TRIBUNTRENDS.COM - Baru-baru ini, pemerintah Korea dikritik keras oleh media domestik terkait keterlambatan pembayaran gaji BTS.

Menurut Korean media outlets, BTS membantu mempromosikan citra Korea ketika tampil di sesi Majelis Umum PBB ke-76.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook tidak hanya sebagai Utusan Khusus Presiden tetapi juga sebagai artis karena mereka berpidato dan membawakan lagu 'Permission To Dance'.

Pada 14 Oktober 2021, Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea mengklarifikasi bahwa pemerintah Korea telah menandatangani service contract dengan BTS sebelum mereka tampil di PBB pada bulan September.

Pertunjukan itu ditayangkan pada 20 September 2021, dan BTS telah dikonfirmasi telah menyelesaikan misi dan memenuhi syarat untuk pembayaran.

Namun, karena beberapa masalah administrasi, Pemerintah Korea Selatan kesulitan untuk melakukan pembayaran, namun tetap berusaha yang terbaik untuk membayar sesegera mungkin.

Baca juga: Beber V BTS Tak Kencan dengan Putri Konglomerat Paradise Group, Fans Bongkar Sederet Bukti Ini

Baca juga: Tingkah Kocak Chris Martin Nyanyikan Lagu J-Hope Bikin Member BTS Ngakak, RM: Kok Kamu Tahu Semua

Dilansir dari KBIZoom, pada Jumat (15/10/2021), kontroversi muncul ketika Kim Seung Soo  (anggota Majelis Nasional Korea) ditanya apakah Pemerintah telah membayar biaya sebesar 717 juta won ($600.000) atau kurang lebih Rp 8,5 miliar kepada BTS.

Saat itu, Park Jung Ryeol (pejabat di Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata) menjawab bahwa uang itu belum dibayarkan.

Namun, tidak lama kemudian, pada 1 Oktober, Tak Hyun Min ( sekretaris pers dari partai yang berkuasa) kesal atas berita tersebut.

Tak mengkonfirmasi bahwa jumlah 717 juta won termasuk biaya tiket pesawat, hotel, makan, untuk 7 anggota BTS dan 49 karyawan lainnya selama perjalanan bisnis ke New York telah dibayarkan.

Ketidakkonsistenan pernyataan dari kedua belah pihak menyebabkan publik Korea memperdebatkan apakah ada misteri seputar insiden itu.

Pada hari ini, Tak Hyun Min kembali menanggapi.

Ia mengklarifikasi sekali lagi tentang apa yang terjadi.

Tak Hyun Min menyinggung pembayaran masih diproses dan tegaskan pihak bersangkutan tak mempermasalahkan.

“Ini adalah posisi pemerintah dan agensinya bahwa keputusan pembayaran tidak berbeda dengan pembayaran.