Jawaban Menohok Prabowo ke Anies di Debat Capres: Kalau Jokowi Diktator, Anda Tak Akan Jadi Gubernur

TRIBUNTRENDS.COM - Calon Presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto memberikan jawaban tegas ke capres nomor urut 1 Anies Baswedan kala rivalnya itu mengkritik proses demokrasi Indonesia yang disebutnya minim oposisi.

Hal itu disampaikan Anies Baswedan pada salah satu sesi Debat Capres 2024 tadi malam di gedung KPU, Selasa (12/12/2023).

Anies Baswedan menilai kebebasan berbicara dan keberadaan oposisi di Indonesia saat ini tengah bermasalah.

"Pertama, adanya kebebasan berbicara. Kedua, adanya oposisi yang bebas mengkritik dan berfungsi sebagai penyeimbang pemerintahan. Ketiga, Adanya proses pemilu, pilpres yang netral dan berjalan transparan," kata Anies Baswedan.

"Dan jika kita melihat hari ini, dua hal pertama terlihat sedang ada masalah. Kebebasan berbicara bermasalah, dan oposisi sangat minim hari ini."

Menjawab pernyataan Anies, Prabowo Subianto menyanggahnya dengan mengingatkan posisi Anies yang tetap melenggang sebagai gubernur meski ia dari partai oposisi.

Baca juga: DUA Jam Latih Prabowo Subianto Debat Lawan Ganjar & Anies, Ridwan Kamil: InsyaAllah Banyak Kejutan

Prabowo mengingatkan, Anies berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta karena berada di pihak partai politik yang di luar pemerintahan atau oposisi dari pemerintah.

“Mas Anies, Mas Anies, saya berpendapat Mas Anies agak berlebihan, Mas Anies mengeluh tentang demokrasi, padahal Mas Anies dipilih jadi Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, berarti Mas Anies oposisi," kata Prabowo.

Prabowo juga mengingatkan bahwa hal ini benar terjadi karena partainya Prabowo yaitu Gerindra yang mengusung Anies Baswedan saat itu.

"Saya yang mengusung Bapak, kalau demokrasi kita tidak berjalan tidak mungkin Anda jadi Gubernur, kalau Pak Jokowi diktator, Anda tidak akan jadi Gubernur, saya waktu itu oposisi Mas Anies,” tegas Prabowo.

Anies Ingin Perbaiki Kualitas Demokrasi

Capres nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan ingin memperbaiki proses demokrasi di Indonesia dengan membuat partai oposisi berkualitas kelak jika dirinya terpilih jadi Presiden Republik Indonesia.

Anies menjelaskan, salah satu ciri khas demokrasi adalah adanya kebebasan.

Namun menurutnya hal itu tidak berjalan di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Anies mencontohkan, dalam penerbitan sebuah undang undang di pemerintahan Jokowi, tidak ada ada ruang diskusi di publik terlebih dulu sebelum undang undang tersebut terbit.

Rakyat tidak diberi kesempatan memberikan sanggahan dan masukan.

Baca juga: Hasil Survei Elektabilitas Capres-Cawapres di Jakarta, Anies-Cak Imin & Prabowo-Gibran Saling Susul

Anies menilai selama Jokowi berkuasa, banyak undang-undang yang diterbitkan begitu saja tanpa adanya debat maupun pembahasan antara pemerintah dan partai-partai oposisi.

"Banyak UUD yang meluncur begitu saja namun tidak dibahas, itu artinya tidak ada proses yang demokratis, tidak ada perdebatan yang dilakukan terbuka."

"Makanya kualitas ini yang mau kita perbaiki. Kita sampaikan jadi oposisi sama-sama terhormat," ujar Anies saat ditemui di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI usai debat perdana Capres 2024, Selasa (12/12/2023) malam.

