'Mandi di Musala' Sindir Fasilitas KKN, Mahasiswi UNP Berujung Diusir Warga, Kemas Barang Malam Hari

Menurutnya, bila ada permasalahan atau hal-hal lain yang dialami di lokasi KKN, mahasiswa mesti mengkomunikasikannya dengan dosen pembimbing lapangan (DPL).

Selain DPL, kata dia, UNP juga punya wadah lain untuk komunikasi mahasiswa yaitu unit pelaksana pusat KKN.

"Ini memang keliru. Mahasiswa kita harus diberi pembelajaran, tidak semua harus semuanya lewat media sosial, kan ada wadah komunikasinya, DPL dan unit pelaksana pusat KKN," kata Erianjoni kepada TribunPadang.com, Minggu (25/6/2023).

"Sederhana saja, mereka kebablasan juga bermedia sosial, tentu masyarakat tidak terima. Menyangkut nama daerah tentu sensitif," ujar dia.

Selain itu, Erianjoni menilai sejumlah mahasiswi itu juga belum siap untuk bisa memahami masyarakat dan daerah setempat.

"Jadi, ya mereka (warga) tak terima, mereka (mahasiswa KKN) posting di media sosial kekecewaannya karena harapan yang diharapkan tak terjadi.

Fasilitas yang mereka harapkan tidak dapat, sementara mereka harus bayar. Barangkali anak KKN ini juga cemburu di daerah lain ada yang tidak bayar," tutur dia.

UNP akan Dialog dengan Camat Bungus

Erianjoni melanjutkan, pasca viral video mahasiswi KKN UNP itu, pihaknya akan berdialog dengan Camat Bungus Teluk Kabung terkait hal itu.

Ia memastikan pihak kampus akan memproses kejadian ini.

Bila mungkin mahasiswa UNP ini tidak bisa KKN di Bungus Barat lagi, makan akan dipindahkan ke daerah lain.

"Kalau memang ndak bisa mahasiswa itu ditempatkan KKN di situ lagi.

Akan kita pindahkan ke tempat lain, dan ini memang kesalahan dari mahasiswa kita ya, karena etika berkomunikasinya yang buruk," imbuh Erianjoni.

Lanjutnya, pasca video itu viral, dan diduga warga tak terima, mahasiswa KKN itu sudah kembali ke kos-kosan dan rumah masing-masing.

Sebagai informasi, kata Erianjoni, saat ini sekitar 6.000 orang mahasiswa UNP sedang menjalani KKN yang tersebar di semua kabupaten/ kota di Sumatera Barat.