Prabowo Subianto Tegaskan Nol Toleransi Korupsi di Program Makan Bergizi Gratis

TRIBUNTRENDS.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pesan tegas tersebut disampaikan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebagai pengingat agar dana publik yang dikelola tidak disalahgunakan oleh siapa pun.

Pesan Presiden itu kemudian diteruskan Dadan kepada seluruh jajaran BGN dalam kegiatan sosialisasi regulasi kepegawaian. Ia menekankan bahwa kepercayaan negara harus dijaga dengan sikap profesional dan berintegritas, terutama dalam menjalankan program prioritas nasional yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas.

Pesan Langsung Presiden kepada BGN

Dadan menyampaikan bahwa sebelum dirinya bergabung dalam pemerintahan, Presiden Prabowo menitipkan dua prinsip utama yang harus dipegang teguh. Prinsip tersebut menjadi landasan moral dalam menjalankan tugas di lingkungan BGN.

“Sebelum saya bergabung dengan Pak Presiden Subianto, saya hanya diberi pesan dua dan saya kira ini relevan untuk Anda semua, yang membantu saya itu adalah Pak Presiden, hanya menitipkan dua hal, satu merah putih di dada dan tidak boleh korupsi,” kata Dadan.

Ia menjelaskan, pesan tersebut bukan sekadar nasihat pribadi, melainkan nilai yang wajib diterapkan oleh seluruh pegawai BGN, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dadan juga mengingatkan bahwa kewenangan yang dimiliki Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di daerah harus dijalankan secara bertanggung jawab.

“Jadi mohon Anda semua, karena menjadi Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) memiliki kewenangan di daerah,” ujarnya.

Baca juga: Kekayaan Wakil Kepala BGN yang Ribut dengan Ketua BEM UGM, Sony Sonjaya Belum Perbarui LHKPN

Korupsi Sekecil Apa Pun Akan Ditindak

Dalam arahannya, Dadan menekankan agar setiap pegawai berpikir jangka panjang dan tidak tergoda keuntungan sesaat. Ia mengingatkan bahwa penyalahgunaan wewenang akan merusak tujuan besar program MBG.

“Jangan gunakan kewenangan itu untuk mengambil keuntungan sesaat, kita harus berpikir jangka panjang,” tegasnya.

Dadan juga meminta pimpinan internal BGN untuk tidak ragu mengambil tindakan tegas jika ditemukan indikasi pelanggaran, sekecil apa pun. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang ingin bekerja secara jujur dan profesional di BGN.

“Jangan ragu-ragu kalau ada yang tercium bermain kecil saja, saya kira buang saja karena masih banyak orang yang mau,” ujar Dadan.

Baca juga: Komentar Nyinyir Sony Sonjaya Wakil Kepala BGN di Instagram Ketua BEM UGM, Sematkan Emoji Monyet

Sorotan ICW dan Risiko Pengelolaan Dana

Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) turut menyoroti pengelolaan dana dalam program pemenuhan gizi yang melibatkan Polri. ICW meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Staf Divisi Advokasi ICW, Yassar Aulia, menyebut program tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan membutuhkan pengawasan ketat.

“Kalau menurut kalkulasi kami, estimasi kalau betul ada 1.179 SPPG dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari, uang yang berputar dari insentif saja dalam satu tahun itu bisa sampai Rp2 triliun,” kata Yassar.

ICW juga menilai adanya perlakuan khusus dalam pembangunan dapur SPPG serta insentif harian yang dinilai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, ICW mendesak KPK melakukan kajian mendalam untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara dalam program MBG.

Tribun Jatim | Ignatia | TribunTrends.com | Afif Muhammad