Santai Tapi Menohok! Begini Cara Purbaya Menjawab Keluhan Menantu Jokowi Soal Dana yang Dipotong

TRIBUNTRENDS.COM - Suasana di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pagi itu, Selasa (7/10/2025), tampak jauh lebih sibuk dari biasanya.

Deretan mobil dinas berpelat merah berjajar di halaman. Satu per satu kepala daerah dari berbagai penjuru Indonesia turun dari kendaraan mereka, bersiap memasuki ruang rapat utama di Gedung Kemenkeu.

Bukan pertemuan biasa pagi itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima kedatangan sekitar 18 gubernur dari berbagai provinsi yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Di antara mereka ada Gubernur Sumatra Utara, yakni Bobby Nasution.

Kehadiran menantu Jokowi itu bukan untuk seremoni, melainkan menyampaikan keluhan serius: pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang dianggap terlalu besar dan memberatkan keuangan daerah.

Baca juga: Selera Purbaya dan Pramono Bentrok di Tengah Rencana Megaproyek, Gubernur DKI: Saya Lebih Baik

Dalam konferensi pers usai pertemuan, Menkeu Purbaya menjawab santai namun tegas.

“Kalau dia (para gubernur) mah minta semuanya ditanggung saya,” ujar Purbaya sembari tersenyum, menanggapi banjir permintaan para kepala daerah.

Menurutnya, keinginan para gubernur bisa dimaklumi.

Namun, Purbaya menekankan, semua permintaan harus dilihat dari sisi kemampuan fiskal negara dan kondisi ekonomi nasional yang kini tengah melambat.

“Itu normal, permintaan normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN seperti apa. Apalagi, ini 9 bulan pertama (2025) kan ekonominya melambat.

Naik turun, tapi cenderung turun terus. Jadi, kalau diminta sekarang, pasti saya enggak bisa,” jelasnya.

Keluhan dari Kaltara hingga Aceh

Dalam pertemuan itu, berbagai daerah menyuarakan permasalahan mereka.

Salah satu yang disinggung Purbaya datang dari Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). 

Ia mengaku mendengar keluhan bahwa di daerah tersebut belum ada jembatan penghubung antarwilayah, membuat warga setempat lebih banyak memenuhi kebutuhannya dari Malaysia ketimbang dari wilayah Indonesia sendiri.

“Pemprov Kaltara butuh sekitar Rp150 miliar,” ujar Purbaya.

Ia berjanji akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian PUPR untuk mencari solusi atas permasalahan infrastruktur tersebut.

Sang bendahara negara itu juga menyadari bahwa pemangkasan TKD tahun depan berdampak luas bagi daerah.

Baca juga: Geger di Bank Mandiri! Menteri Purbaya Muncul Tanpa Pemberitahuan, Direksi Langsung Siaga

Namun, Purbaya menegaskan pemangkasan itu dilakukan karena banyaknya dana daerah yang tak terserap secara efektif dan bahkan meleset penggunaannya.

“Kalau mereka (pemerintah daerah) mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus.

Anggarannya enggak ada yang hilang sana-sini. Tapi salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya,” sindir Purbaya tajam.

“Saya Baru di Pemerintahan Ini, Tapi Image Pemda Kurang Bagus di Atas”

Purbaya juga menegaskan bahwa dirinya masih baru di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, ia mengaku memahami dinamika hubungan pusat dan daerah yang terkadang tegang karena urusan dana.

Ia meminta para kepala daerah untuk memperbaiki citra dan tata kelola anggaran agar kepercayaan pemerintah pusat dapat pulih kembali.

“Saya kan ke pemerintahan baru. Image mereka (pemda) kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas, kelihatannya.

Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya enggak ada keberatan. Desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi,” ujar Purbaya lugas.

Meski begitu, ia masih membuka ruang harapan bagi daerah.

“Saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti, memasuki pertengahan triwulan kedua 2026 nanti.

Kalau ekonominya sudah bagus, pajaknya naik, bea cukai enggak ada bocor, pajaknya enggak ada bocor harusnya naik semua kan? Kalau naik semua, kita bagi (ke daerah),” janji Purbaya.

"Semuanya Tidak Setuju"

Sementara itu, nada serupa datang dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, yang menilai pemotongan TKD akan membuat daerahnya hanya mampu menutupi belanja rutin, sementara pembangunan infrastruktur harus dikorbankan.

“Semuanya tidak setuju, karena kemudian ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan.

Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir 20 persen–30 persen untuk level provinsi, dan di kabupaten bahkan ada yang sampai 60 persen–70 persen, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” tegas Sherly.

***

(TribunTrends/Jonisetiawan)