Menkeu Purbaya Bongkar Fakta Mengejutkan! Harga Asli BBM dan Elpiji 3 Kg Akhirnya Terungkap

TRIBUNTRENDS.COM - Selama ini masyarakat Indonesia menikmati harga bahan bakar minyak (BBM), elpiji, hingga listrik dengan nilai yang relatif terjangkau.

Namun, di balik angka tersebut, ternyata ada pengorbanan besar yang ditanggung negara.

Pemerintah harus merogoh kantong fiskal dalam-dalam untuk menutup selisih harga keekonomian dengan harga yang dibayar oleh rakyat.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Selasa (30/9/2025).

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara gamblang membuka fakta mengenai berapa harga asli sejumlah komoditas vital apabila tidak mendapat subsidi.

Baca juga: FOTO Banjir Bunga di Kantor Menkeu Purbaya, Petani Tembakau Bergetar: Kami di Belakangmu Pak Menteri

Penjelasan ini sekaligus menjadi pengingat betapa besar keberpihakan fiskal negara terhadap rakyat kecil.

“Pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi maupun non-energi,” ujar Purbaya, dikutip dari kanal YouTube DPR RI.

Ia menegaskan, pemberian subsidi bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan bentuk nyata keberpihakan fiskal pemerintah terhadap masyarakat luas.

Namun, ia juga mengingatkan, skema subsidi ini tidak boleh berjalan tanpa evaluasi.

"Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan," tegasnya.

Faktor Penentu Subsidi

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa realisasi anggaran subsidi dan kompensasi energi sangat bergantung pada kondisi eksternal.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP), fluktuasi nilai tukar rupiah, serta tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang bersubsidi menjadi faktor utama yang bisa memperberat atau meringankan beban fiskal negara.

Artinya, meski pemerintah sudah mengalokasikan anggaran, besarnya subsidi bisa melonjak apabila harga minyak dunia naik atau konsumsi masyarakat tidak terkendali.

Hal inilah yang membuat evaluasi rutin menjadi sangat penting agar subsidi tepat sasaran, tidak dinikmati oleh pihak yang tidak berhak, dan tetap berkeadilan.