Tembus Rp 3 Juta! Daftar Rincian Nominal Bansos PKH 2025, Begini Cara Pencairannya: Ada Kenaikan?

TRIBUNTRENDS.COM - Simak rincian nominal Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) 2025 dan tutorial cara pencairan hingga cek apakah Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP-mu termasuk penerima bantuan atau bukan.

Dalam hal ini, penerima bansos PKH bisa mendapatkan bantuan mencapai Rp3 juta untuk satu tahun maupun Rp 750 ribu per tahap.

Peningkatan nominal bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2025 tentu menjadi kabar baik bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).  Kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para penerima manfaat dengan lebih memperhatikan kebutuhan dasar mereka.

Program ini mencakup beberapa komponen, di antaranya untuk anak sekolah, ibu hamil dan balita, serta lansia dan penyandang disabilitas.

Pencairan dana PKH sendiri akan dilakukan setiap tiga bulan sekali sepanjang tahun 2025, sehingga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan secara berkala untuk mendukung kebutuhan mereka.

Agar pencairan bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran, sangat penting bagi setiap KPM untuk memastikan data yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selalu diperbarui dan akurat.

Selain itu, penerima manfaat juga harus mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses pencairan, seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, dan dokumen lain yang relevan, untuk memastikan proses pencairan dapat dilakukan tanpa hambatan.

Pentingnya memperbarui data ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan dalam penyaluran bansos dan memastikan bahwa bantuan diberikan tepat kepada mereka yang membutuhkan.

Dengan adanya peningkatan nominal bantuan, diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan di Indonesia.

Baca juga: Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2025, Bagaimana Jika Nomor Induk Kependudukan Belum Terdaftar?

Rincian dana bansos PKH 2025

Anak Usia Dini (0-6 Tahun): Rp 750.000 per tahap atau Rp 3.000.000 per tahun

Ibu Hamil dan Masa Nifas: Rp 750.000 per tahap atau Rp 3.000.000 per tahun

Pendidikan Sekolah Dasar (SD): Rp 225.000 per tahap atau Rp 900.000 per tahun

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP): Rp 375.000 per tahap atau Rp 1.500.000 per tahun

Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA): Rp 500.000 per tahap atau Rp 2.000.000 per tahun

Lansia (70 Tahun ke Atas): Rp 600.000 per tahap atau Rp 2.400.000 per tahun

Penyandang Disabilitas Berat: Rp 600.000 per tahap atau Rp 2.400.000 per tahun

Baca juga: Dapat Saldo Dana Rp 1,5 Juta Bansos PKH Januari 2025: Syarat, Cara Cek NIK KTP, Proses Pencairan

Cek nama penerima bansos PKH 2025

Untuk mengecek penerima bansos PKH, ada dua cara, yaitu melalui aplikasi Cek Bansos dan website resmi Kementerian Sosial. 

Anda bisa melakukannya dengan menggunakan handphone (HP).

1. Cara cek bansos PKH 2025 via Aplikasi Cek Bansos

Unduh aplikasi "Cek Bansos": Buka Google Play Store di HP Anda, lalu unduh dan pasang aplikasinya.

Daftar akun di aplikasi: Buat akun baru dengan mengisi data informasi, seperti NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nama lengkap sesuai

KTP, Alamat sesuai KTP, Nomor KK (Kartu Keluarga), Nomor ponsel yang aktif, Email aktif, dan Unggah foto KTP dan swafoto (foto selfie).

Aktivasi akun: Setelah semua data diisi, klik “Buat Akun Baru”. Tunggu beberapa saat, maka Anda akan menerima email verifikasi. Ikuti petunjuk di email untuk mengaktifkan akun Anda.

Cek status penerima PKH: Setelah aku berhasil dibuat, kembali ke beranda, pilih menu "Cek Bansos", ikuti petunjuk yang ada, lalu klik tombol “Cari Data”, lalu tunggu beberapa saat sampai aplikasi menampilkan datanya.

2. Cara Cek Bansos PKH 2025 via Website Resmi

Buka website bansos.kemensos(go.id) melalui aplikasi browser di HP Anda. 

Pada laman tersebut, isi data berikut sesuai KTP: 

Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Lalu, isi nama lengkap Anda sesuai KTP.

Masukkan kode CAPTCHA yang tampil di layar sebagai verifikasi.

Klik tombol "Cari Data" untuk melihat apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima bansos PKH.

Cara Mencairkan Bansos PKH

Masyarakat yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat mencairkan bantuan sosial PKH dengan cara yang mudah dan fleksibel, baik melalui bank, ATM terdekat, maupun PT Pos.

Bagi KPM yang menerima bantuan melalui PT Pos, mereka akan diberikan undangan untuk mengambil bantuan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.

PT Pos menyediakan beberapa metode penyaluran untuk memastikan bahwa bantuan bisa sampai ke tangan KPM dengan cara yang paling sesuai dengan kondisi mereka. Tiga metode utama penyaluran adalah:

1. Pengambilan Langsung di Kantor Pos
   KPM dapat datang langsung ke kantor pos untuk mencairkan bantuan mereka. Ini adalah cara yang umum digunakan bagi mereka yang berada di wilayah yang lebih mudah dijangkau.

2. Penyaluran Melalui Komunitas
   Untuk KPM yang tinggal di wilayah terpencil atau daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), PT Pos mengatur penyaluran melalui komunitas. Petugas PT Pos akan mendatangi komunitas KPM untuk memberikan bantuan, sehingga mempermudah KPM yang tidak dapat mengakses kantor pos dengan mudah.

3. Penyaluran Langsung ke Rumah
   Metode ini ditujukan untuk KPM yang berusia lanjut atau penyandang disabilitas yang kesulitan untuk pergi ke kantor pos. Dalam hal ini, petugas PT Pos akan langsung mengantar bantuan ke rumah KPM untuk memastikan mereka tetap mendapatkan hak mereka.

Pada program Bansos PKH, bantuan yang disalurkan mencakup Tahap III (periode Juli, Agustus, September) dan Tahap IV (periode Oktober, November, Desember).

KPM yang menerima bantuan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan mendapatkan Bantuan Tahap IV, sedangkan KPM yang melalui PT Pos akan menerima Bantuan Tahap III dan IV.

Jumlah bantuan yang diterima oleh setiap KPM bergantung pada kriteria dan kategori yang ditetapkan, seperti kondisi sosial-ekonomi keluarga, jumlah anggota keluarga, serta kategori lainnya seperti usia atau disabilitas.

Setiap KPM akan mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka, memastikan bantuan tersebut dapat digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mendukung kesejahteraan keluarga.

Penyaluran yang terstruktur dan beragam ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses kepada seluruh KPM, memastikan bahwa bantuan sosial sampai ke mereka dengan cara yang paling efisien dan tepat sasaran.

(TribunTrends.com/TribunBogor/Tsaniyah)