Muhammadiyah Sudah Tetapkan Awal Ramadhan 2025, Kemenag Gelar Sidang Isbat Besok, Akankah Berbeda?

Kementerian Agama (Kemenag) akan gelar sidang isbat untuk menentukan awal puasa Ramadhan 2025, sementara itu Muhammadiyah sudah menentukan tanggalnya

TRIBUNTRENDS.COM - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat untuk menentukan awal puasa Ramadhan 2025.

Sementara itu, Muhammadiyah sudah menentukan awal Ramadhan 2025 jatuh pada Sabtu (1/3/2025).

Akankah ada perbedaan awal puasa pada Ramadhan 1446 Hijriah?

Baca juga: Jelang Ramadhan 2025, Nasib Bisnis Mukena dan Jilbab Syahrini, Usaha Istri Reino Barack Bangkrut?

Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) awal Ramadhan 1446 Hijriah atau tahun 2025, di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, pada Jumat (28/2/2025) besok.

Apakah akan ada perbedaan awal puasa Ramadhan 2025?

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah bertepatan dengan 1 Maret 2025 Masehi.

Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sayuti, dalam konferensi pers menuturkan bahwa penerapan ini sesuai dengan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

"Berdasarkan hasil hisab, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan, 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025," ucapnya dalam konferensi pers.

Selain itu, PP Muhammadiyah juga mengumumkan hari raya Lebaran atau Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah yang bertepatan pada Senin, 31 Maret 2025.

"Di wilayah Indonesia, 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin, 31 Maret 2025," kata Sayuti.

Sidang Isbat Kemenag

Sementara itu, pemerintah baru akan menentukan awal Ramadhan melalui sidang isbat pada 28 Februari 2025.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, menyampaikan bahwa sidang akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No. 6, Jakarta Pusat.

Sidang yang dijadwalkan akan dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar ini akan menentukan awal bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia.

"Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI (Majelis Ulama Indonesia), BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung," ujar Abu Rokhmad, dikutip dari laman Kemenag.