SD di Kulon Progo Cuma Dapat 1 Murid, Padahal Seragam hingga Sepatu Gratis, Guru Bahkan Beri Sarapan

TRIBUNTRENDS.COM - Fenomena sekolah kurang murid kini tengah hangat diperbincangkan.

Hal itu ternyata dialami oleh Sekolah Dasar Kristen (SD) Widodo, Kulon Progo, Yogyakarta.

Meski sudah memberikan seragam, sepatu, tas, bahkan sarapan secara gratis, SD Kristen Widodo hanya mendapat 1 murid pada tahun ajaran baru 2023/2024.

Ya, Sekolah Dasar Kristen (SD) Widodo hanya mendapat satu siswa pada tahun ajaran 2023-2024 di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

SD Kristen Widodo berada di lereng Perbukitan Menoreh pada Pedukuhan Plampang II, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap.

Murid baru itu warga dusun setempat.

Baca juga: Bak Les Privat, Gadis Cilik Ini Jadi Satu-satunya Murid di SDN Setono, Belajar Berdua Bareng Guru

Cerita kondisi Sekolah Dasar Kristen Widodo itu akhirnya menjadi perhatian.

"Tahun ini hanya satu. Siswa baru tersebut tinggal di depan sekolah," kata Kepala SD Kristen Widodo, Agus Edy Purwanto, pada Senin (17/7/2023), seperti dikutip Tribun Jatim dari Kompas.com

Situasi minim peminat sebenarnya sudah terjadi sejak lama.

Pada tahun ajaran baru lalu, hanya dua siswa yang masuk.

Suatu masa, pernah sekolah sempat tidak kebagian murid sama sekali.

Namun, dengan tambahan satu siswa di tahun ini, SD Widodo masih punya pelajar meski total tujuh siswa.

"Meluluskan empat siswa, lalu masuk satu murid baru di tahun ajaran ini," kata Agus.

SD Widodo berdiri mulai 1967.

Sekolah pernah mencatat total 250 siswa setiap tahun di 1980-1990.

Jumlah tersebut terbanyak di antara sekolah yang berkembang di kala itu.

Namun seiring berjalannya waktu, siswa mendaftar semakin sedikit.

Salah satunya karena bermunculan sejumlah sekolah di kanan kiri, seperti MI di Sangon, MI di Plampang III, dan satu SD Negeri Gunung Agung.

Lokasi antar-sekolah berdekatan.

Sementara itu, ajakan sekolah gratis belum berhasil menarik minat.

Peminat sekolah malah semakin menyusut.

"Seragam, kelengkapan sekolah, tas sepatu gratis," kata Agus, di ujung telepon.

Kelengkapan murid itu sumbangan berbagai donatur.

Bahkan, kata Agus, dirinya rela merogoh kantong untuk makan pagi siswa sebelum mengikuti ujian.

Hal seperti itu, ternyata belum cukup membuat orang berniat menyekolahkan anaknya ke SD Widodo tersebut.

Baca juga: Cerita di Balik PPDB 2023: Numpang KK, Ada Politisi Pura-pura Miskin, Ditindak Tegas: Kita Coret

Ditambah pula pola pikir masyarakat yang terpolarisasi soal sekolah berbasis agama, membuat minat warga ke SD Widodo semakin sedikit.

"Bila isu di masyarakat terkait SARA hilang, maka mungkin sekolah kita bisa ada murid lagi," kata Agus.

Selain di Plampang II, minim murid baru juga dialami SD Negeri Wijimulyo Lor (Wijilor) di Kapanewon Nanggulan.

Kepala Sekolah SD Wijimulyo Lor, Theresia Sriyati mengungkapkan, sekolahnya mendapat empat siswa di musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023.

Penerimaan siswa baru berdasar zonasi.

SD Wijilor ini berada di antara dua dusun Temanggal dan Krinjing.

Karena sistem zonasi, mereka hanya bisa menerima empat pelajar dari kedua dusun itu.

"Hanya empat tahun ini," kata Sriyati.

Menurut Sriyati, fenomena sekolah kurang murid dialami banyak sekolah.

Di wilayah Wijimulyo saja banyak yang bernasib serupa.

