TRIBUNTRENDS.COM - Seorang kepala desa di Bojonegoro, Jawa Timur mantap maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Dengan niatnya itu, Kades Edi Sampurno bakal menghadapi Wakil Bupati Bojonegoro, Budi Irawanto.

Edi mengatakan, menjadi bupati merupakan hak semua warga.

Baca juga: Tak Ingin Jadi Wakil Lagi, Budi Irawanto Mantap Maju di Pilkada Bojonegoro 2024 Saya Akan Nyalon

Salah satu kepala desa (kades) di Kabupaten Bojonegoro memutuskan maju sebagai calon bupati di Pilkada Bojonegoro 2024 mendatang.

Kades itu bernama Edi Sampurno. Dia orang nomor wahid di desa ring satu industri minyak dan gas (migas) Pertamina. Yakni, Desa Campurejo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro.

Edi sapannya mengaku tak akan "awu-awu" atau main-main dalam berkontes sebagai calon bupati di Pilkada Bojonegoro 2024.

Dia menandaskan, bakal amat serius dalam kontestasi politik itu.

Beberapa nama kompetitornya dalam Pilkada Bojonegoro 2024 seperti Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro periode 2018-2023 Anna Muawanah dan Budi Irawanto, tak membuatnya gentar.

Baca juga: Partai Golkar dan PAN Kompak Usung Bobby Nasution ke Pilkada Sumut 2024, Bagaimana dengan Gerindra?

"Mencalonkan diri sebagai bupati adalah hak semua warga," ujarnya kepada Tribunjatim.com, Jumat (19/4/2024) pagi.

Dia menyebut, hak mencalonkan diri sebagai Bupati Bojonegoro itu tidak "ujug-ujug" diambil olehnya.

Dia juga mengklaim, keputusannya untuk naik level itu bukan keinginan pribadi belaka.

"Melainkan, juga didasari oleh adanya permintaan dari masyarakat," imbuh Kades Campurejo dua periode ini.

Ditanya apa alasan kuatnya ingin memimpin Kabupaten Bojonegoro, Edi belum memaparkan banyak. Pada intinya, dia ingin memakmurkan segenap masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Lebih lanjut, alumni Unversitas Bojonegoro ini mengemukakan, akan menunggu pinangan partai politik (parpol) untuk keperluannya maju sebagai calon bupati dalam Pilkada Bojonegoro 2024.

Untuk menggaet pinangan tersebut, Edi menyebut, dirinya sudah menjalani komunikasi dengan para petinggi partai politik (parpol) di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional.