TRIBUNTRENDS.COM - Inilah dampak dan alasan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, memastikan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.

Berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi II DPR RI, jadwal pengangkatan CPNS dipindahkan menjadi 1 Oktober 2025, sementara PPPK menjadi 1 Maret 2026. 

Penyesuaian jadwal ini menjadi sorotan publik, mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan oleh calon ASN, tetapi juga berpotensi memengaruhi ekonomi secara keseluruhan.

Penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 ini memicu adanya seruan demo ke jalanan.

Alasan Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024:

1.Serentak dan Penataan ASN

Salah satu alasan utama penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS adalah agar seluruh CPNS bisa diangkat secara serentak. 

Rini menjelaskan bahwa keputusan ini bukan penundaan, melainkan upaya untuk memastikan bahwa penempatan ASN sesuai dengan program prioritas pembangunan nasional. "Penyesuaian itu mempertimbangkan untuk menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN hingga penataan ASN nasional secara menyeluruh," katanya.

2. Penyelesaian Tenaga Non-ASN

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN RB, Aba Subagja, juga menambahkan bahwa penundaan pengangkatan CPNS terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN melalui dua tahapan. CPNS yang belum berhasil dalam tahap pertama diberi kesempatan untuk ikut dalam tahap kedua, bahkan ada kesempatan perpanjangan hingga dua kali. Pemerintah juga sedang melakukan penataan ASN untuk memastikan struktur kepegawaian yang lebih efisien.

3. Transformasi Manajemen ASN

Penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK ini juga bertujuan mendukung agenda transformasi manajemen ASN, yang termasuk di dalamnya adalah transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Rini menjelaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan organisasi yang lebih lincah dan kolaboratif.

4. Evaluasi Proses Pengadaan CASN

Pemerintah juga mencatat beberapa masalah dalam proses pengadaan CASN 2024, termasuk keterlambatan penyelesaian seleksi dan pengadaan CPNS di beberapa instansi. Selain itu, ada usulan formasi yang disampaikan oleh pemerintah yang tidak optimal, yang tidak sesuai dengan data yang tercatat di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Instansi juga ada yang tidak mengusulkan formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan.

5. Bukan Kebijakan Efisiensi Anggaran

Rini menegaskan bahwa penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS ini bukan disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah masih perlu menyelesaikan pengumuman dan proses seleksi di berbagai instansi untuk memastikan bahwa pelamar yang sudah lulus seleksi tetap diangkat sebagai ASN.

Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian bagi Peserta

Penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 memiliki dampak yang cukup besar, terutama bagi ribuan peserta yang telah lolos seleksi.

Sejak pengumuman penundaan, banyak peserta yang kini berada dalam situasi sulit, mengingat mereka telah mengundurkan diri dari pekerjaan lama dengan harapan akan segera dilantik sebagai ASN.

Kini, mereka harus menghadapi ketidakpastian selama hampir satu tahun.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyoroti dampak ekonomi yang besar akibat penundaan ini.

"Kerugian penundaan pengangkatan CPNS sejak Maret sampai Oktober 2025 mencapai lebih dari Rp 6,76 triliun," ujarnya.

Para peserta yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan mereka kini berada dalam posisi menganggur hingga Oktober 2025.

Hal ini berisiko menyebabkan kerugian potensial yang cukup besar bagi individu tersebut, yang diperkirakan kehilangan pendapatan sekitar Rp 27 juta per orang, dengan asumsi rata-rata gaji ASN baru sekitar Rp 3 juta per bulan.

Efek Domino pada Ekonomi

Penundaan ini juga memicu efek domino terhadap perekonomian nasional. Bhima menjelaskan bahwa keputusan ini berpotensi meningkatkan angka pengangguran semu.

Dengan banyaknya peserta CPNS yang tidak memiliki pekerjaan sementara sektor swasta sedang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), jumlah pengangguran akan bertambah.

"Fungsi pembukaan CPNS adalah untuk menyerap tenaga kerja, terutama ketika sektor swasta sedang lesu." ucap Bhima.

"Jika mereka harus menunggu hingga Oktober 2025, maka ada dampak ekonomi yang cukup besar," kata Bhima. 

Selain itu, konsumsi rumah tangga juga akan terpengaruh karena ribuan calon ASN yang belum menerima gaji tidak dapat membelanjakan uang mereka secara normal. Hal ini bisa memengaruhi sektor ritel dan jasa yang bergantung pada daya beli masyarakat.

Harapan Masyarakat terhadap Pemerintah

Penundaan pengangkatan ini tidak hanya memengaruhi calon ASN, tetapi juga menciptakan ketidakpastian di kalangan masyarakat yang menantikan pembukaan lowongan CPNS dan PPPK.

Banyak pihak berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah administrasi dan penyelesaian formasi yang ada agar proses seleksi dan pengangkatan ASN bisa berjalan lebih lancar tanpa menimbulkan dampak ekonomi yang lebih besar lagi.

Dengan penyesuaian jadwal ini, diharapkan adanya upaya lebih lanjut untuk memastikan penataan ASN yang lebih efisien dan efektif, agar para calon ASN dapat segera mengisi posisi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan negara.

Namun, tantangan besar tetap ada, karena penundaan ini menyisakan ketidakpastian yang harus segera diatasi untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
 
 (TribunTrends.com/Kompas.com/Rachmawati)