Bjorka Bocorkan NIK & NPWP, 6 Juta Data Dibobol, Termasuk Presiden Jokowi & Menteri, Dijual Murah

TRIBUNTRENDS.COM - Lagi-lagi data pribadi warga Indonesia bocor, jutaan data NPWP dan NIK KTP dihack oleh Bjorka.

Bjorka sendiri adalah seorang hacker yang sering membobol data-data sensitif di Indonesia.

Bahkan kebocoran data kali ini langsung mengenai orang-orang sensitif di Pemerintahan Indonesia.

Bjorka bocorkan 6 juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk dari keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga menteri-menterinya.

Menurut informasi, data NPWP para menteri yang turut dibocorkan Bjorka antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.

Baca juga: TERNYATA Pemuda Madiun yang Terseret Kasus Hacker Bjorka Sempat Didatangi Pria Misterius, Siapa?

Informasi mengenai kebocoran 6 juta data NPWP DJP itu disampaikan oleh pengamat keamanan siber Teguh Aprianto melalui akun X @secgron pada Rabu (18/9). Teguh menyatakan, Bjorka menjual data NPWP itu dengan harga Rp 150 juta.

Pengamat keamanan siber, Alfons Tanujaya, menganggap Bjorka cerdik memanfaatkan celah keamanan pada sistem data DJP, dan mengambil data wajib pajak petinggi negara buat menarik perhatian. “Bjorka memang cukup pintar mengeksploitasi data yang bocor dan membocorkan data pejabat publik penting seperti presiden, menteri dan anggota dewan,” kata Alfons, Kamis (19/9).

Dia menyatakan, bisa saja Bjorka langsung yang mencuri data itu, atau orang lain yang menggunakan identitas Bjorka yang menjual data wajib pajak itu di forum peretas. Akan tetapi, Alfons sudah memeriksa sampel data wajib pajak yang bocor dan dibagikan Bjorka sebagai contoh. Alhasil setelah diperiksa, data itu terkoneksi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan valid.

“Apa dasarnya? Karena dia memuat data NPWP, data KPP (kantor pajak), data Kanwil DJP, ada data KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha), kode KLU, tanggal daftar pajak, status PKP (pengusaha kena pajak), pengukuhan PKP, jenis WP (wajib pajak). Itu sudah jelas ini adalah data dari kantor pajak yang bocor,” papar Alfons.

Terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, pihaknya belum dapat mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut lantaran masih dilakukan pendalaman. “Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” ujarnya, Rabu.

Bjorka sebelumnya pernah beraksi membocorkan data dari sejumlah institusi. Dia pernah membocorkan 34,9 juta data paspor warga Indonesia pada 7 Juli 2023. Dia juga pernah membocorkan data 26 juta riwayat pencarian pelanggan operator internet Indihome pada 20 Agustus 2022. Bjorka juga pernah menjual data registrasi kartu seluler dari berbagai operator di Indonesia pada 31 Agustus 2022.

Selain itu, Bjorka mencuri data 105 juta calon pemilih di Indonesia yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 6 September 2022. Bjorka juga pernah mengeklaim menguasai data surat-menyurat Presiden Jokowi, yang salah satunya diklaim diambil dari Badan Intelijen Negara (BIN) pada September 2022. Dia juga pernah mengaku mengambil data peserta BPJS Ketenagakerjaan pada 12 Maret 2023.

Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait dugaan kebocoran 6 juta data NIK dan NPWP, termasuk data dirinya dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Jokowi mengatakan, sudah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi secepatnya. “Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk mitigasi secepatnya,” kata Jokowi usai meresmikan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo segmen Kartasura-Klaten di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis.

Menurutnya, kebocoran data tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di negara lain. “Semua data mungkin karena keteledoran password atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak. Tempatkan yang berbeda bisa menjadi ruang untuk ruang diretas hacker,” ungkap Jokowi.

Diselidiki Ditjen Pajak