Prabowo Lakukan Efisiensi Anggaran, RRI PHK Massal, Pekerja Singgung Program Makan Bergizi Gratis

TRIBUNTRENDS.COM - Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran agar program pemerintah bisa berjalan dengan baik.

Namun efisiensi anggaran ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan instansi pemerintah.

Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) melakukan PHK massal.

Sebuah curhatan dari penyiar RRI Pro 2 Ternate pun viral.

Baca juga: Syarat dan Cara jadi Vendor Makan Bergizi Gratis, Akses mitra.bgn.go.id, Siapkan Dokumen Pendukung!

Penyiar bernama Aini tersebut kini terkena PHK dan curhatannya viral di media sosial yang diungga lewat media sosial miliknya @aiinizzaa.

Penyiar RRI ini mengaku paham tujuan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo yakni agar program pemerintahan bisa berjalan dengan baik.

"Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang bapak lakukan saat ini, yaitu untuk menunjang agar program-program bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak," kata Aini sambil tahan tangis, dikutip dari TribunSumsel, Rabu (12/2/20250.

Selain itu, ia juga menyinggung program pemerintah yakni, makan bergizi gratis.

Namun, ia menyayangkan efisiensi anggaran yang berimbas hilangnya pekerjaan banyak orang.

"Tapi sudahkah bapak berpikir bahwa, ketika pagi hari bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orangtua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan makan malam yang layak, karena ternyata orang tua mereka harus di-PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah bapak lakukan," katanya.

Ia juga mempertanyakan apakah kebijakan efisiensi ini selaras dengan pernyataan Presiden soal mencintai rakyatnya.

"Lalu menurut bapak, di mana letak yang bapak bilang bahwa bapak mencintai rakyat bapak,” tandasnya.

Penjelasan RRI Soal PHK Massal

Juru Bicara RRI Yonas Markus Tuhuleruw membenarkan bahwa pihaknya terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pada 2025. 

Adapun langkah efisiensi tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 pada 22 Januari 2025.