Tuai Protes, Siswa SMP di Deli Serdang Dapat Tugas Catat Hasil Hitung Suara TPS, Kepsek Buka Suara

TRIBUNTRENDS.COM - Wali murid protes, siswa SMP di Deli Serdang mendapatkan tugas hitung hasil pemungutan suara di TPS.

Tugas tersebut diberikan kepada siswa kelas 7,8 dan 9 di SMP Negeri 1 Lubuk Pakam.

Mendengar keluhan dari wali murid, kepala sekolah kemudian buka suara.

Baca juga: Terkenal Jenaka & Gaul, Aksi Unik Menteri Basuki Saat Nyoblos Jadi Sorotan, Cium Surat Suara di TPS

Ditengah momen Pemilu 2024, seluruh murid di SMP Negeri 1 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang justru mendapat tugas berat dari pihak sekolah.

Seluruh siswa mulai dari kelas VII, VIII dan IX diminta untuk mencatat hasil penghitungan suara di TPS di sekitaran lingkungan rumahnya masing-masing.

Beberapa wali murid pun menyuarakan protesnya terkait tugas yang diberikan oleh pihak sekolah.

Pasalnya, menurut salah satu wali murid menganggap tugas yang diberikan sangat tidak masuk akal.

"Masak disuruh buat berapa hasil penghitungan suara dari Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi sampai DPRD Kabupaten. Percis macam petugas KPPS dan saksi TPS mereka. Rekapitulasi itu kan sampai malam bahkan dini hari.

Udah nggak masuk akal ngasih tugas anak-anak SMP seperti ini," ujar Sidik salah satu orang tua murid Rabu, (14/2/2024.

Adapun, setiap peserta didik diberikan satu lembar kerja oleh pihak sekolah.

Lembar kerja itu ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 1 Lubuk Pakam, Elfian Lubis.

Tulisan paling atas kertas tertera daftar nama siswa, kelasnya, TPS dan alamat lengkap.

Tertulis dari kata pengantar tujuan dilakukannya tugas ini agar peserta didik dapat memahami makna demokrasi.

Selain itu peserta didik diharapkan dapat memahami dan menjelaskan proses pemilu.

Dituliskan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara.

Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas.

Menurut wali murid, jika tugas itu diberikan kepada siswa SMA masih dinilai masuk akal.

Hal ini lah yang menjadi pertanyaan untuk pihak sekolah.

Mengingat perhitungan suara di setiap TPS berlangsung panjang.

"Sekolah lain nggak ada kayak gini. Kalau tugas anak SMA mungkin masih nggak berat ini. Disuruh lagi minta tanda tangan KPPS. Jadi kalau subuh selesainya apa harus sampai subuh juga anak anak kita menunggu di TPS," kata Siddik.

Baca juga: Kelakuan Pemilih di TPS Tasikmalaya, Tulis Pesan Nyeleneh di Surat Suara: Tak Mau Nyoblos Gratisan!

Kepala Sekolah Buka Suara

Kepala SMP Negeri 1 Lubuk Pakam, Elfian Lubis yang dikonfirmasi membenarkan tugas kepada anak didiknya ini.

Disebut mulai dari kelas VII sampai IX diberikan tugas yang sama.

Ia mengakui kalau tugas ini hanya inisiatif dari sekolahnya saja.

"Bukan disuruh nungguin penghitungan tapi berapa hasil penghitungan. Kan bisa tanya sama petugas atau ketua KPPS nya saja. Kemarin sudah kita sampaikan nggak sampai habis diamati. Nggaklah Ditunggu sampai sepanjang hari," ucap Elfian.

Elfian mengaku kalau anak-anak ditugaskan untuk mengamati TPS terdekat.

Namun bukan berarti dari dibukanya TPS sampai ditutupnya TPS anak didik tidak bergerak dari lokasi.

Disebut anak-anak bisa melihat pada saat momen ada hasil penghitungan di plano.

"Bisa besok dilihat dan pagi. Kan ada ketua KPPS bisa ditanya. Bisa juga dihubungi dan minta tandatangannya biar ada bukti anak itu memang mantau pemilu di TPS. Tujuannya seperti yang ada di pengantar (lembar kerja).

Kalau bisa hasilnya dikumpulkan Jumat pagi atau sabtu. Ini tugas sekolah melalui Mata Pelajaran PKN," kata Elfian.

Cek Hasil Quick Count Litbang Kompas Pilpres dan Pileg 2024

Melansir dari Kompas.com, berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni 2 jam setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Adapun hasil quick count Litbang Kompas akan bisa dilihat hari ini mulai pukul 15.00 wib, Rabu (14/2/2024).

Sebagai informasi, hitung cepat atau quick count adalah sebuah metode dengan menghitung persentase hasil pemilu di sejumlah TPS yang dipilih secara acak dengan metode statistik.

-----> Klik disini hasil quick count Litbang Kompas pilpres dan pileg.

Populasi dalam hitung cepat Kompas adalah pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU di Kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol, Jakarta, pada hari Minggu (2/7/2023).

Total jumlah pemilih adalah 204.807.222 pemilih, dengan perincian pemilih dalam negeri sebanyak 203.056.748 orang dan pemilih luar negeri 1.750.474 orang.

Untuk pemilih dalam negeri tersebar di 820.161 TPS di 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.731 desa/kelurahan di seluruh wilayah Indonesia.

Hitung cepat Kompas hanya akan mengambil sampel berdasarkan pemilih dalam negeri saja, sehingga jumlah populasi yang digunakan adalah 203.056.748 pemilih yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia.

Dalam Pemilu 2024 ini, Litbang Kompas melakukan quick count di 2.000 TPS sampel di seluruh Indonesia

Pengambilan 2.000 sampel dilakukan dengan pertimbangan target toleransi kesalahan (margin of error), kemampuan sumber daya yang ada, dan biaya.

Metode penentuan TPS sampel dengan menggunakan teknik penarikan sampel secara acak sistematis berdasarkan jumlah data dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam negeri.

DPT dari 2.000 TPS sampel Kompas pada hitung cepat kali ini adalah 502.022 pemilih.

Dengan tingkat kepercayaan 99 persen dari total maksimal pemilih adalah 203.056.748, maka simpangan kesalahan diperkirakan akan kurang dari 1 persen.

Semua hasil data yang masuk akan divalidasi kembali, sehingga tidak terjadi kesalahan non teknis dan kesalahan akibat kelalaian manusia.

Ini semua dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, agar mendapatkan hasil sedekat mungkin dengan hasil yang sebenarnya.

Quick count Litbang Kompas dibiayai dan dilakukan secara mandiri oleh Kompas Gramedia.

Diolah dari artikel TribunSumsel.com