TRIBUNTRENDS.COM - Cermati kunci jawaban dari soal-soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2024 Hukum.

Diketahui, SKB CPNS 2024 akan diselenggarakan mulai 9-20 Desember 2024.

Dalam artikel ini terdapat 25 contoh soal dan jawabannya bagi peserta CPNS 2024 yang telah lolos ujian SKD.

Baca juga: SKB CPNS 2024 Kemenag: Lengkap dengan 40 Contoh Soal dan Kunci Jawaban, Berikut Jadwal Ujiannya

Jadwal tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk CPNS Kejaksaan Tahun 2024:

• Pengumuman Hasil SKD CPNS (17 – 19 November 2024)
• Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT (20 November – 17 Desember 2024)
• Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT (20 – 22 November 2024)
• Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta (23 – 25 November 2024)
• Penarikan Data Final SKB CPNS (26 – 28 November 2024)
• Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT (29 November – 3 Desember 2024)
• Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT (4 – 8 Desember 2024)
• Pelaksanaan SKB CPNS (9 – 20 Desember 2024)
• Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS (17 Desember 2024 – 4 Januari 2025)
• Pengumuman Hasil CPNS (5 – 12 Januari 2025) 

1. Seperangkat aturan atau norma yang mengikat dan mengandung sanksi bila dilanggar, disebut dengan?

A. Aturan
B. Adat Istiadat
C. Hukum
D. Kesusilaan
E. Konvensi

2. Das Sollen artinya?

A. Apa yang seharusnya
B. Apa yang ada sekarang
C. Tidak harus
D. Lebih baik diharuskan
E. Tidak mutlak diharuskan

3. Das Sein artinya?

A. Apa yang seharusnya
B. Apa yang ada sekarang
C. Tidak ada
D. Lebih baik ditiadakan
E. Tidak mutlak diharuskan

4. Hukum yang mengatur tentang Negara dan penyelenggaraan pemerintahan adalah?

A. Hukum Tata Negara
B. Hukum Tata Kota
C. Hukum Tata Wilayah
D. Hukum Tata Tertib
E. Hukum Konstitusional

5. Hukum yang mengatur hubungan orang perorang disebut juga dengan?

A. Hukum Privat
B. Hukum Perorangan
C. Hukum Individualistic
D. Hukum Publik
E. Hukum Sanksional

6. Sedangkan hukum yang mengatur antara Negara dengan warganya disebut dengan?

A. Hukum Privat
B. Hukum Perorangan
C. Hukum Individualistic
D. Hukum Publik
E. Hukum Sanksional

7. Hukum pidana merupakan bagian dari?

A. Hukum Privat
B. Hukum Perorangan
C. Hukum Individualistic
D. Hukum Publik
E. Hukum Sanksional

8. Hukum perdata merupakan bagian dari?

A. Hukum Privat
B. Hukum Perorangan
C. Hukum Individualistic
D. Hukum Publik
E. Hukum Sanksional

9. Hukum Pidana yang mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi) disebut dengan?

A. Hukum Pidana Formil
B. Hukum Pidana Materiil
C. Hukum Pidana Sipil
D. Hukum Pidana Resmi
E. Hukum Pidana Prosedural

10. Sedangkan Hukum Pidana yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil?

A. Hukum Pidana Formil
B. Hukum Pidana Materiil
C. Hukum Pidana Sipil
D. Hukum Pidana Resmi
E. Hukum Pidana Prosedural

11. Yang bukan merupakan asas hukum acara pidana adalah?

A. Asas perintah tertulis
B. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur, dan tidak memihak
C. Asas memperoleh bantuan hukum
D. Asas terbuka, yaitu pemeriksaan tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk umum
E. Asas tertutup, yaitu pemeriksaan tindak pidana dilakukan tertutup dari publik

12. Yang berperan untuk menerima, menyelidiki, menyidik suatu tindak pidana adalah?

A. Hakim
B. Jaksa
C. Advokat
D. Polisi
E. Pengacara

13. Yang menjalankan fungsi pengecekan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan analisis bukti-bukti serta saksi untuk diajukan ke pengadilan?

A. Kehakiman
B. Kejaksaan
C. Kepolisian
D. Mahkamah Agung
E. Detektif

14. Arti dari P21 adalah?

A. BAP belum komplit
B. BAP telah lengkap
C. BAP perlu dilengkapi
D. BAP tidak harus lengkap
E. BAP belum disiapkan

15. Hak yg dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan tuntutan tsb jika telah dijalankan disebut dengan?

A. Abolisi
B. Amnesti
C. Ambassador
D. Hak hukum
E. Asimilasi

16. Setiap orang yg disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yg menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap?

A. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence)
B. Asas keadilan
C. Asas keterbukaan
D. Asas kriminalitas
E. Asas berbaik sangka

17. Segala perbuatan yg menghina atau menghalangi pengadilan dan administrasi hukum atau mengurangi martabat kewenangan persidangan disebut?

A. contempt of parliament
B. contempt of justice
C. contempt of court
D. contempt of judge
E. contempt of truth

18. Kebebasan mengambil keputusan di setiap situasi yg dihadapi menurut pendapatnya sendiri?

A. Disposisi
B. Diskresi
C. Disabilitas
D. Amnesti
E. Grasi 

19. Berkas/surat dari tergugat/termohon tentang tanggapan dari adanya replik penggugat/pemohon disebut dengan istilah?

A. Replik
B. Duplik
C. BAP
D. P21
E. Dokumen hukum

20. Satu hak dr terdakwa untuk menjawab surat dakwaan?

A. Eksekusi
B. Bantahan
C. Pleidoi 
D. Eksepsi 
E. Duplikasi

21. Wewenang dr kepala negara untuk memberi pengampunan thd hukuman yg telah dijatuhkan hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau mengubah sifat/bentuk hukuman dikenal dengan istilah?

A. Grasi
B. Amnesti
C. Abolisi
D. Rehabilitasi
E. Remedi

22. Juncto adalah istilah yang memiliki arti?

A. Berhubungan atau berkaitan dengan
B. Penghubung pihak-pihak yang berperkara
C. Hubungan baik antara dua pihak
D. Putus hubungan
E. Tak boleh berhubungan

23. Upaya hukum setelah adanya putusan dr Pengadilan Tingkat Kasasi disertai dng pendapat jika adanya kekhilafan hakim dl penerapan suatu putusan atau adanya bukti-bukti baru/novum yg belum pernah disampaikan dl persidangan (tingkat pertama, banding atau kasasi)?

A. Peninjauan Kembali (PK)
B. Peninjauan Ulang
C. Pembatalan Hukum
D. Amnesti
E. SP3

24. Laporan dr para ahli di bidang kehakiman, khusus laporan tentang pemeriksaan oleh para dokter, dan dalam perkara pidana?

A. Visum
B. Visum et repertum
C. Novum
D. General Report
E. Laporan khusus 

25. Yang bisa dijadikan subyek hukum adalah?

A. Manusia
B. Badan hukum
C. Manusia & Badan hukum
D. Warga Negara Asing
E. Warga Lokal

26. Berikut ini adalah hukum pidana, kecuali?

A. Hukuman Penjara
B. Hukuman mati
C. Hukuman cambuk
D. Hukuman Ganti rugi
E. Hukuman kurungan

27. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Atau Dekalarasi HAM ditandatangani pada tanggal?

A. 10 November 1948
B. 10 Desember 1948
C. 10 Oktober 1948
D. 10 Desember 1958
E. 10 November 1988

28. Berikut ini yang bukan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah?

A. Hak hidup
B. Hak mendapatkan pendidikan
C. Hak untuk bekerja
D. Hak mendapatkan persamaan di mata hukum
E. Hak melakukan sesuatu dengan bebas

29. Menurut Lembaga Amnesti Internasional, negara yang paling banyak melanggar HAM selama 50 tahun terakhir adalah?

A. Irak
B. Iran
C. Israel
D. Amerika Serikat
E. Belanda

30. Meskipun Amerika Serikat adalah Negara yang paling banyak dan paling parah melanggar HAM, namun kesan yang ada justeru AS dianggap sebagai Negara penjaga perdamaian dunia. Hal ini disebabkan oleh?

A. Masyarakat dunia buta politik
B. AS pintar menyembunyikan kejahatan HAM –nya
C. AS menguasai jaringan media internasional (baik cetak, maupun elektronik), dan dengan kekuatan media inilah AS mencitrakan dirinya sendiri sebagai Negara penjaga perdamaian, meskipunfaktanya  justru sebaliknya.
D. Masyarakat dunia menyukai AS
E. Masyarakat dunia takut menghadapi AS

31.  Kata “Demokrasi” berasal dari bahasa?

A. Sansekerta
B. Urdu
C. Yunani
D. Spanyol
E. Inggris

32. Arti kata “demos” dalam istilah Demokrasi adalah?

A. Politik
B. Negara
C. Kekuasaan
D. Pemerintahan
E. Rakyat

33. Arti kata “kratos” dalam istilah Demokrasi adalah?

A. Politik
B. Negara
C. Kekuasaan
D. Pemerintahan
E. Rakyat

34. Berikut ini adalah ciri-ciri Pemerintahan demokratis, kecuali?

A. Rakyat ikut terlibat dalam pembuatan keputusan politik
B. Hak-hak asasi rakyat diakui dan dilindungi
C. Media (Pers) mendapatkan kebebasan untuk mengontrol pemerintah
D. Adanya Pemilu yang bebas, jujur dan adil
E. Adanya pengekangan terhadap kebebasan berpendapat

35. Ketika seluruh rakyat memilih perwakilan melalui Pemilu untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka, maka demokrasi ini disebut dengan?

A. Demokrasi langsung
B. Demokrasi tak langsung
C. Demokrasi kebebasan
D. Demokrasi sesungguhnya
E. Demokrasi Perwakilan

36. Undang-undang Otonomi Daerah no.22 tahun 1999 telah diganti dengan?

A. Undang-Undang No. 32 tahun 2004
B. Undang-Undang No. 32 tahun 2005
C. Undang-Undang No. 33 tahun 2002
D. Undang-Undang No. 33 tahun 2004
E. Undang-Undang No. 32 tahun 2002

37. Tujuan Implementasi kebijaksanaan otonomi daerah (otonomi khusus) termasuk dalam hal pemekaran propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan di Indonesia dalam bidang pertahanan keamanan negara memiliki tujuan?

A. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
B. Menjamin terselenggaranya kerjasama antar daerah
C. Terpilihnya gubemur/bupati/walikota secara demokratis
D. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
E. Mereformasi birokrasi daerah

38. Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada?

A. Pemerintahan Kabupaten / Kota
B. Pemerintahan Propinsi
C. Pemerintahan Kecamatan
D. Pemerintahan Kelurahan
E. Tetap pada Pemerintahan Pusat

39. Menurut UU nomor 22 tahun 1999, di antara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomkan adalah?

A. Pendidikan
B. Pertanahan
C. Agama
D. Sosial
E. Keuangan

40. Kebijaksanaan mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah diatur dalam?

A. UU Nomor 25 tahun 2001
B. UU Nomor 25 tahun 2002
C. UU Nomor 35 tahun 2000
D. UU Nomor 35 tahun 1999
E. UU Nomor 25 tahun 2000

41. Lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi adalah?

A. Pengadilan Tinggi
B. Pengadilan Negeri
C. Mahkamah Agung
D. Mahkamah Konstitusi
E. Mahkamah Yudisial

42. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh lembaga Mahkamah Agung (MA) dan juga oleh badan peradilan di bawahnya seperti berikut, kecuali?

A. Peradilan Agama
B. Peradilan Militer
C. Peradilan Konstitusi
D. Peradilan Umum
E. Peradilan Tata usaha negara

43. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan, maka pelaksana tugas kepresidenan dipegang oleh?

A. Menlu, Mendagri, dan Menhankam
B. Mahkamah Agung
C. Panglima TNI dan Kapolri
D. Ketua DPR
E. Mendagri

44. Grasi dan Rehabilitasi yang diberikan Presiden, adalah dengan meperhatikan pertimbangan?

A. Kepolisian
B. Mahkamah Konstitusi (MK)
C. Mahkamah Agung (MA)
D. Wakil Presiden
E. DPR

45. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan?

A. Wakil Presiden
B. Dewan Perwakilan Rakyat
C. Majelis Permusyawaratan Rakyat
D. Mahkamah Agung
E. Mahkamah Konstitusi

46. DPR memiliki hak interpelasi. Adapun arti dari hak interpelasi adalah?

A. Hak meminta pertanggungjawaban pemerintah
B. Hak meminta keterangan dari pemerintah mengenai suatu kebijakan
C. Hak menyelidiki dugaan pelanggaran oleh pemerintah
D. Hak memakzulkan Presiden
E. Hak membekukan sementara sebagian kekuasaan Presiden

47. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah?

A. Melakukan inventarisasi pemasukan negara
B. Memeriksa pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab terhadap keuangan negara
C. Mencegah pelanggaran keuangan oleh pemerintah
D. Mencegah terjadinya korupsi di lembaga negara
E. Melaporkan pelanggaran oleh birokrat negara kepada kepolisian

48. Siapakah yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum?

A. Tentara Nasional Indonesia
B. Satuan Pengaman Nasional
C. Kepolisian Republik Indonesia
D. Departemen Hukum dan HAM
E. Departemen Keamanan

49. Contoh bentuk kegiatan SISHANKAMRATA adalah? 

A. Pertahanan Sipil (Hansip)
B. Keamanan Rakyat (Kamra)
C. Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)
D. TNI AU-AD-AL secara menyeluruh
E. Pemuda Bela Negara

50. Keputusan hakim terdahulu yang sering diakui dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang serupa disebut dengan istilah?

