Ini Dia Sosok Menteri Termiskin Era Soeharto, Tak Mampu Bayar Listrik, Menolak saat Ditawari Mobil

TRIBUNTRENDS.COM - Pada masa Soeharto menjabat sebagai Presiden RI, ada seorang menteri yang dijuluki menteri termiskin.

Hidup menteri tersebut sederhana, bahkan ia tinggal di rumah cicilan yang tak pernah direnovasi.

Menteri tersebut adalah Sutami, ia juga merupakan orang kepercayaan Soeharto dan Soekarno.

Sebagai informasi, Sutami lahir di Surakarta 19 Oktober 1928, ia bersekolah di SMA Negeri 1 Surakarta dan melanjutkan kuliah di ITB sampai meraih gelar Insinyur.

Memang sudah suratan takdir bagi Sutami, sejak era Kabinet Dwikora tahun 1964, dirinya sudah diangkat menjadi Menteri Negara diperbantukan pada Menteri Koordinator Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk urusan penilaian konstruksi oleh Presiden Soekarno.

Baca juga: 5 Presiden RI Ini Punya Hobi Naik Moge, Soekarno, Soeharto hingga Jokowi, Motor Siapa Paling Keren?

Kariernya berlanjut dengan mengisi posisi yang sama pada Kabinet Dwikora II tahun 1966.

Selama menjabat sebagai seorang menteri, Sutami adalah orang yang sangat sederhana dan memiliki kepercayaan dari Soekarno dan Soeharto.

Dia menjabat sebagai menteri selama 14 tahun sejak 1965 hingga 1978.

Belasan tahun menjabat sebagai menteri, Sutami tetap menjaga kesederhanaannya.

Tinggal di rumah cicilan

Rumahnya di Jl Imam Bonjol adalah rumah yang dibelinya dengan cara mencicil, bahkan baru lunas saat dia akan pensiun.

Uniknya, rumah itu tidak pernah direnovasi padahal kondisinya sedikit rusak dengan atap yang bocor.

Ketika lebaran tiba, orang-orang yang berkunjung kerumahnya sampai kaget melihat bekas bocor pada langit-langit rumahnya.

Katanya, ia belum ada biaya untuk memperbaiki rumahnya.

Kemudian, lebih prihatinnya pernah rumah Sutami di Solo diputus listriknya oleh PLN karena tak bisa membayar tagihan listrik.

Padahal saat itu dia sendiri adalah Menteri Tenaga Listrik, namun malah rumahnya sendiri diputus PLN.

Meski seorang menteri, Sutami juga tak mau memanfaatkan fasilitas negara secara berlebihan hingga ia lengser tahun 1978.
Dia bahkan mengembalikan semua fasilitas negara termasuk mobil dinasnya.

Sempat ada pengusaha menawarinya mobil namun dengan halus Sutami menolaknya, dan memilih minta sedikit diskon saja dari pengusaha itu.

Jalan kaki puluhan kilometer hingga naik ojek

Sebagai seorang menteri, dia juga kerap jalan kaki meninjau daerah-daerah terpencil, bahkan dia kuat berjalan puluhan kilometer.

Namun, jika ada ojek Sutami juga memilih naik ojek, ketika dia ingin melihat manfaat pembangunan atau meninjau masalah di daerah-daerah.

Sutami lebih suka terjun langsung meninjaunya sendiri daripada hanya menerima laporan.

Baca juga: Pengakuan Eks Menteri Bawa Pesan dari Ibu Tien, Beber Permintaan Istri Soeharto: Mereka Tak Percaya

Meninggal pada usia 52 tahun

Sebagai menteri pada dua presiden berbeda, Sutami adalah sosok yang disayangi oleh Soekarno dan Soeharto.

Seperti Soekarno kerap mengundang Sutami untuk sarapan, sedangkan Soeharto kerap menjenguk Sutamu saat sakit.

Sutami meninggal pada usia 52 tahun pada 13 November 1980 pada usai 52 tahun akibat menderita lever.

Penyakitnya diduga karena dia terlalu sibuk bekerja tanpa memikirkan kesehatannya sendiri.