"Wilayah zonasi kami untuk (melayani di) dusun Temanggal dan sedikit di Krinjing. (Fenomena kurang murid karena) sekolahan itu dekat satu sama lain, tidak sampai satu kilometer," kata Sriyati.

Dengan ketambahan empat siswa, SD Wijilor memiliki 35 siswa dari 200 lebih kursi yang disediakan.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kulon Progo mencatat ada banyak sekolah kurang murid, baik sekolah negeri maupun swasta.

Sekolah disebut minim peserta didik bila jumlahnya di bawah 10 siswa baru di tahun ini.

Terdapat 337 sekolah dasar di Kulon Progo.

"Sebanyak 50 (dari 337) SD, mengalami minim peserta didik pada tahun ajaran 2023 – 2024 ini," kata Kepala Dikpora, Arif Prastowo via pesan.

Sebagian besar sekolah terletak di daerah perbukitan, seperti Kapanewon Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo dan Kokap.

Arif mengungkapkan, Dikpora Kulon Progo mengevaluasi situasi yang dialami semua sekolah ini.

Terutama terkait penyebab minimnya pendaftar di sekolah tersebut dan jalan keluarnya.

"Kebijakan dari evaluasi ini akan diambil nantinya sambil tetap memperhatikan kesediaan aksesibilitas layanan pendidikan di wilayah-wilayah pelosok kabupaten Kulon Progo,” kata Arif.

Baca juga: SOSOK Ayip Amir Ukur Jarak ke Sekolah Pakai Meteran, Adik Tak Lolos PPDB Zonasi: Beda 4 Meter Doang

Belakangan, persoalan sekolah yang rebutan murid memang tengah menjadi perbincangan viral.

Sejumlah guru sekolah swasta di Kota Cimahi, Jawa Barat, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Cimahi, pada Senin (17/7/2023), seperti dikutip dari Kompas.com

Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Kota Cimahi, Ahmad Rofii mengatakan, aksi tersebut digelar untuk menuntut pemerintah mengevaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di Kota Cimahi.

"Banyak sekolah negeri yang tidak mematuhi Surat Keputusan (SK) Wali Kota Cimahi Nomor 420 tentang PPDB," kata Ahmad, dikutip dari TribunJabar.id, Selasa (18/7/2023).

Dia menjelaskan, dalam SK tersebut kuota rombongan belajar (rombel) telah ditetapkan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), namun masih ada sekolah yang melanggar aturan tersebut.

"Ini pelanggaran sudah turun-temurun. Kami (para guru di sekolah) swasta sangat sabar, tapi (sekolah negeri) semakin serakah," ujar Ahmad.

Ahmad menilai, kecurangan itu berpengaruh terhadap kondisi sekolah swasta yang mengalami penurunan siswa tiap tahun.

Dia menambahkan, dari sekitar 8.000 siswa lulusan SD, hanya sekitar 1.600 orang yang masuk ke 32 sekolah swasta di Kota Cimahi.

Rombel melebihi SPM Menurut Ahmad, sekolah negeri diduga menaikkan jumlah siswa sebanyak 1-3 rombel, bahkan ada yang membuat kelas bayangan.

"Seharusnya SPM kan 32 siswa, tapi kenyataannya ada yang sampai 40-42 orang," ucap Ahmad.

"Jadi pada tahun 2023 ini kami (sekolah swasta) mengalami penurunan 251 siswa," imbuhnya.

Tahun lalu, dia membeberkan, sekolah swasta di Kota Cimahi bisa menerima sekitar 1.960 siswa, tetapi tahun ini hanya 1.604 siswa lantaran kebanyakan murid masuk ke sekolah negeri.

"Kita buktikan hari ini sekolah negeri betul-betul gemuk. Kalau bisa lihat, 30 persen swasta dan 70 persen milik negeri," tutur Ahmad.

Oleh sebab itu, para guru tersebut menuntut Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cimahi memberi sanksi kepada Kepala Sekolah SD Negeri yang diduga melanggar Peraturan Walikota (Perwal) terkait PPDB.

"Zonasi bukannya tambah efektif untuk mendekatkan siswa dengan sekolah, justru yang terjadi untuk mencari siswa tambahan dengan alasan dari masyarakat," pungkasnya.

(TribunJatim.com/Ignatia)

Diolah dari artikel TribunJatim.com