Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.

Dalam Perpres tersebut, seorang presiden dibantu oleh 12 staf khusus, terdiri dari:

Sekretaris Pribadi Presiden; 

Juru Bicara Presiden; 

Bidang Hubungan Internasional; 

Bidang Informasi/Public Relation; 

Bidang Komunikasi Politik; 

Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

Bidang Komunikasi Sosial; 

Bidang Pangan dan Energi; 

Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah; 

Bidang Perubahan Iklim; 

Bidang Publikasi dan Dokumentasi; dan 

Bidang Bantuan Sosial dan Bencana.

Seluruh staf khusus presiden itu bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.