Meski demikian, nama Sutami abadi dan dikenang sebagai sosok menteri yang sederhana. (Afif Khoirul M)

Sosok Tanri Abeng, Mantan Menteri Era Soeharto yang Meninggal Dunia, Dulu Berantas Korupsi Garuda

Siapa sebenarnya sosok Tanri Abeng?

Menteri BUMN pertama itu telah banyak membuat perubahan di perusahaan-perusahaan pelat merah.

Berikut ini profil dan sepak terjang Tanri Abeng selengkapnya.

Tanri Abeng sendiri menjabat sebagai Menteri BUMN mulai 16 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 di Kabinet Pembangunan VII. Saat itu, kementeriannya bernama Kementerian Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.

Tanri Abeng mengawali keriernya sebagai birokrat dan pengusaha nasional benar-benar dari bawah. Ia lahir dari keluarga yang sangat sederhana di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan pada 7 Maret 1942.

Karir profesionalnya dimulai saat ia mengikuti program management trainee Union Carbide Amerika serikat, kemudian menjabat sebagai manager keuangan perusahaan tersebut (1969-1979) yang berlokasi di Jakarta.

Selanjutnya, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Union-Carbide Indonesia, Direktur Agrocarb Indonesia, Direktur Karmi Arafura Fisheries (1971-1976) dan Manager Pemasaran Union Carbide Singapura (1977-1979).

Kariernya terus menanjak, dirinya pernah menjadi pucuk pimpinan tertinggi PT Perusahaan Bir Indonesia (Indonesian Beer Company) yang mereknya terkenal dengan sebutan Heineken.

Sepak terjangnya berlanjut ketika pindah ke Bakrie & Brothers, sebagai CEO pada 1991. Saat berkiprah di perusahaan ini, ia dijuluki sebagai 'Manajer Rp 1 Miliar', sebab dirinya mendapat bayaran sebesar itu ketika memimpin perusahaan milik Aburizal Bakrie tersebut.

Bersih-bersih korupsi Garuda

Tanri Abeng juga dikenang karena keberaniannya melakukan pembersihan praktik korupsi di tubuh perusahaan-perusahaan BUMN, salah satu Garuda Indonesia.

Sempat mengalami masa keemasan pada tahun 1980-an saat dipimpin Wiweko Soepono, Garuda pada tahun-tahun berikutnya mengalami kemerosotan karena praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Seperti diberitakan Harian Kompas, 10 September 1998, KKN begitu menggerogoti dua maskapai penerbangan pelat merah, yaitu Garuda Indonesia dan Merpati.

Tanri Abeng membeberkan, khusus di BUMN Garuda Indonesia, dapat dihemat sekitar 18,27 juta dollar AS per tahun atau sekitar Rp 27,1 miliar per tahun apabila delapan kerja sama operasi (KSO) berbau KKN di lingkungan Garuda dihilangkan.

Kerja sama memberatkan Garuda

Menurut dia, ada delapan kerja sama operasi (KSO) yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Garuda selama rezim Orde Baru atau Orba.

Pertama, yakni pengalihan pengelolaan gudang kargo kepada PT Angkasa Bina Wiwesa (ABW). ABW, menurut catatan Kompas, merupakan usaha milik adik mantan Presiden Soeharto dari lain ibu satu bapak, Martini Tubagus Sulaeman.

Dari pengelolaan pergudangan di Bandara Soekarno-Hatta itu, pihak ABW setiap bulan dapat meraup pendapatan Rp 6 miliar, tetapi hanya Rp 300 juta yang diterima Garuda Indonesia.

Sedangkan biaya operasional, pemakaian gedung, telepon, dan listrik dibebankan kepada Garuda.

Menurut perjanjian selama sepuluh tahun yang ditandatangani Dirut Garuda Wage Mulyono dan Dirut ABW Martini Nita Karyati tahun 1994, disebutkan pihak ABW akan menyetor minimal 10 persen dari pendapatan kotor, atau sekitar Rp 200 juta setiap bulan kepada Garuda.

