Purbaya Bikin ASN Histeris, Bahas Soal Kemungkinan Gaji Naik Tahun 2025, Semua Golongan Kebagian?

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut menanggapi isu kenaikan gaji aparatur sipil negara, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dilansir dari SerambiNews.com, Purbaya menjelaskan bahwa rencana kenaikan gaji tersebut belum berlaku menyeluruh dan masih dalam tahap pembahasan internal.

Ia menegaskan, kelompok prioritas tetap menjadi fokus utama yakni guru, dosen, penyuluh, tenaga kesehatan, anggota TNI/Polri, serta pejabat negara.

Namun, ketika ditanya lebih jauh mengenai besaran dan waktu pelaksanaan, Purbaya dengan tenang menjawab bahwa pemerintah belum melakukan penghitungan detail.

“Sepertinya belum (dihitung),” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Baca juga: Menkeu Purbaya Abaikan Peringatan Luhut Soal Dana MBG: Disiplin Fiskal Tak Bisa Ditawar!

Nada suaranya terdengar santai, bahkan sempat diselipi gurauan.

Ia berkelakar, mengingat dirinya juga termasuk salah satu pejabat negara yang akan terdampak bila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.

Namun, di balik canda itu, tersirat keseriusan dan kehati-hatian seorang menteri dalam mengelola anggaran negara.

“Nanti kami kasih tahu,” tambahnya, menandakan bahwa kajian anggaran tengah dilakukan dengan seksama sebelum keputusan final diumumkan.

KSP Qodari: Masih dalam Tahap Kajian

Senada dengan pernyataan Purbaya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari juga menegaskan bahwa rencana kenaikan gaji ASN masih belum dapat dipastikan pelaksanaannya.

Meski telah tercantum dalam Perpres 79/2025, Qodari menegaskan bahwa tidak semua rencana kebijakan otomatis dijalankan pada tahun yang sama.

“Sampai saat ini kebijakan kenaikan gaji belum bisa dipastikan,” kata Qodari dalam keterangan pers di Istana Negara, Senin (22/9/2025).

Menurutnya, setiap keputusan keuangan negara harus melalui kajian matang dan mempertimbangkan kondisi fiskal secara menyeluruh.

Ia meminta para ASN bersabar dan percaya bahwa pemerintah menempatkan kesejahteraan mereka sebagai prioritas jangka panjang.