Pemkab Klaten Tegaskan Komitmen Perlindungan Perempuan dan Anak Lewat Peluncuran UPTD PPA

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNTRENDS.COM, KLATEN - Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak kembali ditegaskan melalui peluncuran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). 

Peluncuran ini dilaksanakan pada Rabu (30/4/2025) oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, didampingi Wakil Bupati Benny Indra Ardhianto. Secara simbolis peluncuran tersebut ditandai dengan pemukulan gong dihadapan tamu undangan yang hadir di Halaman Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DISSOSP3APPKB) Klaten. 

Acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah Retno Sudewi, perwakilan UNICEF wilayah Jawa Naning Puji Yulia Ningsih, jajaran OPD, camat, serta tamu undangan lainnya. 

UPTD PPA yang berada di bawah naungan DISSOSP3APPKB Klaten ini dibentuk sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam sambutannya, Bupati Hamenang menekankan bahwa tanggung jawab dalam mengoperasikan layanan ini tidak bisa dibebankan pada satu instansi saja. Diperlukan kolaborasi antar lintas sektor, mulai dari tingkat provinsi hingga ke desa.

"Unit ini merupakan layanan penting dalam menegaskan peran Pemkab Klaten dalam melindungi perempuan dan anak. Kita tahu, saat ini secara trend angkanya (kekerasan perempuan dan anak) meningkat. Karena itu diperlukan kerja sama antar stakeholder," ujarnya.

UPTD PPA ini menjadi representasi nyata keseriusan Pemkab Klaten dalam mengatasi persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Selain peluncuran UPTD PPA, Pemkab Klaten sebelumnya juga telah menjalankan berbagai program pendukung seperti pembentukan Desa Layak Anak (DLA) dan Kecamatan Layak Anak (KLA), yang menjadi upaya berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

"Tentu kami akan terus berbenah, apa yang sudah ada terus kami tingkatkan dan evaluasi. Sehingga ke depan, permasalahan ini dapat tertangani di tingkat desa maupun kecamatan," pungkasnya. (*)