KEPERGOK Hobi Pamer Hidup Mewah, Eko Darmanto Kepala Bea Cukai Yogya Kini Hapus IG, Hartanya Rp 15 M

Menteri Keuangan, Sri Mulyani marah-marah usai viral Dirjen Pajak, Suryo Utomo ramai menjadi perbincangan karena mengendarai motor gede (moge) dan mempunyai komunitas moge.

Sri Mulyanipun kini marah-marah, dan meminta komunitas tersebut dibubarkan.

Kini yang terbaru, motor Harley Davidson kini ramai di jual di sebuah marketplace pasca Menkeu Sri Mulyani Indrawati minta membubarkan klub motor gede para pejabat pajak.

Hal ini tak lepas dari buntut kasus anak pejabat pajak yang aniaya remaja dan suka pamer harta.

Sebelumnya, Sri Mulyani mulai menyoroti harta kekayaan para pejabat pajak, diantaranya Rafael Alun Trisambodo yang baru-baru ini dicopot dari jabatannya di Ditjen Pajak imbas dari sang anak bernama Mario Dandy Satriyo aniaya David anak petinggi GP Ansor.

Komunitas Moge yang dikoordinir Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo itu bernama Blastin Rijder DJP.

"Menyikapi pemberitaan tersebut, saya menyampaikan instruksi kepada Dirjen Pajak sebagai berikut.

Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat/publik mengenai jumlah Harta Kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN," ujar Sri Mulyani dalam unggahan instgram pribadinya @smindrawati, Minggu (26/2/2023) dilansir Tribunnews.com .

Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Suryo Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut.

Menurutnya, hobi dan gaya hidup mengendarai Moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai Dirjen Pajak (DJP

Selama beberapa hari terakhir, video-video yang menunjukkan komunitas motor "mahal" itu berseliweran di dunia maya.

Berikut isi lengkap instruksi Sri Mulyani:

1. Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat/publik mengenai jumlah Harta Kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN.

2. Meminta agar klub BlastingRijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai Moge, menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP.

Bahkan apabila Moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi mengendarai dan memamerkan Moge bagi Pejabat/Pegawai Pajak dan Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik.