Jusuf Kalla Tanggapi soal Boikot Produk, Sebut Tak Mempan: Israel Cuma Mau Dengar Omongan Amerika

TRIBUNTRENDS.COM - Ramai seruan boikot produk-produk yang pro terhadap Israel.

Terkait seruan boikot produk tersebut, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla buka suara.

Jusuf Kalla punya pandangan yang berbeda terkait seruan boikot produk pro Israel sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina.

JK menganggap aksi semacam itu tak akan mempan untuk membuat Israel berhenti menyerang Palestina.

"Gamempan (boikot produk)," kata JK saat menghadiri Aksi Bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/11/2023).

Baca juga: Iriana Jokowi Ajak Bantu Korban Palestina, Sampaikan Simpati: Tidak Bisa Bayangkan Derita Anak-anak

Sebab, dikatakan JK, selama ini Israel hanya mau mendengar ucapan dari Amerika Serikat selaku sekutu kuatnya.

"Israel seperti itu, gapernah mau dengar suara orang terkecuali Amerika, ya Amerika harus bersama-sama," kata JK.

Karenanya, menurut JK, yang perlu dilakukan negara global guna menghentikan Israel terhadap Palestina yakni bersatu untuk menggencarkan dialog atas nama kemanusiaan. Terutama dengan melibatkan Amerika Serikat dan negara-negara barat pro Israel.

Pasalnya, JK meyakini jika masalah ini hanya berbicara dari faktor politik maka Israel tak akan bergeming.

"Tentu harus upaya bersama secara internasional karena kalau hanya berdiri sendiri-sendiri kelihatannya Israel tetap kukuh untuk melakukan serangan. 

Ini harus pengaruh negara barat, pengaruh negara Islam dan Amerika harus bekerjama dengan itu semua baru kita bisa kendalikan itu semua," kata JK.

JK pun menyarankan Presiden Joko Widodo untuk mendorong dialog besar-besaran atas dasar kemanusiaan mengajak sebanyak mungkin negara untuk meredam serangan Israel terhadap Palestina.

Baca juga: Aksi Bela Palestina, Puan Maharani Dapat Perlakuan Tak Enak, Diminta Turun Panggung, Hadir Diundang

Menurutnya, hal itu lebih efektif ketimbang mengirimkan bantuan militer kepada Palestina. 

Sebab, jika berbicara soal militer, Israel tentunya jauh lebih kuat.

"Saya kira sulit juga kita, jauh sekali kalau militer kita jauh. 

Kemudian juga kita tidak terlalu kuat untuk perang besar itu pada dewasa ini kan," kata JK.

"(Jokowi) Harus melancarkan diplomasi kemanusiaan besar-besaran ini," ujar JK.

PM Mesir Ingatkan Tanggungjawab Israel pada Jutaan Pengungsi Palestina Kehilangan Hunian di Gaza

PM Mesir mengingatkan tanggungjawab Israel pada jutaan pengungsi Palestina yang kehilangan hunian di Gaza yang hancur dibombardir Israel. 

Perdana Menteri Mesir, Mostafa Madbouly mendesak Israel tidak lempar tanggungjawab atas kejahatannya membumihanguskan hunian warga Palestina lalu mendesak negara lain menampung jutaan pengungsi Palestina yang terusir dari Gaza. 

Mostafa Madbouly mengatakan tak ingin negaranya mendapat gangguan akibat perang Palestina dengan Israel. Oleh sebab itu PM Mesir menolak adanya wacana relokasi warga Gaza yang diusir Israel untuk tinggal di wilayah Sinai.

Madbouly mengatakan Kairo berkomitmen melindungi tanah dan kedaulatannya dengan cara apapun.

Baca juga: CARA Warga Palestina di Gaza Bertahan Hidup Memilukan, Makan Cuma 2 Potong Roti, Minum Air Asin

Termasuk mengorbankan jutaan nyawa.

“Kami siap mengorbankan jutaan nyawa untuk melindungi wilayah kami dari gangguan apa pun,” kata Madbouly dalam pidatonya di Sinai, Rabu (1/11/2023).

Acara tersebut dihadiri oleh para pemimpin militer, para pemimpin suku lokal, anggota parlemen dan politisi lainnya.

Perdana Menteri Mesir menambahkan kalau negaranya tidak akan pernah membiarkan negaranya kena imbas biaya dan risiko keamanan yang timbul jika jutaan pengungsi Gaza datang ke negaranya.

Lebih lanjut ia menyatakan, solusi dua negara merupakan resolusi komprehensif yang dapat menjamin perdamaian regional.

