TRIBUNTRENDS.COM - Viral di media sosial, 13 personel Satpol PP di Garut bikin video deklarasi dukung Gibran Rakabuming Raka.

Siapa sangka, aksi 13 personel Satpol PP ini malah membuat nasib mereka menjadi buruk.

Pasalnya 13 pesonel Satpol PP ini terbukti tidak netral.

Kini 13 personel Satpol PP tersebut mendapat sanksi dari atasan.

Baca juga: PILU Satpol PP Kota Bandung, Niatnya Amankan Bentrok Malah Disiram Minyak Panas oleh PKL: Ya Allah

Tak main-main, ada dari mereka yang tak akan mendapat gaji selama tiga bulan lamanya.

Hal ini disampaikan Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menanggapi video viral aksi dukungan 13 anggota Satpol PP di Garut itu.

Menurut Bey Machmudin, setiap aparatur harus netral dalam momen Pemilu 2024.

Maka sanksi tegas yang diberikan kepada 13 oknum Satpol PP menjadi peringatan bagi perangkat daerah di Jabar lainnya baik yang berstatus ASN maupun Non-ASN supaya menjunjung tinggi netralitas.

"Pertama, Satpol PP itu aparatur daerah, perangkat daerah harus netral,"

"Kedua, saya mendapat laporan mereka sudah mendapat sanksi, jadi sudah sesuai mekanismenya," kata Bey Machmudin disela kunjungan kerjanya di RSUD Sumedang, Kabupaten Sumedang, Rabu (3/1/2024).

Salah satu sanksinya, ujar Bey, salah seorang di antaranya tidak mendapatkan gaji selama tiga bulan.

"Dan yang lainnya satu bulan tidak mendapatkan gaji, nanti kalau melakukan lagi sanksinya bisa lebih berat," tutur Bey.

Baca juga: Buntut Panggilan ke Gibran, TKN Bakal Laporkan Ketua hingga Anggota Bawaslu ke DKPP, Ini Alasannya

Pemerintah Daerah Provinsi Jabar pun bersama berbagai elemen telah mendeklarasikan "Jabar Anteng" untuk Pemilu 2024 yang aman, netral, dan tenang.

Deklarasi Jabar Anteng ini sudah dilaksanakan di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung pada Sabtu (18/11/2023), yang dihadiri perwakilan seluruh pemda kabupaten/ kota, unsur TNI/Polri, forkopimda, partai politik serta tokoh masyarakat.

Kata "Anteng" sendiri akronim dari aman, netral, tenang.

Deklarasi ini menandakan semua pihak sepakat Pemilu 2024, baik Pilpres, Pileg, Pemilihan Anggota DPD, dan Pemilihan Kepala Daerah harus berjalan dengan aman, damai, dan lancar.

Sebelumnya ramai di berbagai platform media sosial beredar video berdurasi sekitar 19 detik menampilkan sebanyak 13 anggota Satpol PP Kabupaten Garut menyatakan dukungannya terhadap cawapres Gibran Rakabuming Raka.

Dengan dipimpin satu orang, mereka yang menyebut dirinya dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan dengan menyebut nama Gibran Rakabuming Raka.

Wapres RI, Maruf Amin Sarankan Menteri yang Maju Pilpres untuk Mundur dari Jabatan: 'Ganggu Kinerja'

Sementara itu, Wakil Presiden RI, Maruf Amin sarankan agar menteri yang maju Pilpres untuk mundur dari jabatannya.

Bukan tanpa alasan, Maruf Amin menilai jika menteri maju pilpres bisa berpotensi melanggar banyak aturan.

Untuk itulah Maruf Amin menyarankan agar menteri yang maju Pilpres untuk mundur dari jabatannya.

“Kalau ternyata hasil evaluasi itu justru (aturan) banyak dilanggar, maka sebaiknya kembali saja seperti dulu, (menteri maju pilpres) mundur,” kata Ma’ruf dalam program Satu Meja Kompas TV, dikutip Jumat (29/12/2023).

Ma’ruf memahami bahwa aturan yang ada saat ini menyebutkan bahwa menteri maju pilpres tak harus mundur, tetapi wajib cuti saat kampanye.

Baca juga: Mantan Menteri dan Pejabat Serang Jokowi, Ungkit Masa Lalu, Presiden Bantah: untuk Apa Diramaikan?

Menurut Ma’ruf, ada dua hal penting yang harus diperhatikan kaitannya dengan menteri maju pilpres.

Pertama, apakah menteri tersebut tetap bekerja dengan baik selama tahapan pemilihan berjalan.

Kedua, apakah ada indikasi menteri itu menyalahgunakan jabatan atau terindikasi menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.

Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya pelanggaran, ia menyarankan supaya aturan terkait ini direvisi.

“Supaya tidak ada pelanggaran ke mana-mana, tidak ada pekerjaan yang dikorbankan atau dia menyalahgunakan jabatan,” ujarnya.

Sebab, ada menteri yang maju sebagai capres dan cawapres, ada pula yang menjadi bagian dari tim sukses (timses).

Meski begitu, Ma’ruf bilang, situasi ini belum tentu mengganggu kinerja kabinet.

Katanya, sejauh ini rapat kabinet berjalan dengan normal.

Berbagai pekerjaan dilaksanakan dengan baik oleh para menteri, pun dilaporkan ke presiden dan wakil presiden.

Menurut Ma’ruf, perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk mengetahui dampak dari keterlibatan para menteri di pilpres dengan kinerja masing-masing.

Baca juga: Jubir AMIN Dukung Pilpres 2 Putaran, Singgung Kualitas, Sindir Paslon 2: Usaha Terakhir & Putus Asa

“Kinerjanya terganggu enggak, itu yang perlu data, perlu hitung-hitungannya,” katanya.
Lebih lanjut, Ma’ruf meminta masyarakat turut memantau jalannya Pilpres 2024.

Termasuk, mengawasi para menteri yang ikut berkontestasi.

“Apakah dia menjalankan sesuai peraturan, kapan dia harus cuti ketika kampanye, kapan dia sebagai pejabat untuk tidak menyalahgunakan jabatannya, saya kira itu pengawasannya harus dari publik,” tuturnya.

Adapun Pemilu Presiden 2024 diramaikan oleh tiga pasangan capres-cawapres.

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tercatat sebagai pasangan capres-cawapres nomor urut 1.

Keduanya didukung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.

Lalu, capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Selanjutnya, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyanding nomor urut 3.

Capres-cawapres ini didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Saat ini, tahapan Pemilu 2024 memasuki masa kampanye.

Masa kampanye pemilu bakal berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Setelah masa kampanye, pemilu akan memasuki masa tenang selama tiga hari yakni 11-13 Februari 2024.

Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.

Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Artikel ini diolah dari TribunJateng.com dan Kompas.com