Mulai Memanas, PDI-P Jawab Prabowo yang Sebut Bung Karno Seolah Milik Satu Partai: Siapa Bilang?

TRIBUNTRENDS.COM - Prabowo menyebut ada partai politik yang mengaku-aku memiliki sosok Bung Karno.

Pihak PDIP angkat bicara, mereka membantah anggapan yang dinilai salah kaprah tersebut.

Seperti apa kronologi lengkapnya?

Politikus PDIP Hendrawan Supratikno mempertanyakan pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyebut ada partai politik yang mengaku-aku memiliki sosok Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno atau Bung Karno.

Hendrawan pun membantah anggapan yang menyebut seolah-oleh Bung Karno dimiliki oleh PDIP karena menurutnya sosok Bung Karno dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia.

"Siapa yang mengklaim Bung Karno hanya milik satu partai?

Bung Karno milik kita semua.

Beliau adalah proklamator kemerdekaan, bersama Bung Hatta.

Bung Karno dan para pahlawan bangsa lainnya adalah milik bangsa Indonesia," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Jumat (10/5/2024).

Hendrawan tidak memungkiri bahwa Bung Karno adalah sosok penting dalam sejarah perjalanan PDI Perjuangan.

Ia menyebutkan, Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Bung Karno merupakan cikal bakal berdirinya Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang kemudian menjadi PDI Perjuangan.

Hendrawan pun menekankan bahwa pemikiran Bung Karno memang menjadi pegangan PDIP, tapi bukan berarti PDIP mengeklaim Bung Karno hanya milik partai tersebut.

"Jika kami selalu berpegang pada ajaran-ajaran Bung Karno dan menekankan pemikiran Soekarnoisme, itu karena panggilan sejarah, bukan karena klaim eksklusif terhadap Bung Karno," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo menyentil partai yang selalu mengklaim bahwa Bung Karno merupakan milik mereka, padahal menurut dia Soekarno milik seluruh rakyat Indonesia.

"Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak.

Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo dalam acara bimtek dan rakornas pilkada PAN di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2024) malam.

Baca juga: Jumlah Kementerian Sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Prabowo - Gibran Bakal Lebih Banyak?

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu!

Sebelumnya, presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto meminta kepada pihak-pihak yang tidak mau diajak kerja sama untuk tidak mengganggu pemerintahannya kelak.

Prabowo menegaskan dirinya hanya ingin bekerja dan mengamankan kekayaan bangsa.

Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam acara bimtek dan rakornas pilkada PAN di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2024) malam.

"Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama.

Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa.

Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik," ujar Prabowo.

"Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu.

Orang lagi mau kerja kok.

Kita mau kerja.

Kita mau kerja.

Kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia," sambungnya.

Prabowo menjelaskan, dirinya tidak ingin ada lagi orang Indonesia yang menangis karena lapar.

Dia menekankan rakyat Indonesia tidak boleh tidak bisa makan.

"Saya yakin saudara tidak terima.

Saya malu saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat.

Saya dipilih oleh rakyat.

Siang dan malam kita berpikir, saya berpikir, bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar," jelas Prabowo.

Menurut Prabowo, semua partai di Indonesia pasti punya orang-orang baik dan orang-orang yang tidak baik.

Dia bahkan mengakui di Partai Gerindra pun banyak orang tidak baik.

"Mari kita akui.

Iya kan?

Kita boleh punya jiwa korsa, tapi kita juga harus introspeksi diri.

Di Gerindra pun juga banyak yang kurang baik, banyak yang baik banyak yang kurang baik.

Di semua organisasi ada yang baik dan ada yang kurang," katanya.

"Sekarang bagaimana yang baik-baik dari semua latar belakang bisa kerja sama?

Ini pelajaran sejarah.

Indonesia tidak bisa dibendung.

Kecuali elite Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerja sama.

Kuncinya itu," imbuh Prabowo.

(KOMPAS.com/ Nicholas Ryan Aditya//Adhyasta Dirgantara)

Diolahd ari artikel di KOMPAS.com