Buntut Cuitan Ade Armando, Atribut PSI Terancam 'Dibersihkan' dari Yogyakarta: Ngapain Bertengger

TRIBUNTRENDS.COM - Kicauan Ade Armando terkait politik dinasti kini berbuntut panjang.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini dikecam oleh warga Yogyakarta atas pernyataannya tersebut.

Bukan hanya Ade Armando, PSI juga terkena dampak dari ulah kadernya ini.

Sebelumnya, Ade Armando menyebut UU Keistimewaan Yogyakarta inkonstitusional lantaran pemilihan Gubernur DIY berdasarkan pada garis keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono.

Adapun pernyataannya itu terkait aksi BEM UI, UGM, dan beberapa perwakilan BEM dari universitas lainnya yang digelar di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Ade khususnya mengkritik kaos yang digunakan mahasiswa tersebut yang bertuliskan 'republik rasa dinasti.'

"Ini ironis sekali, karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," ujarnya dalam cuitan di akun X pribadinya, Sabtu (2/12/2023).

Baca juga: Sentil Dinasti Politik, Ade Armando Dituntut Minta Maaf, Massa Desak Pecat dari PSI, Tunggu Kaesang

Sikap Masyarakat Yogyakarta

Massa Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) pendukung keistimewaan DIY mengancam akan membersihkan simbol Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DIY, apabila dalam waktu dekat pihak PSI tidak menentukan sikap atas kegaduhan yang dibuat salah satu kadernya Ade Armando.

Pernyataan ini disampaikan Koordinator Aksi Paman Usman, Widihasto saat diwawancara selepas aksi di depan Kantor DPW PSI DIY.

Sebagaimana diketahui aksi Paman Usman didasari atas pernyataan Ade Armando yang menilai Yogyakarta mempraktikan politik dinasti karena Gubernur DIY tidak dipilih melalui pemilihan umum.

"Saya kira tidak bisa pernyataan Ade Armando dikatakan tindakan pribadi. Dia caleg dia pengurus DPP PSI. Maka PSI Harus ada sikap politik yang jelas," kata pria akrab disapa Hasto, Senin (4/12/2023).

Hal kedua, Hasto meminta aparat kepolisian menangkap Ade Armando karena terindikasi upaya penyebarluasan video bohong, memuat konten hoax yang menurutnya tidak sesuai tidkak sesuai fakta hukum.

"Kami meminta kepolisian menangkap Ade Armando karena terindikasi penyebarluasan video bohong," tegasnya.

Hasto memberikan waktu dua hari kepada pengurus DPW maupun DPP PSI untuk menentukan sikap politiknya.