Daftar Kebijakan & Program Andalan Ridwan Kamil yang telah Dibredel Dedi Mulyadi di Jawa Barat

Daftar Kebijakan & Program Unggulan Ridwan Kamil yang Dibredel Dedi Mulyadi di Jabar: Ini Alasannya!

TRIBUNTRENDS.COM - Inilah daftar kebijakan dan program andalan dari Mantan Gubernur Ridwan Kamil yang kini dibredel alias dihapus oleh Gubernur Dedi Mulyadi di Jawa Barat.

Menjadi langkah terobosan dalam masa kepemimpinannya, Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih telah memutuskan untuk menghapus sejumlah program dan kebijakan andalan yang dilaksanakan oleh gubernur sebelumnya, Ridwan Kamil.

Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Dedi menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan penyegaran dalam pemerintahan.

Dalam hal ini, ia ingin memastikan keberlanjutan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan begitu, keluhan masyarakat bisa segera diterima oleh pemerintah daerah Jawa Barat yang kini ia pimpin. 

Berikut daftar kebijakan dan program andalan dari Ridwan Kamil yang kini dibredel oleh Dedi Mulyadi di Jawa Barat:

1. Program Sekoper Cinta

Selain itu, Bey juga membubarkan Sekoper Cinta, program yang bertujuan untuk memberdayakan ibu rumah tangga agar mandiri secara ekonomi.

Program ini bertujuan memperkuat peran ibu rumah tangga dalam perekonomian keluarga, namun dinilai kurang berdampak besar. 

Oleh karena itu, Bey memilih untuk mengurangi dan mengalihkan fokus pada program yang dinilai lebih relevan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

2. Penghapusan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ)

Dedi juga berencana untuk menghapus Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) yang sebelumnya berfungsi untuk akselerasi berbagai dinas di Pemprov Jabar.

Tim ini, meskipun sudah dibubarkan oleh Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, masih ada di sejumlah OPD, termasuk Badan Kepegawaian, dan berperan dalam sejumlah program teknis seperti tim IT di dinas-dinas terkait.

Dedi mengungkapkan keheranannya atas keberadaan tim ini, yang memiliki kewenangan dalam memberi rekomendasi kebijakan.

"Kok operator bisa ada di kebijakan?" ucap Dedi, yang menilai bahwa keberadaan tim tersebut tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dan fungsi pemerintahan yang lebih terstruktur.

3. Penghapusan Program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni)

Dedi Mulyadi menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan di Jawa Barat, ia akan fokus pada pembangunan rumah tidak layak huni yang bersumber dari APBD Jabar.

Program ini sempat terhambat karena adanya ketentuan mengenai sertifikat dan pembatasan kawasan kumuh yang diatur oleh gubernur sebelumnya.

Dedi pun menegaskan bahwa ia akan mencabut keputusan tersebut dan menyederhanakan proses pembangunan rumah untuk warga miskin.

"Nanti saya cabut keputusan gubernur yang terdahulu. Saya tidak akan lagi ngomongin apakah ada sertifikat atau tidak. Pokoknya setiap rumah rakyat miskin akan dibangun," ujar Dedi.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan perumahan layak tidak terhambat oleh prosedur yang dianggap membingungkan atau tidak relevan.

4. Jabar Quick Response & PIPPP, Pembaruan Kebijakan oleh Pj Gubernur Bey Machmudin

Sebelum Dedi Mulyadi menjabat, Pj Gubernur Bey Machmudin juga telah menghapus sejumlah program yang diluncurkan oleh Ridwan Kamil, termasuk Jabar Quick Response (JQR) dan Tim Penasehat Investasi Pemerintah Provinsi (PIPP).

JQR, yang berfungsi sebagai lembaga bantuan kemanusiaan dan pertolongan pertama untuk warga Jabar, kini dikembalikan kepada dinas terkait seperti Dinsos, Dinkes, dan BPBD, serta dikelola melalui aplikasi Sapawarga.

Bey menjelaskan bahwa pengembalian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD), memastikan bahwa setiap dinas menjalankan fungsi utamanya dengan lebih maksimal.

Menyongsong Pemerintahan yang Lebih Efisien dan Tepat Sasaran

Dengan langkah-langkah ini, Dedi Mulyadi berusaha untuk menyusun ulang kebijakan yang lebih tepat guna dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Ia ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan dampak positif, tanpa terjebak dalam birokrasi yang rumit atau program-program yang kurang relevan.

Penghapusan dan penyesuaian kebijakan ini mencerminkan visi Dedi untuk menjalankan pemerintahan yang lebih efisien dan terfokus pada masalah-masalah utama, seperti kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, yang menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya di Jawa Barat.

Langkah-langkah ini meskipun berisiko menimbulkan kontroversi bagi sebagian pihak yang merasa program-program tersebut memiliki kontribusi positif, diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Jawa Barat.

Keputusan-keputusan ini juga memperlihatkan komitmen Dedi Mulyadi untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

(TribunTrends.com/Kompas.com/Reni Susanti)