Sementara itu pasangan Prabowo-Gibran masih kokoh sebagai peraih elektabilitas tertinggi dibandingkan 2 pasangan lainnya.

Direktur Eksekutif ICRC Hadi Suprapto Rusli melaporkan bahwa elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran saat ini mencapai 37,3 persen.

Sementara itu, pasangan Ganjar-Mahfud menempati peringkat kedua dengan elektabilitas sebesar 33,5 persen.

Lalu pasangan Anies-Muhaimin berada di posisi ketiga dengan persentase elektabilitas sebesar 24,1 persen.

"Swing voter ada di angka 5,1 persen," kata Hadi dalam paparannya di Jakarta Pusat, Selasa (21/11).

Hadi menjelaskan bahwa serangan besar-besaran yang dilancarkan oleh pasangan Ganjar-Mahfud terhadap pemerintahan Jokowi dapat berdampak negatif pada elektabilitas pasangan tersebut.

Namun, di sisi lain, jika kritik tersebut disampaikan secara konsisten, hal ini juga berpotensi menurunkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi.

Menurut Hadi, situasi ini juga dapat menjadi keuntungan bagi pasangan Anies-Muhaimin.

"Jika tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi di bawah 60 persen, maka yang akan diuntungkan adalah pasangan Anies-Muhaimin. Sehingga pasangan Anies-Muhaimin akan mengalami kenaikan tingkat elektabilitasnya," katanya.

Hadi juga berpendapat bahwa saat ini pasangan Ganjar-Mahfud kesulitan memperoleh efek elektoral dari masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi.

Hal ini disebabkan karena partai koalisi Ganjar-Mahfud masih berada di dalam kabinet Jokowi.

"Saat ini publik mengetahuinya bahwa partai-partai yang berkoalisi di pasangan Ganjar-Mahfud masih berada di Kabinet Jokowi-Ma'ruf," ucapnya.

ICRC merupakan lembaga survei yang terdaftar di Asosiasi Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI).

Penelitian oleh ICRC dilaksanakan pada tanggal 12-16 November 2023 dengan melibatkan 1.230 responden menggunakan metode stratified random sampling.

Wawancara survei dilakukan melalui telepon, dengan margin of error sekitar 2,79 persen.

Baca juga: Rebutan Suara, Strategi Tiga Capres di Pilpres: Bidik Anak Muda, Sasar Pulau Jawa, Kiprah di Politik