"Contoh soal kebijakan transparansi anggaran di mana di era Ahok itu dibuat secara transparan, publik bisa akses dan mengetahui setiap kebijakan anggaran pemprov, tapi pada masa kepemimpinan Anies hal itu justru ditiadakan."

Menurutnya, Anies dan Ahok lebih pantas untuk bersaing ketimbang berkolaborasi di Pilgub Jakarta 2024.

""Pasnya duel (bertanding saling mengalahkan satu sama lain) bukan duet. Selain soal aturan KPU (duetkan Anies dengan Ahok) tidak membolehkannya."

Kendati demikian, Darmadi mengaku tidak mau mendahului keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Ia berujar Megawati memegang sepenuhnya kewenangan untuk menenentukan sosok yang diusung PDIP di Pilkada 2024.

"Ketum kami dalam beberapa kesempatan bahkan kerap melontarkan kritik terhadap kepemimpinan Anies Baswedan misal soal kebijakan penebangan pohon di Monas untuk rencana gelaran Formula E waktu itu. Bukan tanpa alasan ketum kami mengkritik saat itu karena bagi PDIP Monas selain masuk sebagai cagar budaya tempat itu juga memiliki sakralitas yang tinggi di mana spirit kegotongroyongan menopang berdirinya Monas yang kita kenal saat ini," ujarnya.

"Ibu Mega juga bahkan menilai di bawah kepemimpinan Anies kala itu, Jakarta justru amburadul karena tidak masuk sebagai kota intelektual (city of intelect) sebagaimana penilaian dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada 2020 lalu," tambahnya.

Kata Anies soal Peluang Maju pada Pilkada Jakarta

Isu majunya Anies pada Pilkada Jakarta 2024 memunculkan beragam reaksi.

Sejumlah pihak menganggap Anies "turun kasta" apabila kembali bersaing memperebutkan kursi nomor satu di Jakarta.

Pasalnya, Anies juga sempat maju pada Pilpres 2024 meski akhirnya kalah dari Prabowo Subianto.

Terkait hal itu, Anies pun buka suara.

Ia menyebut Pilpres 2024 dapat diibaratkan sebagai kontestsi tertinggi dalam dunia politik.

“Karena kompetisi Pilpres itu bila dianalogikan sebagai sebuah level, maka itu level yang sebuah negara tidak ada yang lebih tinggi kalau disebut kompetisi itu,” katanya.

Anies pun mencontohkan pada saat ini Prabowo Subianto telah ditetapkan menjadi presiden terpilih 2024-2029 lewat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).