Menkeu Purbaya Potong TKD, Ini Komentar Para Gubernur, Disebut Pengaruhi Program Infrastruktur

Dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku pasrah atas pemotongan TKD.

Dia mengatakan TKD DKI Jakarta mengalami pemotongan hingga Rp15 triliun dari sebelumnya Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.

"Kita hanya menerima Rp11,15 triliun, di dalam APBD kita dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun, penurunannya hampir Rp15 triliun."

"Apapun ini, sudah menjadi keputusan pemerintah pusat sehingga kita tidak punya pilihan lain kecuali menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat," kata Pramono.

Pramono pun mewanti-wanti agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan penyisiran kembali anggaran untuk tahun 2026 setelah adanya pemotongan. Dia berharap OPD melakukan efisiensi anggaran.

Ia juga ingin OPD mengalokasikan anggaran nonprioritas ke program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta.

"Kita melakukan evaluasi secara menyeluruh, menyisir kembali belanja-belanja yang non prioritas dan menajamka fokus belanja yang secara langsung akan dirasakn oleh masyarakat di Jakarta," katanya.

Namun, meski ada efisiensi, Pramono melarang adanya pengurangan anggaran untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Karena semua itu adalah menjadi landasan kita semua untuk melakukan perbaikan di Jakarta ini terutama bagi keluarga yang kurang beruntung atau tidak mampu," tegasnya.

Pasca adanya pemotongan TKD, Pramono mengungkapkan rencana untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas. Bahkan, dia menyebut pemotongan di sektor itu menjadi yang utama.

"Yang jelas efisiensi dilakukan berkaitan dengan misalnya perjalanan dinas, anggaran belanja yang bukan menjadi prioritas utama, hal yang berkaitan dengan makan minum dan sebagainya," ujar Pramono, Senin (6/10/2025), dikutip dari Tribun Jakarta.

Demi meningkatkan kas daerah, Pramono mengaku tengah berusaha mencari sumber lain selain TKD.

Adapun salah satunya memfokuskan kerjasama dengan mitra hingga pemaksimal pendapatan dari pajak melalui pembuatan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L).

"Salah satu hal yang saya lakukan melakukan creative financing sehingga hal yang bisa dibangun dengan berpartner, bekerjasama, mitra strategis atau dari dana KLB, SLF, SP3L, dan sebagainya tetap dilakukan."

"Mudah-mudahan dengan pengaturan ini, pembangunan di Jakarta masih tetap seperti yang diharapkan," tuturnya.

Ahmad Luthfi Akui Pemotongan TKD Berpengaruh ke Sektor Infrastruktur

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengakui pemangkasan TKD berpengaruh di sektor infrastruktur.

"Cukup berpengaruh pada pelaksanaan program infrastruktur, karena pemerintah pusat melakukan revisi anggaran, termasuk TKD terkait belanja infrastruktur," ujar Luthfi pada 6 Maret 2025 lalu.

Dia mengungkapkan TKD 2026 dipotong Rp127,9 miliar dari Rp 8,9 triliun menjadi Rp8,7 triliun.

Luthfi megngatakan dana yang dikurangi meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) sektor pekerjaan umum sebesar Rp31,7 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di luar pendidikan dan kesehatan sebesar Rp96,2 miliar.

Meski ada pemangkasan, pemerintah provinsi tetap mengakselerasi program yang bersumber dari APBD Jateng, sehingga proyek infrastruktur yang menjadi prioritas masih dapat berjalan.

(TribunTrends.com/Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Disempurnakan dengan bantuan AI)