Sindir Prabowo yang Tak Tahan Jadi Oposisi

Dalam debat semalam, Anies Baswedan juga menyindir sikap politik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam memaknai oposisi dalam negara demokrasi saat tampil bertiga bersama Prabowo dan Ganjar Pranowo di debat perdana Capres 2024 di gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam.

Menurut Anies, menjadi bagian dari oposisi sama terhormatnya dengan menjadi bagian penguasa.

Namun menurutnya ada pihak yang tak tahan dengan status oposisi.

"Kita sampaikan jadi oposisi sama-sama terhormat. Cuma ada yang enggal tahan jadi oposisi," kata Anies.

"Dan yang enggak tahan itu saya sampaikan, yang itulah berkontribusi dalam demokrasi kita," imbuhnya.

Dalam Debat Capres 2024 semalam, Anies memang menyerang balik Prabowo Subianto soal peran oposisi dalam negara demokrasi.

Baca juga: Debat Capres Malam Ini, Prabowo Tetap Kerja jadi Menhan, Anies dan Ganjar Persiapan, Gelar Nonbar

Anies mengatakan, menilai tidak semua orang bertahan menjadi oposisi, termasuk Prabowo.

"Seperti disampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi," kata Anies.

"Apa yang terjadi? Beliau sendiri sampaikan tidak berada dalam kekuasaan, membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada di kekuasaan," imbuhnya.

Sebelumnya, Anies melontarkan pertanyaan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan kandidat capres-cawapres di bawah usia 40 tahun dan menyinggung fenomena 'ordal'.

"Fenomena ordal ini menyebalkan, mau ikut kesebelasan ordal, jadi guru, ordal, tiket konser, ordal. Ini yang membuat meritokratik tidak berjalan, etika luntur," kata Anies dalam segmen 4 sesi tanya jawab antar kandidat Debat Capres di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat (12/12/2023).

Menurut Anies, ketika ordal terjadi di proses paling puncak, maka rakyat kebanyakan.

"Saya merasakan, beberapa guru komentar, pengangkatan guru membutuhkan ordal, wong di Jakarta ordal, kenapa kita nggak pake ordal? tatanan demokrasi ini menjadi rusak," ujarnya.

Fenomena ordal ini disampaikan Anies ketika merespon jawaban calon presiden 02 Prabowo Subianto tentang putusan MK yang membolehkan umur calon presiden dan calon wakil di bawah usia 40 tahun.

Namun keputusan tersebut dianggap melanggar etika karena menguntungkan salah satu paslon cawapres yang usianya belum cukup 40 tahun yaitu Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi dan ponakan Ketua MK, dan kini Gibran menjadi pasangan Prabowo Subianto pada Pilpres kali ini.

Prabowo Bela Diri Soal Sindiran Ordal Alias Orang Dalam

Capres Prabowo Subianto menyatakan dirinya tidak takut jika tidak memiliki jabatan. Hal itu diungkapkannya menanggapi sindiran capres Anies Baswedan mengenai apa yang disebutnya 'ordal' (orang dalam).

Baca juga: Prabowo Melejit, Ganjar Disalib Anies Versi Survei Litbang Kompas, Faktor Pemilih PDIP dan Jokowi

"Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas. Saya sudah siap mati untuk negara ini," kata Prabowo menjawab Anies saat debat capres di kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12) malam.

Prabowo melanjutkan, dalam proses demokrasi, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi negara.

Sejalan dengan itu, rakyatlah yang memutuskan siapa pemimpin yang pantas untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik.

"Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat.
Tanggal 14 Februari, rakyat yang ambil keputusan. Kalau kami tidak bener, rakyat yang akan menghukum," ujarnya.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dunia politik memang terdiri dari berbagai perspektif.

Lalu, masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diselesaikan dengan tindakan yang semestinya oleh pihak berwenang.

"Perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif. Tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah," imbuhnya.

"Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang," kata Prabowo. (Tribunnews)

Diolah dari artikel di Tribunnews