A. Rujukan
B. Yurisprudensi
C. Prudens
D. Konvensi
E. Rekondisi

51. Secara umum, dibentuknya hukum adalah bertujuan untuk?

A. Menciptakan sanksi bagi pelanggar hukum
B. Menciptakan keadilan sosial bagi individu
C. Menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat banyak
D. Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib
E. Memberikan hukuman setimpal bagi pelanggar

52. Hakikat norma hukum adalah bersifat memaksa. Maksud "memaksa" disini berarti?

A. Setiap orang dapat memaksakan keinginannya atas nama hukum
B. Asalkan ada payung hukum, seorang pejabat dapat memaksakan keinginannya kepada rakyat kecil
C. Sebelum memaksakan kepentingannya, suatu golongan harus berhasil terlebih dulu melahirkan dasar hukum yang membenarkan keinginannya tersebut
D. Penegak hukum boleh main paksa terhadap orang yang diduga melanggar hukum
E. Orang yang melanggar hukum atau yang tidak menaatinya dapat dikenakan sanksi

53. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk pada?

A. 16 Agustus 1945
B. 17 Agustus 1945 bertepatan dengan hari kemerdekaan
C. 18 Agustus 1945
D. 19 Agustus 1945
E. 20 Agustus 1944

54. Pada tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara Republik Indonesia telah dijelaskan dalam UUD 1945, yaitu seperti berikut ini, kecuali?

A. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
B. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan dibawah MPR
C. Indonesia memiliki sistem kontitusional
D. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR
E. Presiden dapat memberhentikan DPR bila ada pelanggaran

55. Rakyat sebagai unsur dari negara mengandung makna?

A. Orang-orang yang menerima nilai-nilai budaya dan falsafah negara
B. Penduduk asli yang secara turun temurun hidup dalam negara
C. Sekumpulan manusia yang hidup dalam wilayah suatu negara
D. Sekumpulan orang yang sedang berada dalam wilayah negara
E. Keturunan para pejuang kemerdekaan suatu bangsa

56. Ciri dari cabinet Presidensial adalah?

A. Presiden sebagai kepala negara
B. Menteri punya masa jabatan sama dengan Presiden
C. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara
D. Presiden sebagai kepala pemerintahan
E. Kedudukan cabinet setara dengan kedudukan parlemen

57. Pendapat yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang utuh dan eksklusif terhadap udara diatas wilayahnya adalah?

A. Konvensi Paris 1919
B. UU No.22 tahun 1999
C. Protokol Palermo
D. Konvensi Chicago 1944
E. Protokol Kyoto

58. Pemerintah berdasarkan atas sistem kontitusi, dan tidak berdasarkan konsep absolutisme. Konsep Absolutisme ini adalah?

A. Kekuasaan yang tidak membatasi
B. Kekuasaan yang dibatasi
C. Pembatasan kekuasaan
D. Kekuasaan yang tak terbatas
E. Kekuasaan tanpa didukung Undang-undang yang sah

59. Berapkah batas laut territorial suatu negara yang diakui secara hukum internasional saat ini?

A. 200 mil
B. 100 mil
C. 12 mil
D. 2 mil
E. 120 mil

60. Tokoh yang berpendapat bahwa bangsa adalah kesatuan budaya dan politik adalah?

A. Jacobsen & Lipman
B. Frederich Ratzel
C. Montesque
D. Albuquerque
E. John Dahl Tomasson

Kunci jawaban
1. C 
2. A 
3. B 
4. A 
5. A 
6. D 
7. D 
8. A 
9. B 
10. A 
11. E 
12. D 
13. B
14. B 
15. A 
16. A 
17. C 
18. B 
19. B 
20. D 
21. A 
22. A 
23. A 
24. B 
25. C 
26. D 
27. B 
28. E 
29. D 
30. C 
31. C 
32. E 
33. C 
34. E 
35. E 
36. A 
37. D
38. A 
39. C 
40. E 
41. C
42. C
43. A
44. C
45. B
46. B
47. B
48. C
49. C
50. B
51. D
52. E
53. C
54. E
55. C
56. D
57. D
58. D
59. C
60. A

( TribunTrends.com / TribunPadang.com )