gubernur di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, pada Selasa (7/10/2025).

Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan bahwa dirinya memahami kegelisahan para kepala daerah terkait pemangkasan anggaran yang dinilai cukup besar.

Baca juga: Gebrakan Purbaya Sebulan jadi Menkeu, Disebut Menteri Kesukaan Rakyat, Pengamat: Seberapa Sukses

Purbaya tidak menampik bahwa besaran pemotongan TKD tahun depan memang signifikan.

Namun, ia menegaskan bahwa saat ini pemerintah belum memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membatalkan kebijakan tersebut.

“Kalau dia (para gubernur) minta semuanya (TKD) ditanggung saya. Itu normal, permintaan normal, tapi kan hitung kemampuan APBN seperti apa,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan bahwa perlambatan ekonomi nasional dalam sembilan bulan terakhir menjadi alasan utama mengapa pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap alokasi dana ke daerah.

“Apalagi ini sembilan bulan pertama kan ekonominya melambat, naik turun tapi cenderung turun terus.

Jadi kalau diminta (TKD tak dipotong) sekarang, pasti saya enggak bisa,” lanjutnya.

Meski demikian, Purbaya berjanji akan meninjau ulang dan menambah alokasi TKD jika perekonomian menunjukkan perbaikan pada tahun mendatang.

Ia menegaskan bahwa komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah tetap kuat, asalkan kondisi keuangan negara memungkinkan.

Di sisi lain, Purbaya juga mengingatkan para kepala daerah untuk lebih disiplin dalam mengelola anggaran yang telah diterima dari pemerintah pusat.

Ia menilai masih banyak daerah yang belum mampu menunjukkan tata kelola keuangan yang efisien dan transparan.

“Saya kan ke pemerintahan, baru. Image mereka (pemda) kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas, kelihatannya.

Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya enggak ada keberatan. Desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi,” ungkapnya.

Menurut Purbaya, perbaikan citra dan akuntabilitas pemerintah daerah menjadi kunci agar ke depan mekanisme desentralisasi fiskal bisa berjalan lebih optimal.

Ia menegaskan, pemerintah pusat tidak bermaksud membatasi otonomi daerah, melainkan ingin memastikan setiap rupiah dari APBN digunakan secara tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat.

Lalu bagaimana respons dari para gubernur tersebut? Berikut ulasannya

Gubernur Aceh Tolak TKD Dipotong, Jadi Beban

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menolak kebijakan Purbaya memotong TKD. Dia menilai pemotongan tersebut bakal menimbulkan beban di daerah.

Dikutip dari laman Pemprov Aceh, TKD Aceh mengalami pemotongan hingga 25 persen dibanding tahun sebelumnya.

Selain itu, Muzakir juga mengungkapkan pemotongan TKD berdampak pada stabilitas fiskal daerah dan pelaksanaan program prioritas di Aceh.

“Pemotongan anggaran tentu akan berimbas pada program prioritas seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan melihat kondisi riil di daerah,” ujar sosok yang akrab disapa Mualem tersebut.

Dia meminta agar kebijakan dari pemerintah pusat seharusnya berdampak positif bagi daerah. Namun menurutnya, kebijakan pemotongan TKD berdampak sebaliknya.

“Kami siap berdiskusi dan memberikan data kinerja keuangan Aceh secara terbuka. Namun, pemotongan bukanlah solusi. Daerah justru perlu diperkuat, bukan dilemahkan,” tegasnya.

Bobby Nasution: TKD Dipotong Tak Berpengaruh di Provinsi Sumut, tapi di Daerah Kecil

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution yang turut ikut pertemuan dengan Purbaya menyebut pemotongan TKD tidak berdampak pada provinsi yang dipimpinnya.

Namun, menurutnya, hal tersebut bakal berdampak pada kabupaten atau kota dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang kecil.

Dia menyebut TKD Sumut pada tahun 2026 mengalami pemotongan hingga Rp1,1 triliun. Sehingga TKD pada tahun depan hanya menerima 4,4 triliun dari sebelumnya Rp5,5 triliun.

“Ada daerah mungkin untuk di provinsinya berimbas, tapi untuk kabupaten yang kecil itu yang kasihan. Seperti di Kabupaten Nias atau daerah lain yang PAD-nya kecil dan masih kekurangan dana transfer, khususnya daerah afirmasi, kalau bisa lebih diperhatikan lah,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com.

Kendati mengaku tidak terpengaruh secara signifikan, Bobby menyebut pemotongan TKD berdampak pada lima program prioritasnya.

Jika kondisi berlanjut, Bobby mengatakan adanya kemungkinan melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kita prioritaskan dulu lima program kita dan juga kalau memang masih berlanjut tadi disarankan juga perubahan RPJMD,” katanya.

