TRIBUNTRENDS.COM - Setelah diumumkan jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka langsung gerak cepat pamit dari PDIP.

Kendati keputusannya menjadi cawapres Prabowo Subianto menuai kontroversi, namun nampaknya Gibran Rakabuming Raka sudah mantap dengan pilihannya.

Bahkan kini putra Presiden Jokowi tersebut dikabarkan bakal segera pamit dari PDIP.

Baca juga: Mahfud MD Disebut Pertebal Keunggulan Ganjar Pranowo di Jatim, Rekam Jejak Politik jadi Nilai Tambah

Kabar tersebut disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD, Sunanto mengaku mendapat informasi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka akan mundur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Informasinya dia mau mengundurkan diri, Mas Gibran dari partai."

"Tunggu saja," kata Sunanto di Media Center TPN, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Politikus PDIP ini menjelaskan biasanya seorang kader dilakukan pemecatan melalui mekanisme partai.

"Selama ini kan ada dewan kehormatan partai.

Jadi yang selama ini dilakukan biasanya ada sidang kode etik baru ada proses pemecatan," ujar Sunanto.

Namun, Sunanto menyebut Gibran belum dilakukan pemecatan karena belum resmi menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

"Selama ini belum ada karena cawapres orang lain kan belum didaftarkan," ungkapnya.

Menurutnya, Gibran secara otomatis akan mundur dari PDIP bila didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Baca juga: PDIP Tak Mau Buru-buru Pecat Gibran: Bisa Saja Batal Jadi Cawapres Prabowo, Tunggu 25 Oktober

"Jadi secara otomatis itu kalau sudah didaftarkan," tuturnya.

Gerindra akan Komunikasi dengan PDIP

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya akan berkomunikasi dengan PDIP terkait deklarasi Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Diketahui Gibran Rakabuming yang juga putra sulung Presiden Jokowi merupakan kader dari PDIP.

Sementara itu Koalisi Indonesia Maju telah resmi mendeklarasikan mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 mendatang.

"Soal masalah itu nanti kita akan komunikasi (dengan PDIP)," kata Dasco kepada awak media kata di hotel Darmawangsa, Senin (23/10/2023).

Dasco mengatakan saat ini Koalisi Indonesia Maju tengah fokus menyiapkan persyaratan capres dan cawapres Prabowo-Gibran.

"Kita masih fokus soal persyaratan capres dan cawapres," tegasnya.

Adapun untuk persyaratan capres, dikatakan Dasco, saat ini telah dilengkap termasuk mengajukan surat izin kepada Presoden Jokowi mengingat Prabowo adalah Menteri Pertahanan RI.

"Kalau surat izin untuk maju menjadi calon presiden sudah diajukan dan alhamdulillah.

Dan izin cuti alhamdulillah juga sudah diajukan," tegasnya.

Gibran Nekat Jadi Cawapres Prabowo, Padahal Masih Berstatus Kader PDIP, Pengamat: 'Tidak Beretika!'

Keputusan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam dari pengamat politik.

Pakar Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto menyebut tindakan anak Presiden Jokowi tersebut tidak beretika.

Lantas seperti apa penjelasan sang pengamat mengenai keputusan nekat Gibran tersebut?

Baca juga: Gibran Rakabuming Bisa Batal jadi Cawapres Prabowo? Belum Kembalikan KTA PDIP, FX Rudy: Belum Final

Seperti diketahui, Gibran telah dideklarasikan menjadi Cawapres Prabowo atas kesepakatan partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang didalamnya tidak ada PDIP.

Sedangkan, hingga saat ini, Gibran masih menjadi kader PDIP.

"Prinsipnya calon presiden dan cawapres kalau dibaca dari konstitusi kan diajukan oleh parpol atau gabungan parpol.

Jadi dia diajukan partai, kalau begitu Gibran diajukan oleh parpol tertentu.

Padahal Gibran ini adalah kader partai lain, yakni PDIP," ujarnya saat ditemui TribunSolo.com, Selasa (24/10/2023).

Baca juga: Daftar Capres-Cawapres Bareng Prabowo Rabu 25 Oktober, Gibran Izin Tak Masuk Kerja Dua Hari

"Secara logis, dia tidak lagi jadi kader PDIP, karena tidak boleh dalam diri seseorang memiliki dua kartu anggota partai politik, logikanya gitu," sambungnya.

Karena hal itulah, jika dilihat dari segi etika politik, menurut Agus, langkah yang diambil Gibran dinilai tidak pantas.

Agus menambahkan yang tidak beretika tidak hanya Gibran.

Melainkan seluruh parpol anggota KIM bahkan Prabowo sendiri.

Alasannya karena baik Prabowo maupun KIM sudah tahu, Gibran masih jadi kader PDIP, namun tetap digaet jadi cawapres Prabowo.

"Kalau itu Gibran merasa sudah sesuai etik, ya silahkan, kan publik juga punya cara sendiri untuk mengukur.

Karena etika itu sangat subjektif, kalau secara umum itu tidak etik, karena partainya berbeda," terangnya.

"Tapi, saya mau katakan yang tidak beretika tidak hanya Gibran, partai yang mengusung termasuk Prabowo juga.

Karena sudah tahu masih jadi kader partai lain, diambil, dirayu hanya untuk elektabilitas, gara-gara anak presiden," sambungnya.

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com dan TribunSolo.com