IKN di Penajam Paser Utara Berdampak pada Pemekaran Wilayah, Bagaimana Nasib Babulu & Sepaku?

TRIBUNTRENDS.COM -  Dibangunnya IKN atau Ibu Kota Negara Nusantara bakal berdampak pada pemekaran wilayah.

Tak ayal di Penajam Paser Utara sendiri kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan terdampak. 

Seperti di antaranya di Kecamatan Babulu. Juga kelurahan Sepaku yang ada di Penajam Paser Utara. 

Kenapa harus ada pemekaran daerah di tengah adanya proses pembentukan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru bernama IKN Nusantara? 

Mengenai hal ini, dijelaskan oleh Asisten I Pemkab PPU, Nicko Herlambang kepada TribunKaltim.co pada Minggu (17/3/2024) di Penajam Paser Utara. 

Baca juga: Pemekaran Brebes Selatan, Cilacap Barat, Banyumas Barat Sudah Diajukan, Jawa Tengah Tambah 4 Kota?

Pemekaran daerah di tingkat kecamatan atau kelurahan tentu ada tujuan yakni di antaranya ada pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Memudahkan untuk pekerjaan administrasi pemerintahan mengingat adanya faktor pertumbuhan daerah dari sisi penduduk. 

Meski demikian, kata Nicko Herlambang, tidak semua desa atau kelurahan di Sepaku menjadi wilayah IKN Nusantara.

Kata Nicko setidaknya ada sekitar 10 hingga 20 persen wilayah Sepaku yang masih milik Kabupaten Penajam Paser Utara.

Daerah-daerah tersebut yang masih dikaji, untuk dimasukkan ke kecamatan mana saja nantinya.

“Akan digabung dengan kecamatan mana digabungkan desa yang mana saja ini akan diformulasikan,” sambungnya.

Kecamatan yang akan dimekarkan yakni Penajam menjadi empat kecamatan, Babulu jadi dua kecamatan, sementara Waru tetap satu kecamatan.

Sudah Diambil IKN Nusantara

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bakal dimekarkan menjadi tujuh kecamatan usai Sepaku masuk jadi bagian Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Kajian pemekaran kecamatan itu tengah dilakukan, dan akan segera dipresentasikan ke Gubernur Kalimantan Timur, sebelum disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Demikian disampaikan Asisten I Pemkab PPU Nicko Herlambang, kepada TribunKaltim.co, Minggu (17/3/2024) di Penajam Paser Utara. 

Nicko menjelaskan bahwa, pemekaran sejatinya belum dapat dilakukan saat ini, karena berdasar pada regulasi.

Namun, untuk Penajam Paser Utara diharapkan ada pengecualian, lantaran satu kecamatannya menjadi lokasi ibu kota baru.

“Karena memang saat ini sudah ada beberapa wilayah yang sudah diambil oleh IKN Nusantara,” ungkapnya.

Peluang Kerja Sama di IKN Nusantara

Di tempat terpisah. Bupati Paser, Fahmi Fadli diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Adi Maulana mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Rakornas yang berlangsung di Jakarta itu pada 14 Maret lalu, dalam rangka mewujudkan visi IKN sebagai Kota Dunia Untuk Semua sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Giat dengan tema kolaborasi Pemerintah Daerah dan Ibu Kota Nusantara untuk mewujudkan kota dunia untuk semua, diikuti 514 Bupati dan Walikota serta 38 Gubernur se-Indonesia.

Agenda kegiatan tersebut berkaitan dengan pengenalan IKN sebagai Loncatan Peradaban Indonesia dan potensi Kerjasama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dengan Pemerintah Daerah.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Paser, Adi Maulana menyampaikan IKN selain menjadi simbol bangsa Indonesia juga wujud pemerataan pembangunan di seluruh tanah air.

"Paser sebagai mitra strategis IKN akan mendorong percepatan pembangunan, dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk meningkatkan semua potensi dalam upaya mewujudkan Paser yang maju, adil dan sejahtera (MAS)," terang Adi, Jumat (15/3/2024).

Ia menilai, dengan dibukanya peluang kerjasama pembangunan pemerintah daerah dengan OIKN sebagai pusat gravitasi ekonomi tentunya merupakan suatu hal positif.

"Semoga dapat menciptakan multiplayer efek dengan menjadikan episentrum pertumbuhan yang akan semakin merata ke wilayah luar Jawa, khususnya wilayah sekitar IKN seperti halnya Kabupaten Paser," pungkas Adi.

Sebelumnya, Kepala OIKN, Bambang Susantono mengaku pertemuan antara Pemda dan Kementerian/Lembaga dalam Rakornas dapat membangkitkan gairah OIKN untuk mewujudkan nusantara sebagai salah satu tonggak Indonesia Emas.

"Kolaborasi dan sinergi antar lembaga, merupakan kunci keberhasilan untuk mewujudkan peradaban baru yang berdampak positif bagi kemajuan tanah air," ungkapnya.

Bukan Sekadar Infrastruktur Semata

Ia beranggapan, membangun IKN Nusantara bukan hanya sekedar membangun infrastruktur dan gedung-gedung fasilitas pemerintah semata.

Namun, kata Bambang, merupakan langkah transformasi menuju peradaban baru dengan memperkenalkan budaya kerja baru, pola pikir baru dan sebuah basis ekonomi baru di Indonesia.

Pembangunan IKN Nusantara, merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menyebarkan magnet pertumbuhan ekonomi baru.

"Sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa," tutup Bambang.

(*)

(TRIBUNTRENDS/TribunKaltim.co/Nita Rahayu dan Syaifullah Ibrahim)