Benarkah Kerusuhan Massal Kasus Ahmad Sahroni Cs Hanya Pion dalam Permainan Besar Disinformasi?

Kondisi manipulatif inilah yang diduga kuat menjadi pemantik utama kerusuhan, termasuk aksi penjarahan yang menargetkan rumah para pejabat publik pada Agustus 2025.

Baca juga: Komeng Ungkap Suasana Haru saat Bertemu Uya Kuya dan Eko Patrio Usai Penjarahan, Luka Masih Ada?

Dilema Pejabat yang Jadi Sasaran Amuk Massa

Dewi berpandangan bahwa meski para figur publik seperti Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Uya Kuya, hingga Eko Patrio memang sempat menunjukkan sikap yang dinilai kurang empatik oleh masyarakat, disinformasi memainkan peran sentral dalam eskalasi kekerasan.

Kehadiran disinformasi telah mengubah amuk massa menjadi gelombang kekerasan yang tak terkendali, berujung pada tindak kriminal seperti penjarahan, pengancaman, dan persekusi. 

Ia menegaskan, sikap pejabat harusnya disikapi dengan kritik, namun kekerasan dan penjarahan tak dapat dibenarkan karena jelas merupakan tindakan kriminal.

Dewi menyebut fenomena ini sebagai bahaya DFK (Disinformasi, Fitnah, Kebencian):

"Inilah bahayanya DFK (Disinformasi, Fitnah, Kebencian), ketika moral publik dibajak, orang merasa tindakannya benar padahal sudah melanggar hukum," jelas dia.

Berangkat dari landasan hukum, Dewi menolak keras ide pencabutan status keanggotaan para anggota dewan di DPR RI secara spontan, hanya didasarkan pada tekanan emosional publik. 

Ia menekankan bahwa setiap proses harus dijalankan secara profesional, mengikuti koridor hukum yang berlaku.

"Soal sanksi administrasi, harus lewat bukti hukum, bukan amarah publik," katanya.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa:

"Sanksi administrasi atau pencopotan jabatan, seharusnya didasarkan pada pembuktian hukum dan mekanisme formal," imbuhnya.

Dewi menutup argumen ini dengan peringatan keras:

"Kalau kita biarkan emosi menggantikan hukum, maka bangsa ini akan hancur pelan-pelan," lanjut Dewi.

Baca juga: Nafa Urbach Hingga Ahmad Dhani, Ini 5 Artis yang Jadi Anggota DPR Berbekal Lulusan Ijazah SMA Saja

Alarm Darurat bagi Pemerintah

Di sisi lain, Dewi meminta pemerintah segera membunyikan alarm darurat, menjadikan kerusuhan Agustus 2025 sebagai titik balik. 

Upaya penegakan hukum Undang-Undang ITE harus dilakukan dengan ketegasan luar biasa terhadap penyebar DFK, mengingat ulah mereka berpotensi besar mengancam stabilitas dan masa depan negara.

Ia menyimpulkan dengan sebuah peringatan:

"Karena kalau tidak, DFK ini akan jadi virus sosial yang menggerogoti bangsa dari dalam. Hari ini korbannya pejabat, besok bisa siapa saja dari kita," jelas dia.

(TribunTrends.com/WartaKota.com)