Gubernur Malut Keluhkan Pemotongan TKD 

Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, turut mengeluhkan pemotongan TKD 2026. 

Dia mengatakan total TKD yang diterima sebelum pemotongan di daerah yang dipimpinnya sebesar Rp10 triliun. Namun, pada tahun 2026, tersisa Rp6,7 triliun.

Sherly bilang, pemotongan terbesar terjadi pada pos Dana Bagi Hasil (DBH) yang porsinya mencapai 60 persen. 

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

"Tahun 2026 itu sisa Rp 6,7 triliun, jadi kita kepotong Rp 3,5 triliun dari potongan Rp 3,5 triliun itu terbesar ada di DBH. Jadi DBH kira itu 60 persen," ujar Sherly usai pertemuan dengan Purbaya.

Sherly menyebut Purbaya akan mencarikan solusi terbaik agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil meski ada pemangkasan TKD tersebut.

Dia juga menegaskan seluruh kepala daerah yang hadir dalam pertemuan itu menolak pemotongan TKD

"Semuanya tidak setuju, karena ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar dengan pemotongan rata-rata 20-30 persen untuk level provinsi," tegas dia.

Pramono Anung Pasrah TKD Jakarta Dipotong

Dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku pasrah atas pemotongan TKD.

Dia mengatakan TKD DKI Jakarta mengalami pemotongan hingga Rp15 triliun dari sebelumnya Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.

"Kita hanya menerima Rp11,15 triliun, di dalam APBD kita dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun, penurunannya hampir Rp15 triliun."

"Apapun ini, sudah menjadi keputusan pemerintah pusat sehingga kita tidak punya pilihan lain kecuali menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat," kata Pramono.

Pramono pun mewanti-wanti agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan penyisiran kembali anggaran untuk tahun 2026 setelah adanya pemotongan. Dia berharap OPD melakukan efisiensi anggaran.

Ia juga ingin OPD mengalokasikan anggaran nonprioritas ke program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta.

"Kita melakukan evaluasi secara menyeluruh, menyisir kembali belanja-belanja yang non prioritas dan menajamka fokus belanja yang secara langsung akan dirasakn oleh masyarakat di Jakarta," katanya.

Namun, meski ada efisiensi, Pramono melarang adanya pengurangan anggaran untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Karena semua itu adalah menjadi landasan kita semua untuk melakukan perbaikan di Jakarta ini terutama bagi keluarga yang kurang beruntung atau tidak mampu," tegasnya.

Pasca adanya pemotongan TKD, Pramono mengungkapkan rencana untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas. Bahkan, dia menyebut pemotongan di sektor itu menjadi yang utama.

"Yang jelas efisiensi dilakukan berkaitan dengan misalnya perjalanan dinas, anggaran belanja yang bukan menjadi prioritas utama, hal yang berkaitan dengan makan minum dan sebagainya," ujar Pramono, Senin (6/10/2025), dikutip dari Tribun Jakarta.

Demi meningkatkan kas daerah, Pramono mengaku tengah berusaha mencari sumber lain selain TKD.

Adapun salah satunya memfokuskan kerjasama dengan mitra hingga pemaksimal pendapatan dari pajak melalui pembuatan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L).

"Salah satu hal yang saya lakukan melakukan creative financing sehingga hal yang bisa dibangun dengan berpartner, bekerjasama, mitra strategis atau dari dana KLB, SLF, SP3L, dan sebagainya tetap dilakukan."

"Mudah-mudahan dengan pengaturan ini, pembangunan di Jakarta masih tetap seperti yang diharapkan," tuturnya.

Ahmad Luthfi Akui Pemotongan TKD Berpengaruh ke Sektor Infrastruktur

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengakui pemangkasan TKD berpengaruh di sektor infrastruktur.

"Cukup berpengaruh pada pelaksanaan program infrastruktur, karena pemerintah pusat melakukan revisi anggaran, termasuk TKD terkait belanja infrastruktur," ujar Luthfi pada 6 Maret 2025 lalu.

Dia mengungkapkan TKD 2026 dipotong Rp127,9 miliar dari Rp 8,9 triliun menjadi Rp8,7 triliun.

Luthfi megngatakan dana yang dikurangi meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) sektor pekerjaan umum sebesar Rp31,7 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di luar pendidikan dan kesehatan sebesar Rp96,2 miliar.

Meski ada pemangkasan, pemerintah provinsi tetap mengakselerasi program yang bersumber dari APBD Jateng, sehingga proyek infrastruktur yang menjadi prioritas masih dapat berjalan.

(TribunTrends.com/Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Disempurnakan dengan bantuan AI)