Jokowi Disebut Tak Hadiri HUT PDIP, Ngaku Belum Dapat Undangan, Respon PDIP, FX Rudy: Itu Hak Mereka

TRIBUNTRENDS.COM - Presiden Jokowi dikabarkan tidak akan menghadiri HUT ke-51 PDIP yang akan digelar pada Kamis (10/1/2024) mendatang.

Terkait kabar yang beredar, Presiden Jokowi akhirnya buka suara.

Presiden Jokowi mengaku belum mendapatkan undangan HUT PDIP.

Hal itu, disampaikan Jokowi ketika ditanya awak media perihal kehadirannya dalam HUT ke-51 PDIP.

"Belum dapat undangan," kata Jokowi usai peresmian Jalan Tol Pamulang-Cinere Raya-Bogor, Senin (8/1/2024).

Baca juga: Ke Luar Negeri, Jokowi Tak Hadir HUT PDIP, Pengamat Sebut Seperti Deklarasi: Bukan Keluarga Besar

Sebelumnya, Jokowi disebut akan menjalani sejumlah kegiatan kunjungan luar negerinya selama lima hari.

Sehingga, ia dikabarkan tidak menghadiri HUT PDIP.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan Jokowi akan melakukan kunjungan luar negeri dari tanggal 9 sampai 14 Januari 2024.

"Presiden diagendakan kunjungan ke tiga Negara: Vietnam, Filipina dan Brunei Darussalam," UCAP Ari.

Ari menjelaskan, kunjungan kerja Jokowi ke luar negeri tersebut, tidak dilakukan secara mendadak.

Kunjungan kerja tersebut, telah disusun sejak jauh-jauh hari.

"Persiapan kunjungan ke tiga negara tersebut sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu," katanya.

Baca juga: FX Rudy Komentari Makan Malam Jokowi & Prabowo, Berharap Tetap Netral: Tidak Memihak Kesana Kemari

Respons PDIP soal Kabar Presiden Tak Hadiri HUT PDIP

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan telah mendapatkan informasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan hadir dalam HUT PDIP pada 10 Januari 2024.

"Kami sudah mendapat informasi juga bapak presiden Jokowi akan melaksanakan tugas negara di luar negeri, di Filipina," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (6/1/2024).

Hasto pun mengaku tidak khawatir terhadap ketidakhadiran Jokowi.

Menurutnya, karakter PDIP adalah bersama rakyat.

"Tapi watak kegaitan kali ini ke bawah menyatu dengan rakyat itu sendiri," katanya.

Hasto mengatakan, peringatan hari lahir melibatkan banyak masyarakat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

"Belajar dari sejarah PDIP, perjuangan ketika menghadapi pemerintahan yang otoriter sampai kantor PDIP diserang kekuatan rakyat adalah senjata yang paling kuat di dalam menentukan elektoral parpol dan calon presiden," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengungkapkan jika Presiden Jokowi lahir dari rahim PDIP mestinya ia hadir dalam momen perayaan HUT ini.

“Ya terserah mau hadir atau tidak. Kalau merasa lahir dari PDI Perjuangan ya mesti hadir,” jelasnya saat ditemui Sabtu (6/1/2024).

Meski begitu, FX Rudy menyadari ia bukan siapa-siapa.

Ia berpendapat, apakah Presiden Jokowi akan hadir atau tidak merupakan haknya.

“Itu urusan sana saya kan trucuk. Ya itu hak mereka,” terangnya.

Adapun terkait status keanggotaan Presiden Jokowi di PDI Perjuangan, Rudy mengaku tidak tahu-menahu.

“Dia punya atau ndak, ndak tahu saya. Dulu kan tidak ada aturan yang kencang seperti itu,” jelasnya.

Namun menurut Rudy, Jokowi dulu sempat diusulkan sebagai pengurus DPD PDIP Jawa Tengah, harusnya Presiden Jokowi memegang KTA.

Hubungan Presiden Joko Widodo dan PDIP jadi Sorotan

Sebelumnya, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, turut menanggapi rumor ketidakhadiran Jokowi di HUT PDIP.

Menurutnya, kabar ketidakhadiran Jokowi itu semakin menunjukan hubungannya dengan PDIP memang merenggang.

"Terang benderang bahwa Pak Jokowi, merasa dirinya bukan lagi bagian dari keluarga besar PDIP," kata Ray saat dimintai tanggapannya, Minggu (7/1/2024).

Diketahui, PDIP belum tegas menyatakan sikap soal status Jokowi apa masih bagian dari internalnya atau tidak setelah Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.

"Meski secara formal, belum ada pencabutan status keanggotaannya, sikap Pak Jokowi justru seperti deklarasi bahwa pak Jokowi sendirilah yang menarik diri dari PDIP," ucap Ray.

"Pak Jokowi, seperti pernah ditempuh oleh anaknya Gibran, menunggu PDIP lah yang secara formal mengeluarkannya," nilainya.

"Sebenarnya, ini strategi cari simpati yang sudah terbaca tetapi, nampaknya, tetap dilakoni oleh pak Jokowi," lanjutnya.

(Tribunnews)

Diolah dari artikel di Tribunnews.com