Relokasi Paksa

Rencana Israel merelokasi paksa warga Gaza itu diketahui dari bocornya sebuah dokumen yang disusun oleh intelijen Israel.

Dokumen itu berisi proposal untuk memindahkan penduduk Jalur Gaza ke Sinai setelah Hamas digulingkan di daerah kantong Palestina tersebut.

Menurut dokumen yang diterbitkan oleh media Israel, Israel akan berupaya mengevakuasi penduduk sipil terlebih dahulu ke kota-kota tenda dan kemudian ke kota-kota permanen yang akan didirikan di Sinai Utara.

Inisiatif tersebut, yang diterbitkan pada 13 Oktober, mencakup pembentukan zona penyangga “steril” selebar beberapa kilometer di Mesir dan tidak mengizinkan kembalinya penduduk di dekat perbatasan Israel.

Awal bulan ini, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Israel Danny Ayalon mengatakan kepada Al Jazeera bahwa warga Palestina di Gaza harus mengungsi dari tempat tinggal mereka dan pindah ke Gurun Sinai di Mesir, di mana kota tenda sementara dapat didirikan untuk mereka, di tengah pemboman Israel terhadap wilayah kantong yang terkepung tersebut.

Terkait dokumen intelijen Israel yang bocor ke publik, rencana tersebut merekomendasikan agar Israel:

1. Mengevakuasi penduduk Gaza ke Sinai selama perang

2. Mendirikan kota-kota tenda dan kota-kota baru di Sinai utara untuk menampung penduduk yang dideportasi

3. Menciptakan zona keamanan tertutup yang membentang beberapa kilometer di dalam wilayah Mesir.

Warga Palestina yang dideportasi tidak akan diizinkan kembali ke wilayah mana pun di dekat perbatasan Israel.

Keberadaan dokumen tersebut tidak serta merta menunjukkan kalau rekomendasinya tersebut diterapkan oleh lembaga keamanan Israel.

Kementerian Intelijen Israel, yang dipimpin oleh Gila Gamliel dari Partai Likud, tidak mengendalikan badan atau divisi intelijen mana pun di Israel, namun secara independen menyiapkan studi dan makalah kebijakan, yang didistribusikan untuk dipertimbangkan oleh pemerintah dan badan keamanannya.

Namun, pernyataan terbaru dari pejabat pemerintah Israel dan tindakan tentara Israel di Gaza menunjukkan kalau rencana tersebut memang tampak dilaksanakan.

Baca juga: Bom Israel Bunuh Rakyatnya Sendiri, 60 Sandera Tewas Tertimpa Reruntuhan Gedung di Gaza

Sejak 7 Oktober, para pejabat Israel telah berulang kali mengeluarkan peringatan kepada warga Palestina untuk pindah ke Gaza selatan sebelum invasi darat terjadi.

Israel telah memberlakukan pengepungan total di Gaza, memutus makanan, air, bahan bakar, dan listrik.

Pengepungan tersebut, ditambah dengan pemboman gencar Israel yang telah menewaskan lebih dari 8.000 warga Palestina (menurut Kementerian Kesehatan Palestina), di mana mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

Bombardemen Israel itu mengancam menjadikan Gaza tidak bisa dihuni.

Seorang pejabat di Kementerian Intelijen Israel mengkonfirmasi kalau dokumen setebal sepuluh halaman itu asli.

"Tetapi tidak seharusnya sampai ke media,” kata laporan Mekovit.

Menurut aktivis sayap kanan Israel, dokumen Kementerian Intelijen dibocorkan oleh anggota Likud.

Bocornya dokumen tersebut merupakan upaya untuk mengetahui apakah "masyarakat Israel siap menerima gagasan pemindahan dari Gaza."

Dokumen tersebut secara tegas dan eksplisit merekomendasikan dilakukannya pemindahan warga sipil dari Gaza sebagai hasil yang diinginkan dari perang tersebut.

Tahap Pengusiran Warga Palestina dari Gaza

Rencana pemindahan warga Gaza oleh Israel tersebut dibagi menjadi beberapa tahap: tahap pertama, penduduk di Gaza harus terpaksa pindah ke Gaza selatan, sedangkan serangan udara Israel akan terfokus pada sasaran di Gaza utara.

Pada fase kedua, masuknya pasukan Israel ke Gaza akan dimulai, yang akan mengarah pada pendudukan seluruh jalur, dari utara ke selatan, dan "pembersihan bunker bawah tanah dari pejuang Hamas."