Dari data yang diperoleh, total pendapatan pada tahun 1995 sebesar Rp 28,5 miliar, tetapi yang disetor kepada Garuda Rp 3,1 miliar.

Sementara pendapatan Rp 105 miliar yang diperoleh dalam kurun waktu tahun 1996 hingga Mei 1998, Garuda kebagian Rp 39,6 miliar.

Baca juga: 5 Saweran SYL untuk Nayunda Nabila Pakai Uang Korupsi, dari Kalung Emas hingga Tas Balenciaga

Masuknya Bimantara

Proyek KKN berikutnya yang dihentikan penunjukannya oleh Kantor Tanri Abeng adalah broker asuransi pesawat terbang PT Bimantara Graha Insurance Broker yang didirikan Bambang Trihatmodjo pada tahun 1994.

Perusahaan itu pernah digugat karyawan Garuda karena diduga keras sangat berbau KKN. Sebelum keluarga Cendana dengan perusahaan asuransinya masuk, Garuda Indonesia bebas menentukan broker asuransi bagi armada pesawatnya.

Namun, kemudian Garuda mendapat tekanan dan harus melalui perusahaan putra mantan Presiden Soeharto.

Putra-putra Soeharto jauh sebelumnya pada era Dirut Wiweko Soepono pernah datang ke Garuda Indonesian Airways menawarkan jasa asuransi.

Tetapi, waktu itu Wiweko masih bisa menolak mentah-mentah. Ia menasihatkan agar belajar dulu mengenai perasuransian yang ingin ditawarkan tersebut.

Mark-up pesawat

Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN menyebutkan, proyek lain adalah pembelian (sewa operasi) pesawat MD-11 yang pengadaannya melibatkan Bimantara-nya Bambang Trihatmodjo.

Menurut catatan Kompas, harga sewa pesawat badan lebar buatan McDonnell Douglas (kemudian merger dengan Boeing) ini cukup tinggi, 1,1 juta dollar AS/pesawat/bulan atau 6,6 juta dollar AS per bulan untuk keenam MD-11 yang dioperasikan Garuda.

Sementara harga sewa pesawat tersebut sebenarnya bisa diperoleh lebih murah, sekitar 600.000 - 700.000 dollar AS per pesawat.

"Jadi ada mark-up dalam pengadaan armada MD-11 Garuda Indonesia," ungkap sumber Kompas.

Dengan harga sewa tersebut dan dihantam krisis moneter/ ekonomi, sewa-operasinya dirasa sangat memberatkan keuangan Garuda.

Direksi Garuda, sebelum Robby Djohan ditunjuk, tampaknya agak ragu mengambil keputusan untuk mengembalikan MD-11 kepada lessor-nya.

Saat Dirut Garuda dijabat Soepandi, memang menyebutkan akan mengembalikan pesawat trijet MD-11 tersebut kepada Boeing.

Namun, pelaksanaannya baru dilakukan bulan Juli berikutnya oleh direksi di bawah Robby Djohan yang ingin secepatnya menekan angka kerugian.

Disebut pula oleh kantor Menneg Pendayagunaan BUMN tentang pembatalan kontrak kargo di Australia dan Amerika.

Kemudian penghentian keagenan untuk perawatan mesin dan modul mesin pesawat dan pembatalan pembelian pesawat Fokker F-100 dan peninjauan kembali kontrak keagenan di Jepang.

Menurut catatan Kompas, kontrak kargo dan keagenan di Jepang melibatkan grup Bimantara.

Selain yang disebut Kantor Tanri Abeng, Kompas juga mencatat bahwa ada unsur mark-up dan KKN dalam pengadaan simulator Boeing 737-300/400 Garuda Indonesia.

Dari pengusutan Itjen Departemen Perhubungan, diketahui ada selisih sebesar 12,2 juta dollar AS untuk pengadaan simulator tersebut. Harga disebut 64,1 juta dollar, padahal simulator yang sama bisa dibeli sekitar 51,9 juta dollar AS.

Sumber: Harian Kompas 10 September 1998

Tribuntrends/TribunSumsel.com/KOMPAS.com