Sistem Pemerintahan yang Mempunyai Ciri Kekuasaan Legislatif. Kunci Jawaban PKN Kelas 11 SMA

28. Perhatikan keterangan berikut ini!
(1) Bentuk Negara Indonesia adalah Kesatuan
(2) Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik
(3) Indonesia terdiri atas delapan Provinsi
(4) Indonesia mengalami beberapa kali pergantian ibu kota Negara
Keterangan ini memberikan informasi tentang dinamika kehidupan bernegara yang terjadi pada ....
A. 1945 – 1949
B. 1949 – 1950
C. 1950 – 1959
D. 1959 – 1966
E. 1966 – 1998 
Jawaban : A

29. Pada periode 1945 – 1950 wilayah Indonesia terbagi atas daerah Negara dan kesatuan kenegaraan yang berdiri sendiri. Hal ini mengindikasikan saat itu Negara Indonesia berbentuk ....
A. Serikat
B. Dominion
C. Kesatuan
D. Proktoral
E. Konfederasi 
Jawaban : A

30. Periode 1998 – sekarang, Indonesia masih mempertahankan bentuk Negara Kesatuan dengan pemekaran di beberapa wilayah. Wilayah hasil pemekaran yang menjadi Provinsi Indonesia ke-34 adalah ....
A. Kepulauan Riau
B. Gorontalo
C. Kalimantan Utara
D. Irian Jaya
E. Sulawesi Barat
Jawaban : C

31. Sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab disebut ....
A. Hak
B. Norma
C. Hukum
D. Kewajiban
E. Kewenangan
Jawaban : D

32. Kegiatan politik memasuki kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Hal ini berarti budaya politik ....
A. Tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi sosial masyarakat
B. Bersifat praktis dan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari
C. Memiliki dimensi kompleks yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas
D. Dapat berkembang dalam setiap sistem kehidupan masyarakat di berbagai tempat
E. Menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat
Jawaban : E

33. Pada budaya politik ini suatu wilayah yang terbatas menjadi penyebab tidak adanya peranan politik yang bersifat khas. Budaya politik yang dimaksud adalah ....
A. Kaula
B. Militan
C. Parokial
D. Partisipan
E. Tradisional 
Jawaban : C

34. Tindakan pelanggaran HAM berat adalah kejahatan Genosida dan ....
A. Kejahatan terhadap keamanan Negara
B. Kejahatan kemanusiaan
C. Pembunuhan sadis
D. Pemberontakan terhadap Negara
E. Pembunuhan terhadap tokoh agama
Jawaban : B

36. Tindakan yang termasuk pengingkaran kewajiban adalah…....
A. Menyampaikan usul dan saran
B. Mendapatkan bantuan Negara
C. Membayar arisan tiap bulan
D. Membayar pajak hingga jatuh tempo
E. Menemukan barang temuan dan memilikinya
Jawaban : D

36. Setiap warga Negara Indonesia harus melaksanakan hak dan kewajiban secara tertib dan seimbang. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia harus menghindari ....
A. Mengutamakan tugas yang lebih mendesak kepentingannya
B. Menerima dengan ikhlas sesuatu yang menjadi haknya
C. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab
D. Melaksanakan kewajiban harus meminta hak
E. Menuntut hak tanpa melakukan kewajiban
Jawaban : E

37. Berikut ini yang bukan merupakan kewajiban warga Negara adalah ....
A. Menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan
B. Menghargai nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa
C. Menghormati dan memelihara bahasa dan budaya bangsa
D. Wajib menjunjung tinggi lambang Negara, Garuda Pancasila dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika
E. Wajib menjunjung tinggi hukum dan Pemerintahan tanpa kecuali
Jawaban : D

38. Bentuk pelanggaran terhadap hak dan kewajiban tiap warga Negara harus diadili menurut hukum yang berlaku karena semua warga Negara memiliki persamaan di hadapan hukum. Hal tersebut terkait dengan pengamalan Pancasila Sila ....
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
E. Kelima 
Jawaban : E

39. Didalam Kesatuan, Konsep Otonomi Daerah erat hubungannya dengan Konsep ....
A. Federasi
B. Pemerintahan Federal
C. Pluralism (keberagaman)
D. Sentralisasi
E. Desentralisasi 
Jawaban : E

40. Teori Trias Politika dengan pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dikemukakan oleh ....
A. Rod Hage
B. Montesquien
C. Carl J. Friedrich
D. K. C. Wheare
E. C. F. Strong
Jawaban : B

41. Pembuatan Undang-undang merupakan kekuasaan lembaga ....
A. Yudikatif
B. Mahkamah Agung
C. Eksekutif
D. Legislatif
E. Konstitusi 
Jawaban : D

42. Berikut ini adalah cirri-ciri sistem pemerintahan parlementer, kecuali ....
A. Pemusatan kekuasaaan ke tangan parlemen
B. Semua anggota Kabinet merupakan anggota parlemen
C. Presiden adalah kepala Negara dan kepala pemerintahan
D. Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen
E. Parlemen dapat membubarkan Kabinet 
Jawaban : C