Sosok Herybertus Nabit, Bupati Manggarai Pecat 249 Nakes Usai Demo Tuntut Naik Gaji, Tuai Kecaman

TRIBUNTRENDS.COM - Mengenal sosok Bupati Manggarai Herybertus Nabit yang menjadi sorotan karena memecat 249 tenaga kesehatan (nakes).

Ratusan nakes itu dipecat usai menuntut kenaikan gaji serta pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Herybertus Nabit yang tidak senang dengan kejadian itu langsung memecat 249 nakes.

Baca juga: Idul Fitri 2024, Bupati Klaten Sri Mulyani Pastikan Layanan Kesehatan Optimal, Ada Nakes & Ambulans

Dikutip dari Kompas, gaji nakes non-ASN di Kabupaten Manggarai saat ini berkisar Rp400.000-2.000.000.

Sementara, upah minimun provinsi (UMP) setempat yaitu Rp2.025.000.

Pemkab Manggarai belum bisa memenuhi tuntutan para nakes karena mengaku keterbatasan anggaran daerah.

Lantas, siapakah sosok Herybertus Nabit?

Pejabat bernama lengkap Herybertus Geradus Laju Nabit ini lahir di Ruteng, Nusa Tenggara Timur (NTT), 26 Februari 2021.

Ia menjabat sebagai Bupati Manggarai untuk periode 2021-2024 bersama wakilnya, Heribertus Ngabut.

Herybertus tergabung bersama PDI-P.

Pada 2002, Herybertus Nabit pernah menjadi reporter Majalah Mingguan Prospektif.

Pada tahun yang sama, dirinya juga menjadi staf Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai.

Pada 2002, Ia beralih menjadi Staf Bidang Program Dispenda.

Baca juga: Lihat Pria Tak Sadarkan Diri di Pinggir Jalan, Nakes Ini Beri Bantuan, Tak Sangka Dibalas Begini

Pada tahun berikutnya, ia menjabat sebagai Kasubag Penyusunan Program Dispenda Kabupaten Manggarai.

Pada 2005, Herybertus Nabit menjadi Staf Bappeda selama dua tahun.

Pada 2007, Herybertus Nabit menjadi Kepala Sub-Bidang Ekonomi dan Pembangunan Bappeda Kabupaten Manggarai selama tiga tahun.

Pada 2010, ia beralih menjadi Staf Dinas Pendiidkan dan Olahraga Kabupaten Manggarai selama satu tahun.

Kemudian, ia menjabat sebagai Kasubag Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Manggarai pada 2011 hingga 2015.

Lalu, ia menjadi Direktur Destinasi Pariwisata Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores apda 2019-2020.

Terakhir, ia menjabat sebagai Bupati Manggarai.

Pendidikan

Berikut rekam jejak pendidikan Herybertus Nabit:

- SD Katolik Ruteng V (1983-1989)

- SMP Seminari Pius XII Kisol (1989-1990)

- SMP Katolik Maria Imaculata Ruteng (1989-1992)

- SMA Katolik Santa Maria Malang (1992-1995)

- S-1 STIE IBII Jakarta (1995-1999)

- S-2 Institute of Social Studies - Den Haag, Belanda (2006-2007)

Kronologi Herybertus Nabit Pecat Nakes

Mengutip Pos-Kupang.com, para tenaga kesehatan tersebut melakukan aksi unjuk rasa dengan tuntutan agar Pemkab Manggarai memperpanjang SPK dan kenaikan upah serta tambahan penghasilan (tamsil).

Mereka melaksanakan aksinya pada 12 Februari dan 6 Maret 2024 lalu di kantor Bupati dan DPRD Manggarai.

Para nakes tersebut meminta penambahan kuota seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.

Berdasarkan keterangan dari Kementerian Kesehatan, pemecatan terhadap setidaknya 249 tenaga kesehatan di Kabupaten Manggarai itu terjadi setelah mereka berunjuk rasa ke Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (13/4/2024), mengatakan, proses pengangkatan dan pemberhentian tenaga kesehatan di daerah merupakan kewenangan setiap pemerintah daerah.

Baca juga: Dipecat Gegara Cuti Haid, Wanita Ini Gugat Perusahaan, Nasibnya Mujur, Dapat Kompensasi Rp 609 Juta

Menurutnya, hal itu bisa bergantung pada kebutuhan dan ketersediaan anggaran di daerah tersebut.

Pihaknya, kata Nadia, telah menetapkan standar tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit di seluruh Indonesia.

”Sudah ada standar tenaga kesehatan untuk di rumah sakit dan puskesmas, termasuk standar kualifikasinya,” katanya, dikutip Kompas.id.

Gaji pokok tenaga kesehatan non-ASN di Kabupaten Manggarai saat ini berkisar Rp400.000 hingga Rp2 juta, sedangkan upah minimum provinsi (UMP) setempat sebesar Rp2.025.000.

Nadia menambahkan, pihaknya belum menerima informasi tentang dampak pemecatan ratusan tenaga kesehatan non-ASN tersebut.

"Kami belum terinfo apakah akan ada kekurangan SDM dan apakah akan memengaruhi pelayanan kesehatan."

"Tetapi, dari kepala dinas kesehatan menyampaikan, sementara ini akan mengoptimalkan tenaga kesehatan yang ada," ujarnya.

Terpisah, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Ade Jubaedah sangat menyayangkan pemecatan terhadap tenaga kesehatan di Kabupaten Manggarai tersebut.

Ia khawatir keputusan tersebut dapat mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Saat ini, menurutnya, organisasi profesi terkait sedang melakukan mediasi dengan pemerintah daerah dan DPRD setempat.

Baca juga: Ngantuk Mau Tidur 3 Nakes Lalai Tangani Wanita Melahirkan hingga Meninggal, Disanksi: Ada Salahnya

Selain bidan, organisasi profesi lain yang terlibat, yakni dari organisasi profesi perawat.

Namun ia mengaku belum mendapatkan informasi yang pasti mengenai jenis tenaga kesehatan lain yang tidak diperpanjang perjanjian kerjanya.

"Tenaga kesehatan yang tidak diperpanjang kontraknya ini sepertinya juga bukan tenaga kesehatan honorer, seperti tenaga harian lepas, sehingga tidak ada ikatan yang kuat juga," tuturnya.

"Namun, kami harap pemerintah daerah pun bisa membuka kesempatan agar tenaga kesehatan tersebut bisa masuk sebagai tenaga kesehatan daerah," katanya.

***

(TribunTrends/TribunJabar)