SOSOK Saipul Mbuinga, Bupati 'Termiskin' di Gorontalo, Harta Minus Karena Utang Lebih Besar

TRIBUNTRENDS.COM - Inilah sosok Saipul Mbuinga, bupati 'termiskin' di Gorontalo, hartanya minus karena utang.

Saipul Mbuinga diketahui merupakan Bupati Pahuwato, Gorontalo.

Ia menjadi sorotan lantaran kantornya dibakar para penampang yang berdemo pada Kamis (21/9/2023).

Saipul Mbuinga lahir 5 Agustus 1963.

Ia menjabat sebagai Bupati Pohuwato periode 2021—2024.

Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato 2 periode yakni 2014—2019 dan 2019—2020.

Baca juga: Penyebab AR Siswa Bacok Guru, Tak Boleh Ujian Gegara SPP Belum Lunas, Bibi Ngemis Minta Kelonggaran

Saipul Mbuinga mulai menjabat pada 26 Februari 2021 dengan wakil Suharsi Igirisa.

Sementara itu, kronologi kantor Saipul Mbuinga dibakar terkuak.

Melansir dari TribunTimur ( grup TribunJatim.com ), awalnya kantor Bupati Saipul Mbuinga itu dilempari kayu dan balok sebelum dibakar penambang.

Penambang tersebut nekat membakar kantor Bupati saat menggelar aksi demonstrasi, Kamis (21/9/2023).

Sebelum membakar, massa hanya melempari kantor bupati dengan kayu dan batu.

Kaca jendela terdengar berdenting jatuh.

Massa tak peduli dengan kerusakan yang terjadi.

Serangan terus dilancarkan.

Mereka mengepung kantor yang berada di jantung Kota Marisa tersebut.

Baca juga: Kasus Penjual Tisu Tewas Tersengat Listrik Papan Reklame, Wali Kota Medan Selidiki Menjadi Teguran

Sementara pegawai, lari terbirit-birit.

Sejak tahu massa mendekati kantor bupati, seluruh pegawai melarikan diri.

Tidak diketahui di mana posisi Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga kala itu.

Namun selama aksi, dirinya tak menampakan diri.

Pantauan TribunGorontalo.com dari live report Facebook, kantor Bupati Pohuwato sudah dalam kondisi terbakar.

Awalnya penambang membakar kursi dan meja di dalam lobi kantor.

Tetapi, api membesar hingga menghanguskan kantor pimpinan tinggi di wilayah itu.

Disebut Bupati Termiskin di Gorontalo

Bupati Pohuwato Saipul A Mbuinga jadi bupati 'termiskin' Se-Gorontalo seperti dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN).

Dalam laporan tersebut, Saipul Mbuinga diketahui memiliki kekayaan mencapai ratusan juta rupiah.

Baca juga: Bang Madun Ungkap Alasan Mau Damai dengan Codeblu, Padahal Sudah Dibela Mati-matian Farida Nurhan

Masalahnya, hartanya malah minus setelah dipotong hutang yang lebih besar dari jumlah hartanya.

Berikut rincian kekayaan Saipul Mbuinga berdasarkan e-LHKPN tahun 2022 yang dikutip TribunGorontalo.com per Senin 17 Juli 2023.

Sebelumnya diketahui, setiap penyelenggara negara diwajibkan melapor dan mengumumkan harta kekayaannya.

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Adapun laporan harta kekayaan Saipul Mbuinga dilaporan pada 1 Februari 2023 Periodie 2022.

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAIPUL A. MBUINGA
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 478270

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 165.000.000 (Rp 165 juta)

1. Tanah Seluas 652 m2 di KAB / KOTA POHUWATO, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 82.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 40.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 16.333.794

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 303.333.794

III. HUTANG Rp. 449.459.069

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -146.125.275 (minus Rp 146 juta)

Pada laman resmi LHKPN, KPK menegaskan, bahwa data LHKPN tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun untuk menyatakan bahwa harta kekayaannya tidak terkait tindak pidana.

"Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tulis KPK dalam e-LHKPN. (Tribun Jatim)

Diolah dari artikel di Tribun Jatim