Siapa yang Sebenarnya Bertanggung Jawab Atas Banjir Jabodetabek? Dedi Mulyadi Sentil PTPN, 1 Tewas

TRIBUNTRENDS.COM - Baru-baru ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bereaksi terkait banjir parah yang sedang terjadi di kawasan Jabodetabek.

Banjir yang melanda Jabodetabek ini menelan satu korban jiwa yakni seorang warga dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sebagai gubernur, Dedi Mulyadi lantas menyinggung soal alih fungsi lahan yang marak terjadi di Kawasan Puncak Bogor. 

Diduga alih fungsi lahan yang terjadi di Kawasan Puncak menjadi salah satu pemicu banjir setinggi empat meter di sejumlah daerah di Jabodetabek. Menurutnya, banjir yang baru saja terjadi di Jabodetabek ini tak wajar, terutama banjir di Bogor.

Lantas, Dedi Mulyadi langsung menyentil PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Jawa Barat, terutama yang mengelola Kawasan Puncak, Bogor.

Kawasan Puncak, Bogor yang dulu dikenal sebagai daerah resapan air kini telah banyak mengalami perubahan penggunaan lahan, dari yang semula ditanami tanaman perkebunan teh menjadi area lain yang mengurangi kapasitas penyerapan air tanah.

“Banjir yang terjadi kali ini sangat tidak wajar. Terutama di daerah Puncak, yang kini banyak mengalami alih fungsi lahan,” ujar Dedi, menanggapi bencana yang menghantam daerah tersebut.

Dedi menegaskan bahwa lebih dari 1.000 hektar lahan perkebunan teh yang dulu menjadi bagian dari ekosistem alami di Puncak telah dialihfungsikan.

Pengurangan lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai penyangga alam ini berpotensi mengurangi kemampuan kawasan tersebut dalam menyerap air, yang pada akhirnya berdampak pada terjadinya banjir besar.

Sungai Jayanti di Cisarua, Puncak, yang meluap beberapa hari lalu, menjadi salah satu contoh bagaimana perubahan lingkungan tersebut berujung pada bencana alam.

“PTPN harus bertanggung jawab dan segera menghentikan segala bentuk alih fungsi lahan di Puncak," tegasnya.

Dedi juga mengingatkan bahwa pohon teh yang ditanam di Puncak sejak masa kolonial Belanda tidak hanya memiliki tujuan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai bagian dari upaya konservasi dan perlindungan lingkungan.

Dalam pandangannya, keberlanjutan ekosistem harus lebih diutamakan daripada keuntungan jangka pendek yang dihasilkan dari konversi lahan.

Banjir yang terjadi pada Minggu, 2 Maret 2025, mengakibatkan kerusakan parah, dengan 28 desa di 16 kecamatan di Kabupaten Bogor dilanda bencana hidrometeorologi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor mencatat kerugian yang cukup besar akibat banjir ini, dan warga setempat harus menghadapi kerusakan infrastruktur dan kehilangan harta benda.