3 Gebrakan Pramono Anung Setelah Dilantik jadi Gubernur Jakarta, Pangkas Anggaran Rapat Rp 700 M

Sebelumnya, Pramono juga sempat bicara tentang program 100 harinya di Jakarta melalui unggahan Instagram.

"Yang pertama yang saya akan lakukan adalah saya akan keliling kembali ke tempat -tempat yang dimana pada waktu itu saya melakukan sosialisasi, belanja masalah dan kampanye," kata politikus PDIP itu.

Kemudian, Pramono Anung akan menyelesaikan masalah yang saat itu secara langsung disampaikannya kepada warga Jakarta.

Permasalahan yang menjadi fokus diselesaikan yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat, Lansia, Jumantik, Difabel dan sebagainya.

Selain itu, Pramono Anung akan menyelesaikan persoalan yang dari dulu belum terselesaikan antara lain persoalan Kampun Bayam, Tanah Merah dan sebagainya.

Pramono juga akan melanjutkan program-program gubernur terdahulu yang dianggap baik.

Ia mencontohkan bakal memperbaiki Kalijodo.

"JIS akan saya sempurnakan. Ketika JIS disempurnakan, JIS akan jadi tuan tumah bagi Persija. Banjir Kanal Timur akan saya teruskan, saya ingin kejadiran saya membawa manfaat bagi masyarakat di Jakarta," imbuhnya.

Pangkas Anggaran Rapat Rp 700 M

Sementara itu, tim transisi bentukan Pramono kembali menyambangi Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1/2025) siang.

Dalam pertemuan itu, Tim Transisi bersama Pemprov DKI Jakarta membahas soal alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk merealisasikan program pada 100 hari kerja Pram-Rano.

“Koordinasi antara Tim Transisi dan Pemprov Jakarta sudah masuk minggu kedua yang dimana sudah mulai finalisasi tadi dengan seluruh OPD,” ucap Ketua Tim Transisi Pram-Rano, Ima Mahdiah di Balai Kota Jakarta.

Baca juga: Kabar Gembira Megawati, Elektabilitas Pramono Anung Tertinggi di Jakarta, Andika Perkasa di Jateng

“Sudah kami kumpulkan juga terkait porsi-porsi mana saja, anggaran mana saja yang kira-kira memang bisa dimasukkan dengan program 100 hari kerja,” sambungnya.

Politikus PDIP yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini bilang, ada anggaran Pemprov yang perlu diefisiensi.

Hal ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN dan APBD 2025.