"Tunggu tanggal mainnya, tunggu tanggal mainnya nanti akan diumumkan," kata Nusron di Sekretariat Bersama (Sekber) TKN Prabowo-Gibran, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (17/11/2023).

Lebih lanjut, Nusron menambahkan bahwa nantinya nama Ketua TKD Prabowo-Gibran Jawa Timur akan diumumkan dalam waktu yang tepat.

"Pokoknya kan kita maintanance satu satu supaya teman-teman bisa silaturahmi terus," ujar Nusron.

Prabowo-Gibran Tak Perlu Cemas? Survei Sebut Responden Tak Terpengaruh Isu Politik Dinasti Meningkat

Benarkah Prabowo-Gibran tak perlu mengkhawatirkan isu politik dinasti? Berikut hasil survei Indikator Politik Indonesia tentang kekhawatiran responden soal isu tersebut.

Peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan hasIl survei terbaru bertajuk 'Efek Gibran dan Dinamika Elektoral Terkini'.

Hasil suveri terbaru Indikator Politik Indonesia itu disampaikan secara virtual pada Minggu (12/11/2023).

Menurutnya, responden yang mengaku tidak khawatir dengan isu politik dinasti meningkat dari survei sebelumnya.

"Ada 42,9 persen masyarakat yang merasa isu politik dinasti tidak terlalu mengkhawatirkan, biasa saja,” kata dia, dikutip Antara.

Jika dibandingkan dengan hasil survei 16-20 Oktober, yakni sebesar 33,7 persen, dan pada November menjadi 42,9 persen, jumlah responden yang tidak mengkhawatirkan isu tersebut meningkat.

Baca juga: Hasil Survei Poltracking: Elektabilitas Prabowo-Gibran Naik, Ungguli Ganjar-Mahfud & Anies-Cak Imin

Sedangkan, responden yang mengaku khawatir terkait politik dinasti sebanyak 39,2 persen.

Jumlah itu kata dia mengalami penurunan jika dibandingkan temuan Oktober.

“Pada rentang 16-20 Oktober, terdapat 47,9 persen yang merasa khawatir soal politik dinasti. Pada awal November, terjadi sedikit penurunan, menjadi 39,2 persen,” ujarnya dikutip dari Kompas.tv.

Berkaca dalam hasil survei yang sama, mayoritas responden juga berpendapat bahwa politik dinasti tidak akan mengganggu demokrasi, karena pesta demokrasi dilakukan secara langsung oleh rakyat.

“Sekitar 52,6 persen lebih berpendapat politik dinasti tidak menjadi persoalan selama masih melalui proses pemilu secara langsung oleh rakyat.”