Pada saat yang sama dengan pendudukan Jalur Gaza, warga Gaza akan pindah ke wilayah Mesir dan dilarang kembali secara permanen.

“Penting untuk membiarkan jalur lalu lintas ke arah selatan dapat digunakan, untuk memungkinkan evakuasi penduduk sipil menuju Rafah,” kata dokumen tersebut.

Deportasi penduduk dari Gaza harus dianggap sebagai tindakan kemanusiaan yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan internasional.

Dokumen tersebut merekomendasikan dimulainya kampanye khusus yang akan “memotivasi” warga Gaza “untuk menyetujui rencana tersebut,” dan membuat mereka menyerahkan tanah mereka.

"Gaza harus yakin bahwa “Allah memastikan bahwa Anda kehilangan tanah ini karena kepemimpinan Hamas – tidak ada pilihan selain pindah ke tempat lain dengan bantuan saudara-saudara Muslim Anda,” demikian isi dokumen tersebut.

Lebih lanjut, rencana tersebut menyatakan kalau pemerintah harus meluncurkan program dan kampanye hubungan masyarakat (kehumasan) yang akan mempromosikan program transfer ke negara-negara barat dengan cara yang tidak mendorong permusuhan terhadap Israel atau merusak reputasinya.

Deportasi penduduk dari Gaza harus dianggap sebagai tindakan kemanusiaan yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan internasional.

"Deportasi semacam itu dapat dibenarkan jika hal tersebut akan mengakibatkan “lebih sedikit korban jiwa di kalangan penduduk sipil dibandingkan dengan perkiraan jumlah korban jika mereka tetap tinggal,” kata dokumen tersebut.

Dokumen tersebut juga menyatakan kalau AS harus memanfaatkan tekanan ke Mesir untuk menerima penduduk Gaza, dan untuk mendorong negara-negara Eropa lainnya, dan khususnya Yunani, Spanyol dan Kanada, untuk membantu menerima dan menampung para pengungsi yang akan dievakuasi dari Gaza.

Hal yang terakhir, dokumen tersebut mengklaim kalau jika populasi Gaza tetap ada, akan ada "banyak kematian orang Arab" selama pendudukan Gaza oleh tentara Israel.

Jika itu terjadi, hal ini akan lebih merusak citra internasional Israel daripada deportasi penduduknya.

"Karena semua alasan ini, rekomendasi Kementerian Intelijen adalah mendorong pemindahan seluruh warga Palestina di Gaza ke Sinai secara permanen," tulis Mekovit.

Pengulangan Tragedi Nakba 1948

Bukan cuma Mesir yang menolak rencana relokasi pengungsi Gaza ke wilayahnya, para pemimpin negara Arab juga mengecam rencana ini.

Pada pertemuan puncak (konferensi tingkat tinggi/KTT) di Kairo pada Sabtu (21/10/2023) untuk membahas solusi terhadap Gaza, para pemimpin negara Arab menilai jika ekskusi itu dilakukan lagi, aksi militer itu merupakan pengulangan Tragedi Nakba tahun 1948.

Tahun itu, milisi Zionis menggunakan pemerkosaan dan pembantaian sebagai alat untuk mengusir 750.000 warga Palestina dari rumah mereka dan menjadikan mereka pengungsi di negara tetangga, Tepi Barat, dan Gaza.

Hal ini memungkinkan milisi Zionis untuk menaklukkan wilayah yang dibutuhkan untuk mendirikan negara baru, Israel, dengan mayoritas penduduk Yahudi.

Baca juga: Apa Arti Zionis, Istilah Viral di TikTok? Kata Ini Diciptakan pada Tahun 1890 oleh Nathan Birnbaum

Presiden Mesir, Sisi mengatakan negaranya menentang perpindahan warga Palestina ke wilayah Sinai yang sebagian besar merupakan gurun pasir di Mesir.

Abdel Fattah al-Sisi menambahkan kalau satu-satunya solusi adalah negara Palestina merdeka.

Yordania, yang menjadi rumah bagi banyak pengungsi Palestina dan keturunan mereka yang diusir selama dan pasca-tragedi Nakba, juga khawatir Israel akan menggunakan konflik dengan Hamas untuk mengusir warga Palestina secara massal dari Tepi Barat yang diduduki.

Raja Abdullah mengatakan pemindahan paksa adalah kejahatan perang.

"Pemindahan paksa (penduduk) adalah kejahatan perang menurut hukum internasional, dan merupakan garis merah bagi kita semua,” kata dia memperingatkan.

(TribunJakarta/Tribunnews)

Diolah dari artikel di TribunJakarta.com dan Tribunnews.com