TRIBUNTRENDS.COM - Dedi Mulyadi mengaku santai menghadapi laporan Adhel Setiawan yang membuatnya terancam hukuman 5 tahun penjara.

Gubernur Jawa Barat itu bahkan menyebut pihak Adhel Setiawan hanya cari perhatian saja.

Seperti apa pernyataan lengkapnya?

Pria bernama Adhel Setiawan ini mengaku sebagai orang tua siswa.

Ia tak setuju dengan kebijakan Dedi Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer untuk menjalani pendidikan karakter.

Adhel Setiawan bahkan sampai melaporkan Dedi Mulyadi ke Bareskrim Polri pada Kamis (4/6/2025).

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi mengaku santai menghadapi laporan Adhel.

"Gak usah ditanggapi dengan emosi. Kita hadapi dengan rileks saja," kata Dedi di video TikTok-nya.

KDM (Kang Dedi Mulyadi) menganggap bahwa Adhel Setiawan sedang mencari perhatian.

"Mereka lagi mencari perhatian," kata Dedi Mulyadi.

Rupanya Adhel sedang tak mencari perhatian KDM.

Ia mengaku takut jika anaknya juga dimasukkan ke barak militer.

"Jangan sampai (masuk barak militer)," katanya.

Adhel mengaku melaporkan Dedi Mulyadi sebagai bentuk antisipasi agar anaknya tak dimasukkan ke barak militer.

"Justru saya jaga-jaga jangan sampai anak saya juga dibawa," katanya.

"Jadi gak harus anak jadi korban dulu baru melapor," tambah Adhel.

Adhel mengatakan tujuannya melaporkan Dedi Mulyadi demi melindungi hak anak-anak lain.

"Ini saya dalam rangka melindungi hak anak. Jangan sampai kebijakan ini meluas," katanya.

Adhel Setiawan tingga; do Jalan Abdul Malik, RT 05 RW 05, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

Ia mengaku sebagai orang tua siswa yang tak terima akan kebijakan pendidikan karakter di barak militer.

Ia menuduh KDM telah melanggar Pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentangg Perlindungan Anak.

Baca juga: Dikira Ogah Kerja hingga Dipecat, Mantan Karyawan Dedi Mulyadi Bongkar Fakta Pilu: Anak Saya Sakit!

"Salah satu pasalnya yang kami masukan di Undang-Undang perlinduangan anak di pasal 76 H itu jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer, itu pidana ancaman hukuamnya 5 tahun. Nah itu salah satu pasal yang kami masukan. Ini kan sudah berbau militer melibatkan anak-anak," katanya.

Selama ini belum ada keluhan dari siswa yang pernah menjalankan pendidikan di barak militer.

Menurutnya kesaksian siswa barak militer bukan menjadi pertimbangan dalam memenjarakan Dedi Mulyadi.

"Kalau dari siswa selama ini, ini kan terkait pidana, keluhan dari siswa bukan dari bukti yang harus dibuktikan. Tapi ada temuan dari KPAI dan sebagainya. Lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya. Harusnya ada dasar hukumnya, ini hanya sebatas surat edaran," katanya.

(TRIBUNNEWSBOGOR.COM/ Sanjaya Ardhi)

Artikel ini telah tayang di TRIBUNNEWSBOGOR.COM