Purbaya Tegas! Tak Ada Rangkap Jabatan di Era Prabowo, Sang Menkeu Dapat Dua Tugas Berat

TRIBUNTRENDS.COM - Langit Istana Negara, Jakarta, tampak cerah pada Rabu pagi (8/10/2025), ketika suasana khidmat menyelimuti prosesi pelantikan enam anggota Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030 oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Dari deretan nama yang dilantik, sorotan utama tertuju pada sosok Anggito Abimanyu, mantan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang kini resmi menduduki posisi baru sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, yang kini menjabat Menteri Keuangan RI.

Usai pelantikan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggito tidak lagi menjabat sebagai Wamenkeu sejak dirinya resmi diangkat menjadi Ketua DK LPS.

Baca juga: Kemenkeu Memanas! Bobby Nasution hingga Sherly Tjoanda Marah Gegara Ulah Purbaya: Kami Tidak Setuju

Ia menilai jabatan baru tersebut memiliki tanggung jawab besar yang tidak seharusnya dirangkap dengan posisi lain di pemerintahan.

“Sudah selesai. Dia sudah tidak wamen lagi, dia jadi ketua LPS sekarang.

LPS kan besar, jangan dirangkap,” ujar Purbaya di Kompleks Istana, Jakarta, dengan nada tegas namun penuh hormat.

Purbaya kemudian menjelaskan bahwa untuk sementara waktu, dirinya akan memegang langsung peran yang sebelumnya dijalankan oleh Anggito sebagai Wakil Menteri Keuangan.

“Untuk sementara saya pegang dua-duanya, pajak sama bea cukai di bawah saya langsung,” ungkapnya.

Langkah ini menunjukkan komitmen Purbaya untuk memastikan roda kebijakan fiskal tetap berjalan stabil di tengah transisi struktural di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pelantikan Anggito Abimanyu sebagai Ketua DK LPS ini ditegaskan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS.

Dengan jabatan barunya, Anggito kini mengemban tugas strategis menjaga stabilitas sistem perbankan dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan nasional.

Perjalanan karier Anggito sendiri kian lengkap dari akademisi, birokrat, hingga kini menempati salah satu posisi tertinggi dalam sistem keuangan negara.

Di bawah kepemimpinannya, publik menaruh harapan besar agar LPS semakin memperkuat peran vitalnya sebagai penjaga simpanan masyarakat di tengah dinamika ekonomi global yang terus bergerak cepat.

Sosok Anggito

Nama Anggito Abimanyu bukanlah sosok baru di dunia ekonomi dan kebijakan publik Indonesia.

Lahir di Bogor, 19 Februari 1963, Anggito menempuh pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 1985.

Ia kemudian melanjutkan studi ke University of Pennsylvania, Amerika Serikat, di mana ia memperoleh gelar Master of Science dan Ph.D. di bidang ekonomi serta kebijakan publik.

Baca juga: Santai Tapi Menohok! Begini Cara Purbaya Menjawab Keluhan Menantu Jokowi Soal Dana yang Dipotong

Kariernya bermula dari dunia akademik, di mana ia menjadi dosen tetap UGM dan bahkan sempat menjabat Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Sekolah Vokasi.

Namun, kiprahnya meluas ke pemerintahan:

• Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF),
• Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah,
• Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),
• serta Chief Economist dan Komisaris Bank BRI.

Pada 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih.

Hanya setahun berselang, Anggito kembali mendapat kepercayaan besar kali ini dari Komisi XI DPR RI untuk menjadi Ketua LPS periode 2025–2030 setelah melewati uji kelayakan dan kepatutan yang ketat.

Kekayaan dan Integritas

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir, Anggito memiliki kekayaan sebesar Rp 21,45 miliar, dengan mayoritas berupa tanah dan bangunan.

Namun di mata banyak pihak, yang lebih berharga dari angka tersebut adalah reputasinya — sosok ekonom yang bersih, rasional, dan tak segan bersuara kritis ketika menyangkut kepentingan publik.

Kini, tanggung jawab baru menanti.

Sebagai Ketua LPS, Anggito Abimanyu tak hanya menjaga simpanan rakyat, tetapi juga menegakkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional di tengah tantangan ekonomi global yang semakin dinamis.

Dan seperti ia tegaskan di hadapan wartawan di Istana, “Tugas ini bukan sekadar jabatan, tapi amanah. Kita akan pastikan LPS hadir melindungi keuangan rakyat baik di bank maupun di asuransi.”

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari Kompas)